HMI CABANG MALANG

Din Syamsuddin: Ada Pejabat Pelihara NII

2011-04-29T07:59:00.000-07:00

Pembiaran itu sebagai bentuk komoditas politik yang sudah dilakukan sejak lama.

Jum'at, 29 April 2011, 15:49 WIB

Din Syamsuddin

VIVAnews - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mensinyalir ada sikap pembelaan, pembiaran, bahkan pemelirahaan dari pejabat atau mantan pejabat tinggi negara terhadap gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Indikasinya, beberapa pejabat tinggi itu sering membela NII.

"Si pejabat atau Mantan pejabat itu sering datang ke acara-acara yang diindikasikan diadakan NII. Tapi kami tidak bisa menyebut satu persatu mantan pejabat itu," kata Din Syamsuddin dalam keterangan pers di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 29 April 2011.

Din Syamsuddin menyampaikan hal ini bersama 11 organisasi masyarakat atau lembaga Islam tingkat pusat. Lembaga-lembaga Islam itu antara lain, Dewan Dakwah Islam Indonesia dan Korps Alumni HMI.

Din melanjutkan, pembiaran itu sebagai bentuk komoditas politik yang sudah dilakukan sejak lama. Usaha-usaha politik yang membiarkan dan secara sistematis memelihara gerakan NII telah mendiskreditkan dan merusak citra politik umat Islam.

Mabes Polri mengeluhkan sulitnya memberangus gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang meresahkan warga. Polri juga mengaku kesulitan menjerat anggota NII dengan tuduhan melakukan tindakan makar.

"Apa terbuka mereka. (NII) Itu kan dari cerita ke cerita," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 28 April 2011.

Bom Cirebon, Momen Mereformasi Intelijen

2011-04-17T07:54:00.000-07:00

Alumni HMI mendesak pemerintah segera mengungkap jaringan pelaku teror bom.

Minggu, 17 April 2011, 06:31 WIB

Viva Yoga Mauladi

VIVAnews - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam mengutuk keras peledakan bom di Masjid Mapolresta Cirebon. Peristiwa bom bunuh diri di masjid telah nyata-nyata sangat menodai kesucian masjid dan penghinaan terhadap agama Islam.

Viva Yoga Mauladi, Ketua Harian Pimpinan Kolektif Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, mendesak pemerintah segera mengungkap jaringan pelakunya dan tokoh intelektual di balik teror ini dan teror bom lain termasuk teror bom buku sebelumnya.

"Pemerintah dan tokoh umat sebaiknya bersatu padu bekerja sama memperbaiki bangsa, menghilangkan prasangka negatif," kata Viva kepada VIVAnews.com di Jakarta, Sabtu 16 April 2011.

"Upaya kritik dari tokoh umat adalah vitamin bagi tubuh pemerintah agar sehat dan kuat. Jangan sampai timbul konflik akibat sekat agama," kata Viva yang juga politikus Partai Amanat Nasional itu.

Viva menyatakan, pemerintah harus mereformasi intelijen agar dapat bekerja efektif dalam melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi peledakan dengan berbagai motif. Untuk itu, partisipasi masyarakat harus ditumbuhkan sebagai benteng pertahanan rakyat dalam mereduksi potensi konflik dan meredakan niat jahat para oknum yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. (art)

HMI Tuding Menpora Biarkan Kisruh PSSI-LPI

2011-01-24T07:54:00.000-08:00

Monday, 24 January 2011 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabotabeka Banten menilai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) membiarkan kisruh yang terjadi antara PSSI dengan Liga Primer Indonesia (LPI) terus berlanjut.

"Menpora seharusnya menyelesaikan dengan tegas dan cepat, bukan malah memperkeruh suasana," kata Ketua Umum Badko HMI Jabotabeka Banten, M. Chairul Basyar, di sela demo di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (24/1).

dengan terus membiarkan PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia berkonflik seperti yang terjadi saat ini, HMI khawatir sanksi berat dari FIFA akan benar-benar diterima PSSI. Jika sanksi benar terjadi, kata Chairul, maka rakyatlah yang akan menjadi korban akibat Menpora tidak segera menyelesaikan kasus yang diterjadi pada induk organisasi sepak bola Indonesia.

Dengan kondisi yang ada saat ini, HMI mendesak Menpora untuk segera menyelesaikan kisruh tersebut. Selain masalah sepak bola, HMI juga mengimbau kepada Menpora untuk segera menyelesaikan kasus kepemudaan seperti KNPI yang hingga saat ini masih berlarut. "Kami menilai bahwa Menpora telah gagal membina pemuda dan sepak bola Indonesia," kata orator yang penuh semangat di atas kendaraan.

Massa yang berjumlah kurang lebih 500 orang itu datang dari Jabotabek dan Banten. Mereka datang dengan membawa tiga seruan besar kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Seruan yang tertulis pada poster ukuran besar dan dipasangkan tepat di depan Kantor Kemenpora itu meminta Menpora mundur karena dinilai telah gagal membina pemuda.

Kedua, HMI menilai menpora telah gagal membina olahraga khususnya terkait sepak bola beserta karier masa depan atlet sepak bola nasional. Ketiga, HMI menilai Menpora diindikasikan sebagai pemandu gerakan mahasiswa yang terus bermain di atas berbagai persoalan pemuda dan mahasiswa.

China Geser Amerika, Indonesia Masuk 5 Besar?

2011-01-02T09:59:00.000-08:00

Ekonomi dunia berada dalam super-cycle babak baru pertumbuhan tinggi. Asia pemenangnya?

Senin, 29 November 2010, 08:10 WIB

VIVAnews - Perekonomian dunia kini berada dalam super-cycle (siklus-super). Ini adalah masa pertumbuhan global historis yang tinggi, yang berlangsung satu generasi atau lebih. Super-cycle yang ditandai dengan munculnya pertumbuhan ekonomi yang cepat ini dinikmati oleh negara seperti Cina, India dan Indonesia sekarang.
Ada banyak faktor pendorong terjadinya hal ini, termasuk peningkatan perdagangan, tingginya tingkat investasi, urbanisasi yang cepat dan inovasi teknologi.
Dalam sejarahnya, perekonomian dunia telah dua kali menikmati super-cycle sebelumnya. Pertama, 1870-1913, mengalami pick-up signifikan pada pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia setiap tahun sebesar 2,7%, satu persen lebih tinggi dari sebelumnya. Siklus itu dipimpin oleh munculnya Amerika Serikat, serta munculnya peningkatan perdagangan dan penggunaan teknologi yang lebih besar dari Revolusi Industri.

Super siklus kedua, dari 1945 hingga awal 1970-an, pertumbuhan rata-rata 5% dan ditandai oleh rekonstruksi pasca-Perang dan catch-up di sebagian besar dunia. Ini juga ditandai oleh munculnya kelas menengah yang besar di Barat dan negara-negara pengekspor di Asia, dipimpin oleh Jepang.

Sekarang, kita mungkin berada dalam super-cycle yang berbeda, namun dengan aspek-aspek serupa seperti dua super-cycle sebelumnya.

Bagi orang-orang di Asia dan di seluruh dunia, muncul ide pertumbuhan mungkin terdengar tidak biasa. Tapi bagi banyak orang di Barat, pikiran dari Super-Cycle bukan hal aneh mengingat masalah inilah yang dihadapi perekonomian dunia. Faktanya,ekonomi dunia sekarang lebih dari US$62 triliun, sekitar dua kali lipat dibandingkan satu dekade lalu, bahkan telah melampaui puncak pra-resesi.

Selama dua tahun terakhir, ekonomi telah rebound didorong oleh kebijakan stimulus di Barat dan oleh pertumbuhan kuat di Timur. Memang, pasar di negara-negara berkembang, yang merupakan sepertiga dari ekonomi dunia, saat ini mencapai dua-pertiga pertumbuhannya. Tren ini tampaknya akan terus berlanjut.

Pada tahun 2030, perekonomian dunia bisa tumbuh menjadi US$308 triliun. Proyeksi ini berarti tingkat pertumbuhan riil sebesar 3,5% untuk periode mulai tahun 2000 -- saat Super-Cycle dimulai -- hingga 2030. Atau rata-rata pertumbuhan riil sebesar 3,9% dari sekarang hingga 2030. Ini akan menjadi kemajuan signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan 2,8% selama 1973 hingga 2000.

Situasi yang luar biasa tidak hanya berupa kemungkinan skala ekspansi ini, tetapi juga ramalan yang didasarkan pada proyeksi pertumbuhan yang terlalu berhati-hati. Misalnya, China diperkirakan akan tumbuh rata-rata 6,9% per tahun selama periode tahun 2030 dan India sebesar 9,3%.
Pada tahun 2030, India mungkin telah menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia, yang saat ini perekonomian peringkat 18 terbesar kemungkinan besar akan pindah menjadi lima terbesar dunia dalam jangka waktu dua puluh tahun saja, setelah menikmati hampir rata-rata 7% pertumbuhan selama periode tersebut.

Memang, selalu ada risiko yang dapat mempengaruhi pertumbuhan global. Super-cycle pertama berakhir dengan pecahnya Perang Dunia Pertama, yang kedua dengan guncangan minyak bumi diawal tahun tujuh puluhan. Namun, kali ini semoga dunia mempunyai posisi lebih baik untuk mengatasi risiko munculnya badan pengambil keputusan internasional dan forum kebijakan seperti G20.

