Ingat, 14 Mei 2008 Adalah 60 Tahun Berdirinya Negara Israel di Palestina

Untuk memperingati hari kelam dan dukungan HMI pada eksistensi Palestina, berikut ini adalah artikel dari situs Berita Sore yang sepandangan. Selamat membaca!

Konflik Arab dan Israel telah berlangsung selama enam dasawarsa sejak para pegiat Zionis Yahudi memproklamirkan kemerdekaan Israel di tanah Palestina pada 14 Mei 1948.

Sejak saat itu, bangsa Arab dan Palestina menjadikan tanggal itu sebagai peringatan tragedi kemanusiaan, yaitu mengenang ketika jutaan rakyat Palestina lari meninggalkan rumah dan tanah air mereka untuk menyelamatkan diri dari kekejaman Zionis.

Memperingati 60 tahun tragedi Palestina itu, Jakarta mengadakan Konferensi Internasional bertema “Kemerdekaan dan Hak Kembali Pengungsi Palestina dan 60 Tahun Pembersihan Etnis” Konferensi selama dua hari yang diprakarsai Universitas Indonesia (UI) dan “Voice of Palestine: Indonesian Society of Palestine Freedom” di Hotel Makara, UI Depok, Jawa Barat, itu menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan tokoh nasional dan internasional.

Sementara itu, Israel menjadikan tanggal 14 Mei sebagai hari keramat. Presiden AS George W Bush dan sejumlah kalangan pemimpin dunia menghadiri HUT kemerdekaan ke-60 pada 14 Mei 2008 di Israel.

Hingga kini jutaan pengungsi Palestina masih menanggung derita di kamp-kamp pengungsi karena Israel menolak keinginan mereka kembali ke tanah airnya.

Sejauh ini belum ada tanda-tanda konflik itu akan berakhir kendati telah diadakan sejumlah konferensi perdamaian internasional Timur Tengah (Timteng).

Kronologis

Berikut kronologi konflik kedua bangsa keturunan Semit tersebut.

14 Mei 1948 - Tokoh Zionis Yahudi David Ben-Gurion memproklamirkan kemerdekaan Israel di Tel Aviv pada pukul 16:00 waktu setempat. Haqana, kelompok teroris Yahudi melancarkan “Operasi Schfifon” untuk mencaplok Kota Suci Jerusalem.

15 Mei - Penjajah Inggris mengakhiri mandatnya di Palestina. Presiden AS Harry S. Truman menyatakan pengakuan terhadap kemerdekaan Israel. Mesir, Yordan, Suriah, Irak, Lebanon, Arab Saudi menyatakan perang terhadap Israel.

Pasukan pertama Mesir menyeberang perbatasan Palestina dan menyerang koloni Kfar Darom dan Nirim di Negev. Pasukan Transjordan menyeberangi Sungai Yordan ke Palestina, sementara pasukan Lebanon menyerbu desa Malkiya dan Qadas, yang sebelumnya diserang dan dicaplok Haqanah. Warga Arab secara besar-besaran lari menyelamatkan diri dari tanah air mereka ke kamp-kamp pengungsi.

28 Mei - Pasukan Irak menyerang Tul Karm dan menguasai Geulim, Kfar Yona dan Ein Vered. Belakangan pasukan Irak dipukul mundur oleh pasukan Alexandroni, Israel.

11 Desember - Resolusi PBB 194 menyerukan gencatan senjata, dan mengimbau para pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka.

27 April 1949 - PBB dan AS memprakarsai Konferensi Lausanne sebagai sarana perundingan gencatan senjata Israel-Arab, namun tidak tercapai karena diboikot Arab.

29 Oktober 1956 - Israel menyerbu Semenanjung Sinai di Mesir, bersamaan dengan perang Terusan Suez yang dilancarkan Inggris dan Perancis terhadap Mesir.

1964 - Para tokoh Palestina pimpinan Yasser Arafat mengadakan Kongres Palestina yang menghasilkan pembentukan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

5 Juni 1967 - Israel melancarkan serangan terhadap Mesir dan Suriah. Perang Enam Hari tersebut Israel mencaplok seruluh Palestina, Semenanjung Sinai (Mesir), dan Dataran Tinggi Golan (Suriah).