Sangatlah penting menekankan bahwa super cycle bukan berarti pertumbuhan akan terus menguat selama seluruh periode. Dalam tiga atau empat tahun terakhir saya termasuk di antara yang paling pesimis tentang pertumbuhan ekonomi AS. Saya masih berhati-hati karena perekonomian AS masih akan berjuang di tahun depan dengan pertumbuhan di bawah tren. Demikian juga Eropa dan Jepang, keduanya akan menghadapi prospek jangka pendek yang masih lesu dengan pertumbuhan datar.

Karena itu, perkembangan akan lebih luar biasa jika Asia dapat mendorong lebih banyak pertumbuhan mereka sendiri. Apalagi hal tersebut sangat dibutuhkan dunia.
Tahun depan, China akan melihat tahun pertama dari rencana lima-tahunan ke-12. Hal ini seharusnya akan membantu pertumbuhan mereka. Namun demikian, bank sentral China dan lainnya di seluruh Asia akan melakukan pengetatan kebijakan untuk menahan inflasi. Pada gilirannya, hal ini harusnya memungkinkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, namun dengan tingkat yang mendekati atau bahkan di bawah yang terlihat pada tahun ini. Jadi, dalam Super-Cycle, jelas akan ada tantangan bagi para pembuat kebijakan.

Sebagaimana pentingnya untuk fokus pada tantangan jangka pendek, namun sangat penting tetap melihat peluang jangka panjang. Selama Super-Cycle, kami percaya bahwa China bisa menggantikan AS sebagai perekonomian terbesar dunia pada 2020, jauh lebih cepat daripada yang banyak pihak prediksikan.

Namun, dari perkiraan itu yang paling penting adalah cerita yang terjadi dibaliknya.

Tak bisa dipungkiri, ada skala perekonomian yang tengah berkembang. Seiring dengan pertumbuhannya, negara-negara berkembang akan memberikan pengaruh lebih besar pada perekonomian dunia. Begitupun dengan dampak dari pertumbuhan koridor-koridor perdagangan baru. Hampir 85% dari populasi dunia kini semakin saling terkait melalui perdagangan, sehingga memungkinkan pertambahan jumlah orang yang akan berkontribusi pada perekonomian global.

Sumber-sumber pendanaan akan menjadi penggerak pertumbuhan yang penting, mengingat tingginya kebutuhan investasi, khususnya di bidang infrastruktur. Lalu ada hal lain yang saya sebut perspiration atau keringat dari makin banyaknya jumlah orang yang bekerja dan berbelanja, dan juga kreativitas yang makin besar atas inovasi dan teknologi.

Negara-negara yang akan berhasil adalah negara yang paling banyak memiliki uang tunai, komoditas dan kreativitas. Dalam beberapa tahun terakhir saya kerap menjelaskan keadaan yang tengah terjadi sebagai New World Order, mencerminkan pergeseran keseimbangan kekuatan ekonomi dan keuangan dari Barat ke Timur.
Nah, di tengah pergeseran ini masih berlaku, Super-Cycle lebih tepat mencerminkan apa yang sedang terjadi. Barat masih sangat mungkin berhasil dengan lingkungan seperti ini, terutama jika perekonomian di sana kreatif. Namun sudah jelas bahwa Asia akan muncul menjadi pemenang.

Penulis: Dr Lyons Gerard
Head of Global Research and Chief Economist di Standard Chartered Bank

Rp3,3 M untuk Renovasi Rumah Dinas Menkeu

2011-01-02T09:55:00.000-08:00

Renovasi rumah ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada 2008 dan 2009.

Minggu, 2 Januari 2011, 21:08 WIB
VIVAnews - Organisasi non-pemerintah Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) menyatakan renovasi rumah menteri keuangan telah menelan dana hingga Rp3,3 miliar.

Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan, renovasi rumah ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada 2008 dan 2009. "Ini sangat fantastis," katanya dalam keterangan pers, Minggu 2 Januari 2011.

Dia mengatakan, pada 2008, menteri keuangan melakukan renovasi rumah jabatannya dengan anggaran Rp2,1 miliar. "Renovasi ini meliputi pekerjaan interior, seperti pasang back drop, plafond, dan pasang wall vinyl ex import."

Setelah selesai pekerjaan renovasi rumah jabatan, menurut Uchok, rupanya menteri keuangan tidak puas dengan hasil renovasi. Lalu pada tahun anggaran 2009, menteri keuangan mengalokasikan anggaran Rp1,3 miliar untuk renovasi lagi.

"Jadi, total alokasi anggaran untuk renovasi rumah jabatan menteri keuangan sebesar Rp3,3 miliar," katanya.

Saat dimintai konfirmasinya malam ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Yudi Pramadi mengatakan semua temuan BPK tahun 2008 dan 2009 sudah sesuai peraturan yang ada. "Kementerian sudah menjawab kepada BPK dan hasilnya sudah clear," kata Yudi kepada VIVAnews. (hs)

Bencana Gempa Tasikmalaya

2009-09-06T23:25:00.000-07:00

Data dari Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) Penanggulangan Bencana (PB) Provinsi Jawa Barat hingga pukul 12.00 WIB menyatakan, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi Tasikmalaya mencapai 70 orang.

"Dari data yang ada sampai jam 12.00 WIB tadi, jumlah korban tewas mencapai 70 orang, luka-luka 966 orang dan yang dinyatakan hilang 32 orang," kata petugas piket harian Satkorlak PB Provinsi Jawa Barat, Rano Harjaya, Sabtu.

Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut, korban meninggal, luka-luka dan hilang paling bannyak terdapat di Desa Pamoyanan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.

"Dari data tersebut, korban meninggal, luka dan hilang itu paling banyak dari Kecamatan Cibinong, Cianjur," kata Rano.

Dikatakannya, jumlah total rumah warga yang rusak akibat goncangan gempa bumi 7,3 skala richter di Jawa Barat mencapai 5.000 rumah lebih.

"Jumlah total rumah yang rusak akibat gempa di Jabar mencapai 148.469 rumah, meliputi 5.412 rumah rusak total, 43.239 rumah rusak parah dan 99.818 rusak ringan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dr Ahmad Kustijadi M Epi, mengatakan, untuk Kabupaten Bandung sendiri jumlah total warganya yang dinyatakan meninggal dunia mencapai 14 orang.

"Sampai tadi siang, data kami masih 14 orang, 12 orang meninggal karena gempa dan dua orang lagi meninggal karena faktor lain selain terkena gempa," katanya.

Dikatakan Ahmad, jumlah korban tewas terbanyak berasal dari Kecamatan Pangalengan, yakni sebanyak 10 orang. Sementara sisanya berasal dari Kecamatan Kertasari sebanyak satu korban, Kecamatan Cimaung satu orang, dan Kecamatan Banjaran dua orang.

Sedangkan jumlah korban luka berat dan ringan karena gempa bumi di Kabupaten Bandung mencapai ribuan orang. "Untuk korban luka berat dan ringan ada ribuan dan jumlah bangunan rusak berat, sedang dan ringan mencapai lebih dari 10 ribu unit," kata Ahmad.

Termasuk sarana pendidikan, sarana ibadah, perkantoran, serta fasilitas umum atau sosial, lanjut dia.

-------------------------------------------------------------------------------------
Posko Nasional HMI-MPO untuk gempa bumi jawa barat.
Kontak: Koordinator lapangan Fahmi - Garut (081219986594)
Penggalangan dana Zulaikho (085227847100)
Komunikasi Burhan (085243304933)
Muhidin (081575574105)
Sekret: Gang Sawo III, RT 10 RW 09 No 10, Manggarai Selatan, tebet, Jakarta Selatan 12860
Official Website: http://www.pbhmi.net

Selamat Datang Mahasiswa Baru

2009-09-06T08:30:00.000-07:00

Postera crescam laude, saya akan bekerja untuk generasi mendatang (Semboyan Universitas Melbourne).

SEJUJURNYA, saya jenuh menulis tentang mahasiswa dengan cara-cara yang biasa. Saya ingin menulis sesuatu yang lain, untuk menyambut sekelompok pemuda beruntung ini. Saya berusaha membabarkannya dengan bahasa sederhana dan sekutil santai.

Inilah negeri tempat pemuda-pemudi berumur beranjak dewasa, yang mengimpikan dirinya menjadi mahasiswa. Naga-naganya ini pertanda buruk. Mengapa? Coba lihat Kuba, sebuah negeri kecil di Amerika Latin, negeri dimana menjadi mahasiswa sama nilainya dengan menjadi bukan mahasiswa. Di negeri itu, setiap orang dikasih hak menamatkan diri sampai jenjang pendidikan terakhir dan tanpa ongkos secuil pun. Kalau anda hendak bertanya kenapa bisa demikian, anda sudah berada di jalur yang benar. Menyederhanakannya dalam uraian singkat, kira-kira beginilah paparannya.

Di Kuba, semua orang berhak mengakses pendidikan dan negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan. Kemudian negara menjamin kesatuan utuh antara orang-orang yang sedang belajar dengan kebutuhan tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia di seluruh negeri. Silakan memilih, mengikuti pra-universitas atau pendidikan teknisi dan professional. Pra-universitas akan mengarahkan Anda ke jenjang perguruan tinggi dan memperdalam bidang akademik atau menjadi tenaga pengajar. Sedangkan pendidikan teknisi dan profesional akan menghantar ke dunia kerja. Sekali lagi, itu semua gratis. Lantas, biayanya? Negara bertanggung jawab penuh melakukan “apa saja” dengan semua kekayaan alam yang dimiliki dan keuntungan dari itu semua dikembalikan kepada sang empunya: rakyat.

Menjadi mahasiswa di Indonesia? Mari saya hantarkan anda ke kondisi-kondisi umum yang senantiasa hadir dan akan bersinggungan dengan Anda nantinya, setiap saat.

I. Keberuntungan Anda yang pertama, lulus ujian nasional. Setelah itu Anda akan mati-matian belajar membahas kumpulan soal yang sudah dirancang sedemikian rupa. Rasanya kurang afdol, kurang pas sebelum mendapat “pelatihan” supersingkat dari mentor di tempat bimbingan. Anda pun ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Dan lulus. Selamat. Tapi tahukah Anda persentase antara yang lulus dan yang harus gigit jari? Hitung berapa banyak kawan-kawan SMA kalian yang sanggup meneruskan kuliah. Tidak berimbang. Itulah makanya Anda disebut kaum beruntung. Beruntung karena kesempatan menjadi mahasiswa tidak dimiliki setiap orang.

II. Selamat datang di kampus. Kakak-kakak senior kalian segera akan berceloteh: mahasiswa itu agen perubahan, mahasiswa itu calon pemimpin, mahasiswa itu intelektual muda. Jargon yang sanggup menembus relung hati terdalam dan menghantarkan kalian ke dunia mimpi. Hari ini kalian akan memasuki kampus yang memiliki tradisi pendidikan yang buram. Buram ketika absensi yang sangat ketat mengurung kreativitas mahasiswa. Buram saat pelajaran tidak membuat anda cerdik, tapi membikin lapar. Kalian akan saksikan: pengunjung perpustakaan tidak sepadan dibandingkan dengan jumlah pengunjung pusat-pusat perbelanjaan. Tidak usah ditanya lagi: perpustakaan menjadi tempat tersunyi. Kalian boleh tidak percaya, tapi inilah kenyataannya: sebagian besar kakak senior kalian hanyalah fokus mengejar nilai. Terkadang menghalalkan cara-cara kotor. Tradisi bertanya bukanlah sesuatu yang mudah didapati. Mereka begitu garang di luar kelas, tapi betapa pendiamnya mereka saat berhadapan dengan dosen, menjadi sangat lembek, dan penuh keraguan. Semuanya ditumpas habis karena mandat sekolah kini mirip dengan tugas bimbingan belajar: hanya meluluskan siswa.

III. Ilmu yang kalian gulati selama kuliah kelak akan mempermudah kalian menantang kehidupan. Demikian bentuk idealnya. Dan itukah yang akan terjadi? Setiap universitas, lajimnya, menjamin setiap lulusannya. Dan jaminan pasti yang tidak pernah melenceng: jadi pengangguran. Ada banyak sarjana menganggur dan lebih banyak lagi sarjana yang bekerja sia-sia. Lulusan sastra jadi tukang kredit. Lulusan ekonomi jadi satpam. Sarjana pertanian bekerja di bank. Adapun dokter akan menjadi dokter yang mahal layanannya. Lulusan hukum menghasilkan jaksa yang begitu gampang disuap.

IV. Negeri yang teramat kaya ini tidak bisa menggratiskan biaya kuliah kalian. Negeri ini adalah negeri uzur. Mencicipi alam kemerdekaan lebih dari enam dasawarsa, belum mampu memberikan jaminan apa pun selain jaminan ketidakpastian. Kalian menjadi pelajar di negeri yang mengalami kesusahan. Peminta-minta menjadi hiasan di perempatan jalan. Sawah-sawah penopang hidup petani beralih fungsi menjadi pemukiman elite. Hutan sudah gundul. Pedagang kaki lima harus kejar-kejaran dengan petugas pamong praja. Selayaknyalah realitas ini dikupas tuntas di ruang-ruang kuliah. Pendidikan gagal menjelaskan realitas ini. Pendidikan lebih banyak menampilkan fantasi dan mimpi. Pendidikan tak pernah mendekatkan kalian dengan alam sekitar.

V. Lantas, apa yang akan kalian perbuat? Masalah sudah mendekati penyelesaian akhir, ketika kita sudah tahu kenapa masalah itu bisa ada, siapa yang membuatnya, kelompok mana yang dirugikan. Kita tinggal melengkapinya dengan pertanyaan: bagaimana kita membasmi penyakit itu. Tidak ada tangkisan tunggal untuk itu. Saya akan menawarkan beberapa jalan di antara sekian banyak jalan yang mungkin dilalui. Berorganisasilah. Berkumpullah bersama teman-teman kalian. Sungguh, organisasi akan mendatangkan banyak faedah bagi kalian. Organisasi yang dewasa akan menyuburkan rasa kebersamaan. Akan menggembleng kalian dengan kerja-kerja organisasi, akan menjadikan kalian menjadi manusia bertanggung jawab. Organisasi paling “asyik” ada di kampus. Tempat berdiskusi. Di organisasi kalian akan mengalami, menyelesaikan, dan mengerjakan pelbagai perkara bersama. Organsisasi adalah jalan untuk mematahkan pengalaman sesat berpikir dalam pendidikan. Utuhkan pribadi kalian dengan kemampuan berikut, yang tidak boleh dianggap enteng: membaca dan menulis. Membaca yang membuat kita kenal dengan dunia dengan semua tetek bengeknya. Menulis akan mengenalkan siapa kalian sebenarnya. Selamat datang, saudara-saudariku.

Sumber : indoprogress.blogspot.com

Download Buku

2009-09-06T07:33:00.000-07:00

Bagi yang suka membaca, ini kumpulan beberapa eBook yang sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia dapat diunduh, Gratis!!.

>>> Download Klik Disini

>>> Download Klik Di sini

>>> Download Klik Di sini

>>> Download Klik Di sini

>>> Download Klik Di sini

>>> Download Klik Di sini

Kirim Artikel

2009-09-06T07:07:00.000-07:00

Registration Form

2009-09-06T00:27:00.001-07:00

HMI: Tolak Capres/Cawapres Antek Asing

2009-05-15T18:31:00.000-07:00

Gelombang penolakan atas rencana Capres Partai Demokrat SBY menetapkan pasangannya Boediono untuk berduet dalam ajang pemilihan presiden 2009 terus mengalir. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jabotabek dan Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPU, Jakarta, Kamis (14/5) menolak capres/cawapres yang merupakan antek-antek asing.

"Sudah saatnya kita terus menyuarakan perlawanan dengan lantang terhadap segela bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh para pemain politik negara ini, yang akan berdampak pada keterpurukan ekonomi bangsa. sudah saatnya elit-elit politik memikirkan nasib rakyat," tegas Ketua Umum BADKO HMI Jabodetabek-Banten M. Chairul Basyar dalam aksi.

Dia menduga, intervensi asing dalam pemilihan presiden semakin nampak jelas, hal itu muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya melalui aliran dana yang masuk ke Tim Sukses Capres/cawapres, maupun berupa konsep/pemikiran dan opini yang disampaikan melalui agen-agennya.

Dalam aksinya mereka melakukan orasi secara bergantian dan meneriakan yel-yel. Tampak juga atribut berupa baliho bertuliskan Tiga Harapan Masyarakat Indonesia. Aksi mereka dijaga ketat petugas kepolisian yang bersiaga di depan gerbang KPU. Bahkan agak menyulitkan orang-orang yang hendak masuk ke KPU.

Tak hanya KPU, sebelumnya Istana Negara dan Bunderan HI juga menjadi sasaran pendemo anti Boediono. Sekitar 30 orang dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda se-Jabodetabek berdemo di Bundaran HI. Mereka membentangkan spanduk penolakan Boediono jadi calon wakil presiden. Spanduk tersebut bertuliskan "Tolak cawapres antek IMF"

Selama aksi, pendemo meneriakkan yel-yel penolakan. Menurut Koordinator lapangan Novis, Boediono tidak layak menjadi wapres karena representasi gerakan ekonomi liberal yang telah membuat Indonesia makin terpuruk.

"Kami minta seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memilih pemimpin yang menganut paham neoliberal," ujarnya.

Usai berdemo sekitar 50 menit, mereka membubarkan diri dengan tertib. Tidak ada penjagaan berarti dari pihak kepolisian kecuali segelintir polisi berpakaian bebas. [Eramuslim.com]