5 September 1972 - Pejuang Palestina membunuh 11 atlet Israel dalam Olimpiade Munich.

6 Oktober 1973 - Israel dan Suriah menyerang Sinai dan Golan yang dicaplok Israel. Meski tidak berhasil mengambil alih kembali tanah yang diduduki Iseral, tapi Mesir dan Suriah dalam perang itu mengklaim menang.

19 November 1977 - Presiden Mesir Anwar Saddat melakukan kunjungan bersejarah ke Israel.

17 September 1978 - Presiden Saddat dan PM Israel Menachem Begin menandatangi kesepakatan damai di Camp David yang diprakarsai Presiden AS Jimmy Carter.

26 Maret 1979 - Saddat dan Begin menandatangani perjanjian damai di Gedung Putih.

7 Juni 1981 - Militer Israel melancarkan serangan udara terhadap reaktor nuklir Irak.

25 April 1982 - Israel menyerahkan kembali Semenanjung Sinai kepada Mesir.

6 Juni 1982 - Israel mencaplok Lebanon dan memaksa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pimpinan Yasser Arafat keluar dari Lebanon.

16 September 1982 - Pembunuhan besar-besaran kamp pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila oleh Israel.

28 November 1987 - Rakyat Israel memulai “intifada”, aksi lempar batu terhadap tentara Israel.

30 Maret 1991 - Imigrasi besar-besaran kaum Yahudi Uni Soviet ke Israel.

30 Oktober 1991 - AS dan Uni Soviet memprakarsai konferensi perdamaian Timteng di Madrid, Spanyol.

13 September 1993 - Presiden Palestina dan PM Israel Yitzhak Rabin menandatangani perjanjian damai di Gedung Putih untuk pembentukan wilayah Otonomi Palestina atas prakarsa Presiden AS Bill Clinton.

26 Oktober 1994 - Israel dan Yordan menandatangani perjanjian damai prakarsa Presiden Clinton.

10 Januari 2000 - Israel menarik pasukannya dari Lebanon Selatan.

28 September 2000 - Intifada kedua dimulai setelah pemimpin Israel Ariel Sharon secara provokatif memasuki Masjidil Aqsa di Jerusalem.

30 April 2003 - “Peta Jalan” perdamaian Israel-Palestina dibentuk kuartet beranggotakan AS, Uni Eropa, PBB, dan Rusia.

8 Februari 2005 - Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan PM Ariel Sharon mendeklarasikan gencatan senjata.

22 Agustus 2005 - Israel menarik pasukan pemukim Yahudi dari Jalur Gaza setelah 38 tahun dicaploknya.

Juli 2006 - Perang Hizbullah dan Israel pecah yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang Lebanon dan sekitar 200 warga Israel tewas.

27 November 2007 - Presiden AS George Bush memparakarsai Konferensi Annapolis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina.
14 Mei 2008 - Israel merayakan 60 tahun kemerdekaannya secara besar-besaran yang dihadiri sejumlah pemimpin dunia termasuk Presiden Bush. Di pihak lain, dunia Arab juga memperingatinya sebagai tragedi kemanusiaan.

Read More

10 Tahun Reformasi Hasilkan BBM Naik

Berikut ini adalah artikel dari situs Berita Sore yang sepandangan dengan sikap HMI. Selamat membaca!

Sepuluh tahun gerakan reformasi di Indonesia, tetapi upaya penegakan hukum, terutama pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) belum sesuai dengan harapan.

Penilaian itu disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Boy Yendra Tamin, SH.MH di Padang, ketika diminta tanggapannya upaya penegakan hukum di era reformasi ini yang sudah mencapai usia satu dasawarsa.

Sepuluh tahun reformasi jalannya pemerintahan tidak ada kemajuan signifikan, malahan meskipun presidennya sudah berganti empat kali, sejak tumbangnya Soeharto digantikan BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY yang terlihat rakyat kian menderita.

Itulah fakta miris yang diakibatkan lemahnya penegakan hukum. Di mata pengamat, hal itu menunjukkan bentuk komitmen aparat pemerintah masih lemah dan kurang serius menjalan agenda reformasi, khusus dalam penegakan hukum terhadap pelaku KKN.