Pers release HMI-MPO menyambut Hari Buruh Internasional 1 Mei 2009

2009-04-30T18:56:00.001-07:00

Lawan Egoisme Elit Politik Parpol, Saatnya Rakyat Merebut Kekuasaan dari Elit Politik!
Sungguh hanya ada dua kata yang mampu mewakili perasaan dan pikiran kita melihat seluruh drama elit politik yang dipertontonkan akhir – akhir ini “ prihatin dan “ cemas”. Keprihatinan kita sangat beralasan serta rasional, dimana ditengah – tengah kesulitan dialami rakyat masih saja para elit politik kita bersandiwara diatas panggung kekuasaan, seolah menutup mata bahwa didepan serta disekitarnya rakyat berdiri dijurang kesusahan. Kecemasan kitapun sekali lagi terbentuk akibat kerakusan para elit terhadap kekuasaan seolah melupakan kepentingan besar bangsa ini yaitu menjaga keutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hajat hidup masyarakat. Hentikan seluruh sandiwara diatas panggung kekuasaan sekarang juga dan mulai mengedepankan visi maupun gagasan mengangkat bangsa ini lebih baik dan maju kedepan.
Manuver elite politik yang diperlihatkan sementara ini membuat kegusaran banyak pihak. Persoalan kebangsaan yang menumpuk dan membuat negeri limbung karena digodam oleh krisis ekonomi global tidak membuat perilaku elit berubah untuk lebih memperhatikan persoalan riil rakyat. Ditengah hiruk pikuk elit politik menggalang upaya untuk memperoleh kekuasaan sedikit demi sedikit ancaman krisis mulai terbukti. Setidaknya BPS melangsir jumlah pengangguran akibat krisis telah mencapai 9.4 juta orang dan potensi penggangguran meningkat makin cepat. Paket Stimulus yang seharusnya menjadi solusi krisis dengan menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian yang mulai lesu, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih menjadi pertanyaan. Alokasi paket stimulus fiskal yang disetujui sebesar Rp 73,1 Trilun hampir 80 % atau Rp 56,1 Triliun digunakan untuk tax saving, penghematan pajak. Sedangkan sisanya yang benar-benar digunakan untuk belanja langsung atau directspending hanya sekitar Rp 12 Triliuan untuk belanja infra struktur dan Rp 4.8 Triliun untuk subsidi langsung dan energi.
Pemberian stimulus perpajakan dan kepabeanan jelas tidak memberikan efek positif bagi meningkatnya daya saing usaha. Stimulus ini hanya akan efektif apabila perusahaan mampu bertahan hidup dan beroperasi. Faktanya sekarang sudah lebih dari 460 perusahaan tekstil gulung tikar dan kemungkinan besar daftar panjang perusahaan bangkrut akan semakin bertambah. Jika ini terjadi maka tentu program stimulus pajak tidak akan memberi efek bagi pertumbuhan sektor riil, apalagi penyerapan tenaga kerja.
Begitupun produk industri yang diekspor juga berangsur-angsur turun. Februari 2009 menjadi fase nilai terendah ekspor sejak tahun 2005, dimana pengaruh utama rendahnya nilai ekspor tersebut dipengaruhi oleh melambatnya perekonomian dunia.
Program defisit anggaran juga menjadi salah satu sekian sebab keterpurukan bangsa ini. Tahun 2009 juga memberi catatan penting soal hutang, dari tahun 2004 ada peningkatan hutang dari Rp 1.275 Triliun menjadi Rp 1.695 Triliun pada februari 2009. Dan angka tersebut kemungkinan akan bertambah lagi karena pemerintah baru menarik pinjaman sebesar Rp 1.95 Triliun dari target sebesar Rp 57.6 Triliun. Penerbitan obligasi Rp 33. Triliun dari target Rp 54.7 Triliun akan menambah panjang beban ekonomi yang akan ditanggung rakyat Indonesia. Indonesia juga tercatat menjadi pengutang terbesar se-Asia bahkan lebih besar dari China dan India. Pinjaman diperoleh Indonesia sebesar US$9,4 miliar dari Asia Development Bank (ADB) yang dikhususkan untuk negara-negara berkembang.
Para elit politik yang egois tersebut, sama sekali tidak menampilkan sikap patriotik yang mencerminkan perasaan sense of crisis rakyat banyak.Padahal tatkala para elit politik sibuk memburu kekuasaan pada saat yang sama rakyat didera oleh ancaman PHK, akibat tidak terelakkan dari krisis ekonomi global, dimana sektor manufaktur dan industri semata – mata menggantungkan diri pada permintaan luar negeri, sementara sektor ekonomi kerakyatan tidak mendapat perhatian khusus. Kesibukan perebutan kekuasaan antara elit – elit politik berdampak langsung diabaikannya kewajiban - kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan hajat hidup orang banyak, negara dan keutuhan bangsa. Keadaan ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik dalam negeri dan kemampuan negara dalam kompetisi global antar bangsa di dunia. Bukan tidak mungkin bila keadaan ini tidak segera dihentikan, keruntuhan Indonesia sebagai negara-bangsa tinggal tunggu waktu saja. Oleh karena sudah seharusnya gerakan mahasiswa di seluruh penjuru tanah air tidak lagi menonton dan berpangku tangan dan kembali mengambil tanggung jawan dan peran historisnya bagi upaya penyelamatan nasib bangsa. Telah terbukti elit politik gagal menyatukan langkah dalam rangka menuntaskan program - program reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Justru elit politik itu tidak menghargai jerih payah mahasiswa dan rakyat didalam mengakses pendidikan yang merupakan hak konstitusinya.
Melalui momentum hari buruh internasional ini dan menyambut 11 tahun reformasi mahasiswa, kami menyerukan :
1. Rebut dan lindungi hak – hak dasar buruh, raih kesejahteraan buruh, dan hapuskan praktik outsourcing di dalam hubungan industrial.
2. Galang persatuan program politik nasional antar mahasiswa,rakyat, buruh, petani dan korban politik pengabaian oleh elit-elit politik yang rakus dan egois.
3. Hentikan sandiwara drama politik elit dalam mengejar kekuasaan. Kedepankanlah visi dan kepentingan bangsa.
4. Menuntut pemerintah yang berkuasa meningkatkan hajat hidup serta harkat dan martabat bangsa.
5. Tuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu. Selesaikan kasus Munir, Trisakti, Tanjung Priuk,dll
6. Cegah elit politik yang telah terbukti berpihak kepada asing dan menjual aset-aset negara seperti Indosat, BUMN-BUMN penting lainnya untuk berkuasa kembali.
7. Wujudkan barisan politik yang benar-benar demokratis, bersih, pro rakyat dan berkomitmen penuh didalam politik kemandirian bangsa, untuk kebangkitan Indonesia yang menyeluruh.
8. Tolak intervensi asing yang mencekik rakyat dan kembangkan kemandirian bangsa.
Demikian pernyataan sikap HMI-MPO dan menghimbau kepada seluruh elemen bangsa agar berjuang memajukan serta mewujudkan kesejahteraan bangsa yang lebih maju dan adil.

LK1 HMI Cabang Malang Semester Genap

2009-03-20T02:12:00.000-07:00

Anda ingin menjadi bagian atau kader HMI? Ikutilah LK1 HMI Cabang Malang pada semester genap ini di masjid Ukhuwah Islamiyah, Tidar, Malang. Info lebih lanjut, hubungi 08113506311 segera.

Seruan PB HMI Mengenai Krisis Kemanusiaan di Gaza-Palestina Akibat Agresi Brutal Militer Israel

2009-03-04T08:08:00.000-08:00

Puji syukur kepada Allah yang memberikan kita kesehatan dan ketetapan iman hingga detik ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Sejak Gaza dibombardir Israel, 27 Desember 2008, sudah 900 jiwa lebih yang tewas, terdiri atas anak-anak, orang-orang tua, dan perempuan. Belum dihitung kerusakan infrastruktur, gedung-gedung pendidikan, rumah sakit, mesjid, stasiun pengisian bahan bakar, jalan-jalan raya, pembangkit listrik, dll. Sementara ribuan orang luka-luka.

HMI sungguh geram dan menentang dengan dipertontonkannya satu pertunjukan kebiadaban yang ekstrim terhadap sebuah bangsa yang sudah menderita lama, bangsa Palestina. Di tengah gemuruhnya bualan tentang demokrasi dan Hak Azasi Manusia dari Barat dan Amerika Serikat yang diindoktrinasikan kepada bangsa-bangsa Muslim, termasuk bangsa Indonesia, tetapi pada saat sejawat mereka, Israel, menghancurkan demokrasi yang sempat berbicara dalam Pemilu Palestina yang kemudian memenangkan HAMAS secara nyata dan objektif, tiba-tiba Israel menginjak-injak demokrasi dan HAM secara telanjang, Barat dan Amerika Serikat dengan aneh bungkam tanpa melancarkan protes sedikit pun. Bahkan Presiden terpilih AS, Barack Obama, dengan mengecewakan tidak menunjukkan sikap pro aktif di dalam mengatasi krisis kemanusian yang terus berlanjut hingga hari ini.

Sungguh ironis, penduduk Gaza yang terkepung dan semakin hancur, tak satu negara Muslim pun yang maju secara berani menghentikan aksi brutal Israel. Bahkan Pemerintah Mesir yang berdekatan dengan Gaza seolah tak peduli dengan penderitaan penduduk Gaza. Dan yang lebih ironis, Palestina di Tepi Barat yang dikuasai Fatah pimpinan Mahmoud Abbas tidak menunjukkan sikap satu penderitaan dengan warga Palestina di Gaza. Pada hal sudah sepantasnya Palestina di Tepi Barat turut angkat senjata tatkala saudara mereka di Jalur Gaza dibantai oleh musuh bersama mereka, Israel. Dalam hal ini, HMI merasa salut dengan sikap solider universal dan patriotik yang ditunjukkan oleh kaum Muslim di Indonesia terhadap Palestina di Jalur Gaza, meskipun jarak geografis dan budaya di antara mereka jauh. Ini merupakan modal moral yang kuat bagi Indonesia di dalam memimpin dunia Islam untuk keluar dari penderitaan panjang mereka di masa depan.

Reaksi yang mengecewakan dan minim dari pemerintahan negara-negara Timur Tengah terhadap agresi Israel terhadap penduduk Palestina di Jalur Gaza membuktikan keroposnya solidaritas Arab dan Islam di kawasan itu. Hal ini juga menjadi bukti, betapa pemerintahan di Timur-Tengah tercerai-berai akibat paham sekularisme, kekolotan, feodalisme dan kapitalisme yang menguasai jalan pikiran mereka. Momentum ini hendaknya menjadi langkah awal di dalam memaksimalkan aktualisasi jalan pikiran dan metode Islam di dalam mengatur tatanan masyarakat Muslim di seluruh dunia sebagai sarana pembebasan mental mereka.

Merujuk uraian di atas, dengan ini HMI menyerukan:
1.Wahai Kaum Muslimin di seluruh dunia, kembalilah ke jalan Allah setelah sekian lama kalian meninggalkannya, sebagiannya atau sepenuhnya, akibat keracunan paham-paham syirik, seperti sekularisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan kapitalisme yang kalian telan.
2.Hayatilah kembali jalan hidup yang dipraktikkan oleh junjungan kita Muhammad Rasulullah Saw melalui studi Alquan dan Al-Hadits agar kita menemukan kembali jati diri kita yang hilang dan gamang.
3.Wahai kaum Musimin, janganlah sekali-kali kalian menggantungkan nasibmu kepada bangsa lain, apalagi bangsa kafir, karena hal itu akan menjadi kehancuran bagimu.
4.Kepada Pemerintah Indonesia, kirimlah misi diplomatik atau pun misi politik luar negeri untuk menghentikan kebiadaban Israel terhadap Palestina secepat-cepatnya sebelum bangsa Palestina di Jalur Gaza punah dan lumpuh.
5.Kepada PBB dan DK PBB, sudah lama kami tidak percaya kepadamu, karena itu kami tidak peduli, entah kalian bubar atau segera membantu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, silakan saja.
6.Kepada kader-kader HMI di seluruh Indonesia, bantulah saudara-saudara kita di Jalur Gaza dengan dana, doa, tindakan tidak membeli produk yang terkait dengan zionisme sebagai aksi perlawanan politik konsumen, dan penggalangan opini membela Palestina. Ajaklah saudara-saudara kita, muslim mau pun non muslim, keluarga dan sahabat-sahabat kita, mengerjakan perlawanan politik konsumen ini agar zionisme menanggung risikonya.

Billahittaufiq walhidayah

Jakarta, 13 Januari 2009

Himpunan Mahasiswa Islam
Pengurus Besar

Syahrul Efendi Dasopang
Ketua Umum

2009-03-04T08:00:00.000-08:00

Para pejuang Taliban, Afghanistan, menyerukan kepada seluruh umat Muslim di seluruh dunia untuk bersatu melawan Israel.

Taliban yang memimpin perlawanan terhadap pemerintahan Afghanistan dan Barat, juga mempertanyakan AS dan beberapa negara Eropa yang mengabaikan serangan Israel tersebut.

"Kami harap umat Islam bisa mengesampingkan semua halangan yang ada selama ini. Kita semua wajib berjihad dan membantu saudara kita di Palestina, Iraq dan Afghanistan." Begitu pernyataan Taliban dalam situs resminya.

Taliban, sasaran utama AS dalam invasinya ke Afghanistan tahun 2001, adalah pejuang Afghanistan yang paling aktif di bagian selatan dan timur negara itu. Setelah sempat tercerai-berai, mereka kembali bersatu tahun 2005. Mereka sudah melawan lebih dari 70.000 tentara asing NATO dan AS selama kependudukan militer di Afghanistan. [Eramuslim]

Agus S Sitompul: Saya Tidak Mengakui HMI (MPO)!

2009-03-04T07:41:00.000-08:00

Bagi kalangan HMI (MPO), Agus Salim Sitompul dikenal sebagai orang yang tidak bersahabat. Mantan ketua umum HMI Cabang Jogjakarta 1968-1969 ini sangat keras menentang kehadiran HMI (MPO). “Saya memang tidak mengakui keberadaan HMI (MPO),” ujarnya.

Julukan sejarawan HMI melekat bagi guru besar di IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ini. Skripsi sampai desertasi doktoralnya tentang HMI. Dua belas buku ia tulis selama 45 tahun keberadaannya di organisasi yang didirikan Lafran Pane tersebut. Semua tentang HMI!! Sebuah tanda cinta sekaligus menjadi ruang kritik untuk organisasi yang begitu dihayati kepemilikannya. Namun, kenapa ia tidak mengakui HMI (MPO)? Padahal sejarah membuktikan perpecahan HMI adalah kenyataan historis yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan, konon, saking tidak sukanya terhadap HMI (MPO), ia mempersulit studi mahasiswa yang menjadi kader HMI (MPO) di kampusnya. Tapi, dia tegas membantah. “Tidak benar itu. Fitnah sama sekali. Hadapkan kepada saya orangnya”.

Bagi pengarang buku “44 Indikator Kemunduran HMI” ini, kader HMI (MPO) juga keterlaluan saat menyikapi perbedaan ketika perpecahan. “Masa anak saya dinamai Astung (asas tunggal). Dan, saya dikatakan halal dibunuh karena menerima asas tunggal,” ungkapnya sembari mengingat masa lalu. Agus Salim Sitompul mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak HMI (MPO) selama ini. “Terus terang saja tidak ada komunikasi. Tertutup. Padahal saya siap kalau diajak berdialog. Siapa yang tidak mau diajak ngomong, kalau baik-baik,” tuturnya.

Apa pandangan Agus Salim Sitompul tentang HMI (MPO) sebenarnya? Bagaimana ia menafsirkan perpecahan HMI di pertengahan tahun 1980-an? Bagaimana ia memaknai peristiwa Palembang dan harapannya tentang islah HMI? Di sekretariat nasional KAHMI Presidensial, kepada wartawan HMINEWS.COM, Trisno Suhito, ia memberikan perspektifnya.

Bagaimana pandangan anda soal islah dua HMI, termasuk peristiwa di Palembang kemarin?

Islah dua HMI itu sangat-sangat diperlukan, kapan dan dimanapun. Bagi saya, islah itu sudah sangat terlambat, sebab sudah 22 tahun. Saya sudah beberapa kali berdialog juga dengan HMI (MPO). Mereka mengatakan berproses Bang. Masa proses 22 tahun tidak selesai. Terlalu lama 22 tahun sejak didirikannya (MPO), 15 Maret 1986. Dari situ, ya saya katakan terlambat. Mestinya paling lambat pada waktu HMI kembali ke Islam, pada Kongres HMI ke 22 di Jambi, Desember 1999. Karena dengan kembalinya HMI ke dasar Islam, maka fungsi kontrol dari (MPO) itu sudah berakhir. Karena yang diminta mereka khan sudah kembali ke Islam. Ini kembali ke Islam, ko belum, apa yang ditunggu, khan sudah tidak ada perbedaan.

Masalah islah itu juga pernah dibicarakan. Sudah mau tanda tangan ketika kongres HMI, bulan Agustus 1997, di Jogja saat terpilihnya Anas Urbaningrum. Tinggal tanda tangan. Tiba-tiba teman-teman HMI (MPO) menarik diri dengan alasan aparat HMI (MPO) di bawah belum siap menerima islah. Kemudian diusahakan beberapa kali oleh Pak Achmad Tirtosudiro, Pak Bedu Amang dan lain lain, tidak berhasil, terutama setelah kongres ke 22 HMI di Jambi.

Namun walau kita terlambat 22 tahun, kita sambut peristiwa islah di Palembang kemarin. Nah, sekarang bagaimana ini secara teknis ditindaklanjuti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang ditanda tangani di Palembang kemarin sesuatu yang positif. Semua orang menyambut dan itu didambakan untuk segera HMI bersatu agar persatuan dan kesatuan itu terwujud agar kekuatan HMI pulih kembali. HMI sekarang ini secara keseluruhan lemah. Mengapa tidak bersatu.

Apa yang anda harapkan dari proses islah dua HMI?

Saya katakan islah HMI itu terlambat. Sebenarnya permasalahan ini memang pelik karena permasalahan nasional. Mestinya teman-teman HMI (MPO) memahami. HMI menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dulu memang aspek politiknya memang sangat–sangat besar. Kemudian dilihat dari HMI yang berstatus sebagai pemersatu kok pecah. Semestinya khan dia mempersatukan. Karena potensi mahasiswa itu khan sangat besar. Kalau potensi itu tidak pelihara, ya kita rugi. Apalagi kalau dilihat dari persatuan umat. Kita yang mendambakan sebagai pemersatu umat sendiri, kenapa pecah. Mestinya khan bersatu. Hal-hal yang bersifat politis, teknis mestinya bisa dibicarakan di meja perundingan atau meja musyawarah.

Jika HMI tidak bersatu kembali jelas rugi. Sebab harapan kebangkitan Islam sekarang ini, kalau tidak dari Indonesia, dari Pakistan. Coba kalau bersatu, kita akan kuat. Kita masuk ke semua, eksekutif, legeslatif,yudikatif macam-macam membina masa depan. Kalau bersatu luar biasa. Kita begini saja masih ditakuti, apalagi kalau bersatu.

Sekarang ini, di alumni-alumni senior, HMI (MPO) dianggap pemecah belah umat. Dalam konteks apa pun HMI (MPO) adalah pemecah belah umat. HMI (MPO) pemecah belah tanpa dasar. Sekarang HMI (DIPO) khan sudah kembali ke Islam kenapa tidak mau bersatu. Apalagi yang dipersoalkan, sudah sama-sama.

Amien Rais yang dulu juga sepakat dengan MPO dan mendukung MPO, sekarang tidak. Setelah reformasi dia katakan, HMI (MPO) merasa benar sendiri. Dia bilang begitu. Maksudnya benar sendiri, karena tidak mau bersatu. Apalagi yang ditunggu, sudah sama-sama, mari bersatu. Saya tahu betul wataknya dia karena dia teman satu kamar saya dulu. Dia pengurus cabang sebagai seksi kader LDMI tahun 1965-66 cabang Jogja.