Kondisi yang sama juga ditemukan pada masyarakat yang kian melemah dalam memberi dorongan dan memberantas KKN. Malahan 10 tahun reformasi berjalan, legislatif masih terkesan ikut jadi penghalang dalam penegakan hukum terhadap pelaku KKN sehingga ke depannya kita berharap supremasi hukum dapat ditegakkan secara optimal, tanpa pilih kasih, khusus dalam penindak KKN di Indonesia, semua elemen harus memperkuat komitmen dan bukan slogan saja.

Kini, beban berat ada di pundak Presiden SBY yang akan menaikkan harga BBM. Rakyat protes. Alasan pemerintah dinilai mengada-ada, tidak realistis, sehingga mantan KSAD Tyasno S dengan ketus mengatakan, yang ingin ditolong rakyat, bukan APBN. Menaikkan harga BBM sama dengan membuat rakyat semakin menderita meskipun APBN tertolong.

Kalau kini aksi unjuk rasa kenaikan BBM terjadi dan marak di berbagai daerah hal itu menunjukkan masyarakat tidak setuju dengan sikap Presiden SBY yang seenaknya dan pintarnya hanya menaikkan harga BBM. Padahal, tuntutan reformasi belum dijalankan, penghematan belum dilakukan, efisiensi anggaran belum dilakukan, para koruptor masih bebas berkeliaran, hukum masih belum berjalan.

Hemat kita, kalau aksi demo terus marak di berbagai daerah dan melibatkan massa dalam jumlah banyak, besar kemungkinan pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM sebesar 30 persen sesuai dengan perkiraan. Hal yang sama pernah terjadi di masa lalu, bahkan di masa Soeharto

Memang sejak pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga BBM akibat kenaikan harga minyak dunia yang kini menembus harga 125 dolar Amerika per barrelnya, sudah muncul reaksi keras dari publik.

Khususnya kalangan mahasiswa, LSM dll. Hanya saja, jumlahnya masih terbilang kecil, sehingga kehadiran kelompok penekan yang jauh lebih besar masih diharapkan. Memang, semakin tinggi harga minyak dunia maka semakin besar defisit anggaran pemerintah yang konon mencapai Rp 234,4 triliun, di antaranya subsidi BBM saja mencapai Rp 126,8 triliun, listrik Rp 60,29 trilun. Namun defisit itu dapat ditutupi bila kasus BLBI dapat ditangani dengan baik dan uang negara dapat dikembalikan. Belum lagi kasus-kasus lainnya.

Pemerintah saat ini jangan membuat alasan yang sifatnya membodohi rakyat, seperti mengatakan perkembangan ekonomi global untuk menaikkan harga BBM.

Sebab, trend kenaikan harga minyak dunia sudah terjadi sejak setahun lalu, namun sejak setahun lalu pula pemerintahan kita (SBY – JK) terlena, tidak melakukan apa-apa. Dan kini seenaknya pula SBY – JK akan menaikkan harga BBM sehingga dipastikan kehidupanmasyarakat semakin terpuruk menanggung beban hidup yang lebih berat.

Read More

Alumni HMI (MPO) Tolak Semua Cagub Jawa Timur

Alumni HMI (MPO) menolak semua calon yang berasal dari partai politik pada Pilkada Jawa Timur tahun 2008 dan Pemilu 2009.

Ikatan Alumi HMI yang menyatakan dirinya berasal HMI yang konsisten mempertahankan islam sebagai asasnya sejak awal berdiri tahun 1947 ini menyatakan dukungannya kepada calon pemimpin jawa timur dan calon presiden Indonesia dari calonn independen, yang berpihak dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Pernyataan ini disampaikan Alumi HMI (MPO) pada temu alumni di HMI (MPO) se-Jatim di Gedung Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA Unibraw), Minggu (11/5) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, mereka juga menolak kenaikan harga BBM, monopoli microsoft, kapitalisasi yang mengarah pada liberalisasi pendidikan, regulasi kebijakan impor dan penguatan produk lokal.

Menurut Ketua Panitia Temu Alumni HMI (MPO) Se-Jatim, Fudhan, pernyataan Alumni HMI (MPO) ini merupakan kekecewaan mereka terhadap pemimpin yang berasal dari partai politik yang hanya mengutamakan nalar transaksional yang mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan rakyat banyak.