Ada anggapan alumni punya kepentingan politik praktis dengan ‘menjual’ isu islah ini, termasuk di setiap moment menjelan Pemilu?

Itu isapan jempol saja. Gimana akan kita bolehkan orang menjual HMI. Dan, kepada siapa akan dijual. Jika itu terjadi kita sebagai alumni akan berontak. Sepanjang pengamatan saya, HMI tidak pernah dijual. Independensi itu dipegang teguh. Selama 60 tahun, independensi HMI itu insya allah terjaga, belum tergeser. Termasuk waktu jaya-jayanya Masyumi, ketika muncul Golkar dan PPP, tidak ada itu.

Alumni yang ingin HMI bersatu, dibangun dari ketulusan untuk kepentingan jangka panjang ke depan. Tidak mungkin untuk kepentingan politik praktis. Jauh. Apalagi untuk kepentingan pemilu 2009. Tidak mungkin.

Bagaimana sebenarnya pandangan anda terhadap HMI (MPO)?

Tidak benar. Tidak benar sama sekali. Secara hukum ketatanegaraan dan hukum (konstitusi) HMI, itu tidak diatur. Khan tidak diatur. Tapi dia ada. De facto ada, tidak bisa dibantah. Tapi de yure tidak ada. Pandangan saya tidak berubah, dari dulu sampai sekarang. Kita harus berbicara hukum sebab aturan main khan itu. Kalau tidak itu, apa yang kita jadikan rule of game nya, yang mengatur organisani ini. Ya itulah ukuran. Ukuran yang orisinil.

Berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan UU No. 8 tahun 1985, dimana semua partai dan organisasi harus didasarkan Pancasila dari situ HMI MPO sudah bertentangan, terlepas anda menerima atau tidak. Tapi dari segi hukum, itu adalah syah. Syah oleh DPR dan syah secara hukum. Secara konstitusi HMI (MPO) itu tidak di atur dalam Anggaran Dasar. Secara dua hukum ini, bagi HMI (DIPO), alumni, saya termasuk, memang secara de yure dianggap HMI (MPO) itu tidak ada. Memang secara de facto ada, tapi secara hukum tidak ada. Karena bagaimanapun, kita khan negara hukum, harus dijunjung tinggi.

Karena tidak mengakui HMI (MPO), Anda disebut-sebut sampai mempersulit mahasiswa yang aktif di HMI (MPO) dalam proses perkuliahan. Seperti nilai dan skripsi mereka. Benarkah?

Tidak ada itu. Bohong itu. Hadapkan sama saya orangnya. Tidak ada itu mempersulit soal akademis. Itu memojokan saya. Bohong, fitnah sama sekali. Saya tidak ambil pusing, apa itu HMI (MPO), apa itu HMI (DIPO) kalau tidak beres kuliahnya ya tidak saya luluskan. Tidak ada yang saya persulit. Coba siapa yang bilang. Mahlani (mantan Ketua Umum HMI (MPO) Jogja-red), tanya dia apa ya saya persulit. Saya yang membimbing. Malah saya bantu, saya kasih data-data. Khan lulus juga. Tidak ada itu. Fitnah belaka. Saya tidak pernah membedakan HMI (MPO), HMI (DIPO), PMII, tidak ada yang dibedakan.

Saya di kampus itu khan bukan diangkat HMI. Tapi diangkat negara. Kalau saya diangkat HMI, bolehlah saya istimewakan. Tapi, saya ini khan pegawai, diangkat, disumpah. Saya memang disiplin karena pekerjaan saya banyak. Tidak ada sentimen karena HMI (MPO). Coba bawa saja kesini orangnya yang mengatakan itu. Hadapkan kepada saya, kapan kejadiannya. Saya kira tidak berani, karena itu fitnah dan bohong.

Jadi, tidak benar karena anda tidak mengakui HMI (MPO), lalu seakan membuat kebencian terhadap mereka yang aktif di HMI (MPO)?

Saya bersedia kapan dan dimanapun saja dipertemukan. Hadapkan orangnya sama saya. Saya jamin mereka tidak akan berani. Kalau memang nilanya jelek ya gimana lagi. Saya tidak membedakan. Ini menyangkut akademis. Tidak ada dendam di saya. Anak PMII betapa jahatnya ke saya, saya tidak dendam. Tapi objektif, kalau mau nilainya bagus, tapi tidak pernah hadir kuliah, berarti khan tidak menghormati saya. Kalau mau diberiakn nilai A atau B, ya nanti dulu. Itu saja ukurannya. Tidak ada yang lain.

Sikap saya memang terus terang tidak bisa menerima keberadaan MPO. Maunya mereka saya akui.Tidak bisa, karena ini menyangkut masalah mendasar. Itulah mereka sentimen ke saya. Kalau kegiatannya jelas, saya lebih berpihak ke HMI (DIPO). Ada yang mengatakan Agus Salim menerima Pancasila untuk kepentingan pribadi. Karena dia pegawai negeri. Bukan karena itu. Saya ada korannya.

Tapi yang paling sedih saat itu perlakuan dari kader MPO. Dia mengatakan, halal darahnya Agus Salim dibunuh karena menerima Pancasila. Ini khan sudah beralih dari politik ke aqidah. Anak saya diberi nama Astung (asas tunggal-red) oleh anak HMI (MPO). Dia datang ke rumah, entah apa urusannya saya lupa. Terus anak saya dipegang, kata ibunya (istri Agus Salim Sitompul yang menemui-red), dia mengatakan; ini anak ibu yang namanya astung, asas tunggal. Begitu coba. Orang tua, guru, dosen diperlakukan begitu gimana.

Tapi saya tidak dendam. Saya bukan orang pendendam. Mestinya mereka kalau mereka mau berdialog dengan saya, tidak ada masalah. Itu pengurus cabang, namanya Hanani Nasih ada di IAIN. Sampai sekarang tidak ngomong dengan saya selama 22 tahun. Malah dengan Egi Sujana, Tamsil, Choeron saya baik.

Di Jogja saya pernah diminta mengisi LK II oleh HMI (MPO). Saya semangat diberi kesempatan ada waktu untuk berdialog. Tapi saya dipatok dengan waktu itu. Harus tanggal ini, hari itu, jam ini. Saya khan juga bukan orang nganggur. Saya tawar rubah lah satu hari, saya memberi kuliah. Saya tidak bisa meninggalkan kuliah. Saya utamakan kuliah itu. Tapi katanya itu penentuan dari panitia. Tapi, masa panitia tidak bisa menggeser waktu, kalau memang saya diperlukan. Kalau tidak bisa menggeser, ya saya tidak bisa menggeser kuliah. Saya sangat disiplin soal kuliah. Kuliah tidak bisa saya tinggal. Terlambat setengah jam saja tidak bisa masuk.

Bagaimana bisa, apalagi datangnya undangan mendadak. Kalau tidak mendadak khan bisa saya ganti waktu kuliah atau saya undur. Tapi mereka minta harus hari ini, jam ini. Akhirnya tidak jadi di tahun 1980-an. Akhirnya dari situ tidak pernah berdialog lagi. Terus terang saja saya tidak ada komunikasi. Tertutup. Siapa yang tidak mau diajak ngomong kalau baik-baik. Saya pendidik, harus memberi contoh, walaupun ada perbedaan pendapat.
Pernah suatu waktu ada anak HMI (MPO) minta ijin training dan tidak mengikuti kuliah. Saya tidak ijinkan. Anda merusak jadwal. Saya memang tidak ijinkan. Bukan hanya anak HMI (MPO). Bagi saya jangan mengganggu akademik. Adakanlah kegiatan di luar jadwal kuliah.

Sebagai sejarawan anda tidak mengakui keberadaan HMI (MPO). Bagaimana sebenarnya perspektif anda tentang sejarah perpecahan HMI?

Persoalan politik saat Orde Baru, HMI sendirian tidak sanggup menolak Pancasila. Semua khan menerima saat itu. Maka, HMI harus pandai-pandai bermain politik, supaya tidak tergilas oleh politik. Coba kalau tidak menerima, HMI ya bubar. Mengapa HMI (MPO) tidak dibubarkan, itulah kejahatan politik dari Soeharto yang besar terhadap HMI. HMI itu diadu domba. Mestinya HMI (MPO) itu khan bubar secara hukum. Karena semua sudah berdasarkan Pancasila.

Itulah kita diadu domba oleh Seoharto. Jadi HMI yang besar itu dia pecah, biar kecil, biar kerdil dan mudah dihadapi. Itulah barangkali yang harus dipahami teman-teman. Jadi kita menerima Pancasila itu taktis. Strateginya itu HMI biar selamat. Buktinya, secara akidah kita tetap Islam.

Sekali lagi, HMI menerima Pancasila itu taktis. Yang dijelaskan dalam NDP (Nilai-Nilai Dasar Perjuangan), itu khan Islam sebagai dasar HMI. Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, mestinya NDP itu diganti dengan Nilai Identitas Kader (NIK). Maka yang dijelaskan disitu mestinya Pancasila sebagai dasar HMI. Tapi tidak demikian, yang dijelaskan di NIK itu setelah dirubah di Kongres Padang, tetap Islam sebagai dasar HMI. Tidak berubah, satu kata pun tidak. Hanya namanya saja yang dirubah.

Kemudian, apa buktinya HMI tetap Islam. Maka kongres di Padang itu menambah satu pasal dalam anggaran dasar HMI, yaitu pasal 3 tentang identitas. Identitas HMI adalah HMI menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang beragama Islam yang melaksanakan Al Qur’an dan Hadits. Pertanyaannya apakah ada Islam di luar Al Qur’an dan Hadits? Ya tidak ada. Karena tidak ada Islam di luar Al Qur’an dan Hadist, maka identitas HMI, ya Islam.
Dari kata-kata identitas itulah, dari Pasal 3 dijadikan menjadi NIK. Memang secara politis HMI berdasarkan Pancasila, jelas tercantum. Tapi secara akidah tetap Islam. Karena menurut pandangan HMI (DIPO) itu, Pancasila adalah satu-satunya asas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beragama tidak diatur oleh Pancasila. Bagimana sholat dan puasa ya tidak diatur. Biarlah kita terima itu dulu sebagai taktik.

Nanti suatu waktu itu berubah, ya kita rubah lagi. Nah ini khan disini terbukti. Kita menerima Pancasila menerima sebagai taktik. Kalau di Padang dasarnya dirubah dari Islam menjadi Pancasila. NDP diganti NIK. Walaupun dalam NIK tetap Islam. Setelah reformasi, dirubah kembali. Dasar HMI dari Pancasila menjadi Islam. NIK diganti lagi menjadi NDP, dimana di situ dijelaskan sebagai dasar HMI.

Saat itu banyak pihak di HMI menolak penerapan asas tunggal Pancasila. Penerimaan Pancasila dianggap karena beberapa elite di HMI terkooptasi kekuasaan sehingga tidak sanggup mempertahankan independensi HMI?

Kita dulu berpikir, Pancasila sebagai satu-satunya asas akan diterapkan.Tidak ada salahnya HMI mempelopori penerimaan Pancasila sebagai taktik. Asas itu diganti, taktik saja. Strateginya HMI itu tidak bubar. Itu yang paling mendasar.

Memang target pemerintahan Orde Baru hanyalah HMI agar pecah saja. Maka MPO dibiarkan hidup. Dulu pernah ada permintaan dari kita ke pemerintah melalui Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) LB Moerdani, supaya gerakan HMI (MPO) ditindak, karena illegal dan bertentangan dengan undang-undang. Jawabannya mereka, itu khan urusan internal HMI. Untuk apa pemerintah ikut campur. Itu jawaban Moerdani. Maka yang paling dibanggakan (MPO) adalah walaupun illegal, tetapi boleh bergerak dan tidak ditindak. Itu yang paling dibanggakan. Ya karena sikap pemerintah itu. Sebenarnya target pemerintah hanyalah agar HMI pecah sehingga kekuatan kita lemah.

Ini yang sering saya katakan, kurang disadari teman-teman HMI (MPO). Kita diadu domba biar kerdil. Penerimaan Pancasila itu hanya taktik. Pada akhirnya rezim akan berubah. Sebab kalau bubar, itu ruginya luar biasa. Atau kita pura-pura tidur, tiarap seperti Pelajar Islam Indonesia (PII). Itu ruginya juga luar biasa.

PII tidak menerima, tidak menolak, tidak pernah menyatakan. Tapi dengan dia tiarap itu, sekolah-sekolah PII habis sampai sekarang, tidak bisa dibangun. Awalnya tidak ada ketegasan, tapi akhirnya PII menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas di muktamar di Bogor. Tapi sudah babak belur. Akhirnya sampai sekarang sulit bangkit. Itu beberapa perhitungan. Coba kalau HMI seperti itu. Membangunya sulit luar biasa.

HMI itu khan alat perjuangan. Tanpa alat kita tidak bisa berbuat. Lha kalau dibubarkan, apa alat kita untuk berjuang. Ya kita pelihara ini sampai situasinya mereda. Kita yakin ini akan mereda. Reformasi datang, ya kita rubah. HMI tidak kuat menolak sendirian saat itu.

Tapi, bukankah penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi menunjukan HMI kehilangan watak independensinya karena mengikuti apa yang diperintahkan penguasa?

Saya sangat setuju dan mendukung sepenuhnya apabila HMI mampu mempertahankan Islam sebagai dasar organisasi. Tapi menurut saya, melihat situasi tidak mungkin dipertahankan pada masa orde baru. Pemerintah tidak mau. Pada waktu diktatornya saat itu, tidak ada yang berani dan mampu melawan dan bisa menang. Apalagi sedang represif-represifnya. Melihat ini kita ya harus pandai-pandai bermain politik, karena saat itu tidak ada yang bisa melawan dia.Kita main taktik saja. Buktinya taktik, kita kembali ke Islam setelah Seoharto turun. Kalau strategi, itu tidak bisa berubah. Kalau penerimaan Pancasila itu strategi, ya Pancasila harga mati, tidak bisa dirubah. Tapi karena ini taktik, ya kita rubah melihat situasi. Dalam rangka penyelamatan alat saja saat itu.

Pancasila itu khan dasar dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Apa salahnya kita terima hanya dalam bermasyarakat dan berbangsa. Dalam Pancasila khan tidak diatur tentang sholat, mengenai macam-macam. Tergantung kita mengisi Pancasila. Maka ada memori penjelasan tentang penerimaan Pancasila. Walaupun didasarkan Pancasila, tetapi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari tetap Islam. Tidak ada perubahan sebelum dan sesudah menerima Pancasila.

Setelah HMI terpecah menjadi dua, HMI (DIPO) dan alumni yang mendukung lebih kental nuansa politik praktisnya, seakan mendapat kemudahan dari pemerintah, termasuk akses kekuasaan. Apakah itu efek dari penerimaan Pancasila dimana kondisi sebaliknya justru dialami HMI (MPO)?
Terlalu subjektif saya kira, walaupun harus diakui syahwat politiknya tinggi. HMI (MPO) juga politis. Saya kira banyak wilayah politik yang HMI (MPO) berbicara. Karena kita adalah organisasi perjuangan untuk merubah suatu kondisi buruk menuju yang baik. Dan salah satu alat perjuangan adalah politik. Tidak bisa kita tinggalkan. Itu salah satu alat perjuangan.

Berbicara kekuasaaan, di sini kita harus hati-hati. Kekuasaan itu satu hal yang sangat mendasar. Kalau kita tidak masuk ke kekuasaan, eksekutif dan lain-lain itu, justru akan dimanfaatkan orang lain. Karena Pancasila itu khan ideologi terbuka. Ya, daripada dimanfaatkan orang, kita manfaatkan, kita isi dengan perjuangan kita.
Saya umpamakan zaman dulu. Ada Natsir, PKI dan Bung Karno. Dulu Natsir-Masyumi dan Bung Karno itu sangat dekat, lengket kaya perangko. Sementara Natsir –Bung Karno dekat, PKI tidak berani mendekat. PKI menjauh. Tapi tatkala ada perbedaan antara Natsir-Masyumi dengan Soekarno, PKI mendekat, sampai G30 SPKI. Habis dilalap Soekarno. Maka kekuasaan itu tidak boleh kita tinggal. Kalau perlu semua kekuasaan itu kita pegang dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar.

Maka ketika dulu Yusril Ihza Mahendra bertanya suatu saat, gimana Bang apa saya perlu mundur dari kabinet karena tidak cocok dengan Gus Dur? Saya jawab, anda jangan mundur. Sebagai pembawa panji-panji Masyumi jangan mengulangi kesalahan Natsir. Tetap di kekuasaan, kecuali dikeluarkan. Itu akhirnya dia tidak mau mundur. Fuad Bawazier juga demikian. Ketika terjadi peralihan dari Soeharto ke Habibie. Tinggal beberapa orang menteri yang bertahan. Sehingga Fuad banyak yang mencaci maki macam-macam. Saya bilang, jangan tinggalkan, isi terus tapi anda jangan melarut dalam rangka amar ma’ruf nahi mungkar. Ia pegang itu, ia tidak keluar sehingga uang negara selamat. Coba kalau ia keluar uang negara bisa habis. Walau dia dicaci maki kas cendana, macam-macam.

Kekuasaan itu harus kita ambil. Di situlah dihadapkan apakah kita kuat, seperti kata Pak Natsir dulu, kalau umat Islam dihadapkan banjir, gunung berapi meletus, kebakaran, dan lain-lain masih bisa bertahan, tapi kalau dihadapkan pada harta, tahta dan wanita banyak yang tergoda. Ini jelas terbukti.

Tapi kalau kekuasaan itu tidak diisi oleh kita, oleh alumni ya jatuh pada orang lain. Lebih parah lagi kita. Posisi itu adalah setengah kemenangan. Kalau kita menduduki satu posisi, kita tidak perlu membuang terlalu banyak tenaga dan macam-macam untuk memperjuangkan cita-cita. Dalam menyikapi kekuasaan kita harus, teguh dalam prinsip, luwes dalam penerapan karena kita juga berhadapan dengan orang lain. Kalau kita sendirian enak. Tapi, kita bersama orang lain yang ingin memegang kekuasaan untuk kepentingan mereka.