“Pemahaman komprehensif sebagai produk modernitas dalam perumusan kebijakan hanya dapat dilakukan dengan melihat yang terjadi pada masyarakat di lapisan paling bawah, “ kata Fudhan.

Pilkada Jawa Timur menurut rencana akan dilaksanakan pada 23 Juli mendatang. Saat ini ada enam pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri di KPUD setempat. Keenam pasangan tersebut semuanya diusung oleh partai politik. Mereka adalah

1. Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Partai Golkar)
2. Sutjipto - Ridwan Hisjam (PDIP)
3. Khofifah Indar Parawansa - Mudjiono (koalisi 12 parpol)
4. Achmady-Suhartono (PKB kubu Gus Dur)
5. Soekarwo-Saifullah Yusuf (Partai Demokrat-PAN)
6. Samiatun-Aris Darmawan (PKB kubu Muhaimin Iskandar)

Read More

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2008

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Lantas bagaimana tanggapan HMI tentang pendidikan di Indonesia?
Memprihatinkan, mengenaskan, dan memilukan adalah kata dan istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi pendikan di tanah air saat ini. Betapa tidak, setelah lebih dari setengah abad merdeka dari kaum penjajah, kondisi dunia pendidikan belum banyak berubah. Padahal pendidikan merupakan cara dan langkah utama untuk mengejar ketertinggalan dalam semua bidang kehidupan.

Nampaknya pendidikan di tanah air sebatas menjadi isu menarik yang dijual oleh para politisi untuk menggaet simpati masyarakat luas pada musim kampanye. Masih terngiang dalam ingatan, ucapan dan pernyataan mereka (baca: politisi) yang kini mengisi lembaga eksekutif dan legislatif pada kampanye 2004 lalu, berujar, “Seandainya mereka diberi kesempatan untuk menjalankan amanah rakyat—hal utama yang akan dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas dunia pendidikan”.

Tidak hanya itu, mereka juga berjanji akan menggratiskan biaya pendidikan. Tetapi yang terjadi sekarang ibarat api jauh dari panggang. Biaya pendidikan semakin tinggi. Banyak anak negeri yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Yang lebih tragis, tidak sedikit dari anak bangsa yang bunuh diri karena tidak mampu menahan malu akibat tidak kuat mananggung biaya pendidikan.

Begitu juga halnya dengan peningkatan mutu. Kebijakan pemerintah sebagai upaya dalam meningkatan mutu pendidikan tidak tampil sebagai solusi melainkan lebih banyak menjadi masalah bagi dunia pendidikan kita. Tengok saja, setiap pemerintah mengeluarkan keputusan yang berkenaan dengan pendidikan selalu mendapat respon negatif dari guru dan pakar-pakar pendidikan terkemuka. Keputusan untuk tetap melaksanakan Ujian Nasional (UN) beserta aturan-aturannya, merupakan bukti nyata sikap keras penguasa.

Buktinya, keberadaan UN sebagai bagian dari kebijakan politik pemerintah malah telah membelokkan arah pendidikan. Proses pendidikan hanya mengarah pada usaha pengejaran target kelulusan ketimbang sebagai ajang interaksi nilai-nilai dan pengetahuan. Selain itu, UN telah menimbulkan tindakan-tindakan tidak terpuji (kecurangan) dari pelaku-pelaku pendidikan. Kecurangan di Deli Serdang (Sumut), Makassar, Solo, dan Batam terkait pelaksanaan UN merupakan bukti nyata bahwa evaluasi yang diterapkan pemerintah belum menjawab problem-problem pendidikan.

Di samping persoalan di atas, problem pendidikan yang tidak kalah peliknya, yaitu keberadaan infrastruktur yang keberadaannya tidak memberikan rasa aman bagi guru dan murid yang tengah mengadakan proses belajar mengajar.

Masih segar dalam ingatan tentang kejadian ambruknya atap sebuah sekolah di Bandung. Di tengah retorika pemerintah untuk memperbaiki bangsa melalui pendidikan, Kamis, (26/03/08) sebuah Sekolah Dasar, tepatnya, SD No. 01 Pasundan, Bandung, atap kelasnya roboh dan melukai 31 siswa yang sedang belajar. Tentu, tidak terlintas dalam pikiran semua siswa dan guru yang sedang menempati ruangan kelas, bahwa atap kelas mereka akan roboh.mengingat atap sekolah yang ambruk tersebut tergolong masih baru. Lebih jauh, atap kelas yang ambruk tersebut menurut informasi baru diresmikan beberapa bulan yang lalu. Belum genap setahun. Tentu menjadi aneh dan patut dicari musabbabnya mengapa peristiwa naas ini sampai terjadi?

Lain Bandung, lain Jakarta. Jumat (22/02/08) salah satu harian di Ibu Kota memuat berita di halaman depan tentang keadaan sebuah SD di daerah Kramatjati, Jakarta Timur yang hampir roboh, karena bangunan gedung sekolah yang sudah terlalu tua dan tidak pernah mengalami perbaikan sama sekali terhitung sejak sekolah dibangun. Bangunan sekolah sudah tidak layak pakai sebagai tempat belajar. Kusen-kusen pintu dan jendela sudah rapuh, dipenuhi dipenuhi rayap dengan warna yang sudah tidak karuan. Lantai sekolah lebih banyak yang bolong. Atap sekolah bocor, sehingga dapat dipastikan, jika hujan turun kelas berubah menjadi ruangan berlumpur.

Kerusakan sekolah, baik itu karena usia yang lama, atau karena kecurangan pemborong sudah sering terjadi di tanah air. Beberapa waktu yang lalu, salah satu sekolah di daerah Duren Sawit ambruk. Ambruknya sekolah ini disebabkan oleh usianya yang sudah tua dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Tidak sedikit, karena kejadian ini telah melahirkan korban. Dan perlu dicatat, masih ada ribuan sekolah yang mengalami nasib yang sama dengan ketiga sekolah di atas yang tersebar di nusantara.

Realitas di atas paradoks dengan komitmen pemerintah yang sering mengatakan, bahwa pemerintah berupaya keras memperbaiki dunia pendidikan. Patut dipertanyakan tentang banyaknya keputusan- keputusan pemerintah yang malah lebih banyak memberatkan praktisi praktisi pendidikan,dan anak didik khususnya serta dunia pendidikan kita umumnya. Bagi masyarakat, seyogyanya, apapun bentuk keputusan pemerintah mengenai pendidikan harus membawa keuntungan bagi dunia pendidikan kita.

Meski kasus ambruknya sebuah sekolah kerap terjadi di berbagai daerah, namun belum ada tindakan konkrit dari pemerintah untuk memperbaikinya.

Dalam hal ini, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang sejak awal berdirinya sangat berkomitmen terhadap dunia pendidikan di tanah air melihat, bahwa peristiwa atap sekolah ambruk, sekolah roboh dan keputusan politik penguasa terkait dengan pendidikan yang justru bertentangan dengan pendidikan harus segera diakhiri.

PB HMI menilai, hingga saat ini belum ada upaya-upaya kongkrit dan langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dunia pendidikan kita.Hal ini patut disayangkan mengingat dapat membawa dampak buruk bagi anak didik sebagai sasaran pembelajaran. Bagaimana anak didik akan menikmati suasana belajar bila lingkungan sekolah dan kebijakan politik pendidikan penguasa selalu mengancam perasaan dan jiwa mereka?

Karena itu bersamaan dengan peringatan hari pendidikan, PB HMI menyatakan:

Pertama, mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran 20% bagi dunia pendidikan.

Kedua, mendorong pemerintah untuk serius memperbaiki dunia pendidikan.

Ketiga, meminta pemerintah untuk mencabut semua kebijakan-kebijakan politik pendidikan yang keberadaannya bertentangan dengan pendidikan itu sendiri.

Keempat, mendesak pemerintah untuk segera menangkap dan menghukum pihak-pihak, oknum- oknum yang sering merugikan dan memanfaatkan dunia dunia pendidikan.

Dunia pendidikan kita sangat jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara lain. Banyak yang perlu dibenahi. Tidak hanya pada aspek kebijakan, tetapi juga infrastruktur yang lebih layak dan tidak membahayakan murid. Anak-anak negeri ini harus mendapatkan keamanan yang pantas untuk mendukung kenyamanan belajar mereka. Bukan ancaman yang membahayakan mereka.

Read More