Dengan kekuasaan jangan kita phobia. jangan dianggap pragmatisme dan lain-lain. Kalau kita tidak mau, justru itu yang ditunggu-tunggu orang supaya kita lepas. Mereka bisa manfaatkan dengan gerakan kristenisasi, macam-macam itu. Nah, kita jaga ini supaya jangan sampai jatuh. Kalau perlu kita kuasai, seluruhnya. Tapi, tetap dalam kerangka amar ma’ruf nahi mungkar. Cuma apakah alumni bisa bertahan dalam rangka amar ma’ruf nahi mungkar, itu yang jadi pertanyaan. Jadi bukan pragmatismenya yang didahulukan, tapi bagaimana agar kekuasaan itu tidak jatuh ke orang lain. Sebab kekuasaan itu bisa digunakan untuk kepentingan politik yang merugikan umat Islam.
Ada tradisi di HMI (DIPO) yang sulit dinalar. Untuk menjadi Ketua Umum PB HMI di kongres katanya sekarang harus siap uang Rp 1 Milyar. Sementara di HMI (MPO) sama sekali tidak ada tradisi ini. Belum tradisi kekerasan seperti yang terjadi di Kongres Palembang kemarin. Tanggapan anda?

Ini saya pun mengeluh tentang HMI (DIPO). Tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya sudah masuk training dimana-mana. Ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai. Formalnya tidak begitu, tapi informalnya ada. Itulah yang mau kita berantas. Maka yang merusak HMI itu ya kandidat-kandidat ketua umum itu. Makanya saya kemarin teriak-teriak itu. Kalau menganggap HMI (DIPO) jelek, tidak semua benar. Kalau pun dianggap jelek, HMI (MPO) masuk memperbaiki. Jangan hanya di luar pagar, masuk ke dalam kalian. Tapi masih banyak yang ingin murni. Kalau MPO ingin masuk dengan niat perjuangan murni melakukan perubahan, bagus, akan saya dukung.

Saya akui memang ada tradisi kekerasan dan uang. Kalau itu dianggap kelemahan dan memang kelemahan, ya MPO perbaiki. Masuk ke dalam jangan berada di luar sistem. Ini juga kesalahan MPO ketika pertama kali didirikan. Mengapa harus mendirikan HMI tandingan. Lebih baik masuk ke dalam, lalu perbaiki. Coba kalau Tamsil Linrung masuk, Egi Sudjana masuk ke arena kongres, perbaiki itu apa yang kurang. Mereka hanya membuat pernyataan. MPO tidak mengakui kepemimpinan Hari Azhar Asis. Mengapa tidak mengakui, dia pilihan kongres. Akhirnya yang terjadi HMI ada menjadi dua.

Anda tidak mengakui keberadaan HMI (MPO), kenapa islah menjadi penting bagi anda?

De yure tidak kita akui, de facto HMI (MPO) itu ada. Apapun namanya, ishlah ataupun rekonsiliasi, harus itu. Tidak ada jalan lain. Kembalinya bersatu dua organisasi menjadi satu jamaah, satu organisasi dan satunya imam. Itu yang harus dicapai. Tidak ada yang lain, yang ingin dicapai.

Kita harus memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan demi masa depan. Yang kita lihat itu ke depan, jangka panjang, bukan jangka pendek. Dari berpikir panjang Lafran Pane, kita mewarisi HMI masa kini. Generasi besok jangan kita warisi hal-hal yang tidak baik, kalau kita masih pecah belah, belum bersatu. Sudah 22 tahun, karena keterangan saudara-saudara anda, mungkin ada yang benar, mungkin ada yang tidak benar sepenuhnya. Maka yang saya sayangkan tadi, masa berproses 22 tahun. Terlalu lama.

Menurut saya bagus tindakan Sahrul sebagai ketua umum PB HMI (MPO). Saya anggap positif. Tamsil Linrung pernah saya kirimi surat, kalau anda bisa menyatukan HMI, namamu akan saya catat dalam tinta emas HMI. Kamu adalah pahlawan dari Timur.

Menurut Tamsil, dia menyadari bahwa langkah yang ditempuh oleh MPO salah. Dia ngomong dengan saya, sudah lama. Termasuk Egi Sujana, termasuk MS Kaban. Ka’ban menganggap HMI (MPO) itu bukan HMI lagi. Itu ada dalam buku saya ‘44 indikator kemunduran HMI’ yang saya tulis. Dalam buku tersebut saya sebutkan juga penyebab kemunduran HMI, salah satunya karena dualisme HMI.

Saya tahu betul perbedaan waktu HMI jaya dan HMI mengalami kemunduran. 44 indikator itu bukan pengalaman satu dua bulan, 3 bulan 10 th, tapi 45 tahun. Saya masuk HMI 15 September 1963. Tidak pernah sejenak pun hingga detik ini. [www.lintasberita.com]

Milad HMI Ke-62 : Menuju Kesatuan Menghindari Perpecahan, Akankah HMI Islah?

2009-02-19T08:00:00.000-08:00

Pasca Pidato Dukungan Presiden BH Obama ke Israel, Pembantian Kembali Terjadi di Palestina

2009-02-14T21:35:00.002-08:00

Berikut ini adalah foto-foto kekejaman pasukan zionis Israel kepada warga Gaza, Palestina. Semoga bermanfaat.

Pernyataan Sikap HMI Cabang Malang: Peringatan Valentine Day Haram

2009-02-14T21:25:00.000-08:00

Untuk para generasi penerus, tulisan ini secara ringkas memaparkan tentang cinta, yang ternyata eksploitasi cinta tanpa tuntunan agama akan bermuara kepada pergaulan seks bebas dan merusak tatanan. Bahkan eksploitasi cinta akan dapat menggiring pelakunya ke sikap pendewaan cinta yang akhirnya akan dapat menggiring seseorang kepada kesyirikan yang tidak disadarinya.

Kali ini akan kita kupas tentang Valentine Day atau Valentine atau peringatan Valentine yang secara kebetulan perkembangannya paralel dengan eksploitasi cinta, seks bebas dan materialisme. Tahun demi tahun hiruk-pikuk valentine makin bertambah instensitasnya, dahulu hanya para pemuda kota-kota besar seperti Jakarta yang mengenal Valentine dan merayakannya, kini sudah mulai merambah ke desa-desa kecil yang ada di Indonesia ini. Valentine tidak saja dikenal oleh para remaja tetapi juga sudah dikenal dan dirayakan oleh anak-anak SD.

Sejarah Valentine
Valentine adalah nama seseorang pemimpin agama Katolik yang telah dianggap menjadi martir (syuhada kalau dalam Islam) oleh orang-orang Kristen Katolik. Valentine telah diberi gelar sebagai orang suci (Santo) oleh mereka.

Kisahnya bermula ketika raja Claudius II (268 - 270 M) mempunyai kebijakan yang melarang para prajuritnya untuk menikah. Menurut raja Claudius II, dengan tidak menikah maka para prajurit akan agresif dan potensial dalam berperang.

Kebijakan ini ditentang oleh Santo Valentine dan Santo Marius, mereka berdua secara diam-diam tetap menikahkan para parujurit dan para pemuda. Lama-lama tindakan mereka diketahui oleh raja Claudius. Sang raja pun marah dan memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Valentine dan santo Marius yaitu berupa hukuman mati.

Sebelum dihukum mati, Santo Valentine dan Santo Marius dipenjarakan dahulu. Dalam penjara, Valentine berkenalan dengan seorang gadis anak sipir penjara. Kemudian gadis ini setia menjenguk valentine hingga menjelang kematian Valentine. Sebelum Valentine dihukum mati, Valentine masih sempat menulis pesan kepada gadis kenalannya.

Setelah kematian Santo Valentine dan Santo Marius, orang-orang selalu mengingat kedua santo tersebut dan merayakannya sebagai bentuk ekspresi cinta kasih Valentine, 200 tahun kemudian yaitu tahun 496 Masehi setelah kematian Santo Valentine dan Santo Marius, Paus Galasius meresmikan tanggal 14 Februari sebagai hari Velentine.

Itulah sejarah hari Valentine yang ternyata untuk mengenang dan memperingati dua orang suci Kristen Katolik yang mengorbankan jiwanya demi kasih sayang.

Ada versi lain tentang sejarah Valentine, yaitu pada masa Romawi Kuno, tanggal 14 Pebruari merupakan hari raya untuk memperingati dewi Juno, dewi Juno adalah ratu dari segala dewa dan dewi, orang-orang Romawi kuno juga meyakini bahwa dewi Juno adalah dewi bagi kaum perempuan dan perkawinan.

Pada tanggal 14 Pebruari orang-orang Romawi kuno mengadakan perayaan untuk memperingati Dewi Juno dengan cara memisahkan kaum laki-laki dan perempuan. Nama-nama remaja perempuan ditulis pada potongan kertas lalu digulung dan dimasukkan ke dalam botol, setelah itu para laki-laki mengambil satu kertas. Setiap laki-laki akan mendapatkan pasangan sesuai nama yang didapat dalam undian tersebut. Bila kemudian mereka ada kecocokan maka mereka akan melangsungkan pernikahan dihari-hari berikutnya.

Dari uraian sejarah Valentine, dapat diringkas bahwa Valentine merupakan:
1. Ritual yang bersumber dari Kristen Katolik yang dikukuhkan oleh Paus Galasius untuk mengenang orang suci Kristen yaitu Santo Valentine dan Santo Marius.
2. Ritual orang-orang Romawi kuno yang pagan (penyembah berhala) untuk memperingati dewi Juno yaitu ratu dari segala dewa-dewi bagi perempuan dan perkawinan.
3. Ritual bangsa Eropa pada abad pertengahan untuk mencari jodoh.

Dari paparan sejarah Valentine di atas, dapat disimpulkan bahwa memperingati Valentine adalah haram bagi kita, umat Islam. Karena menjalankan ritual ibadah atau pengagungan serta menyerupai orang-orang kafir adalah haram hukumnya. Valentine adalah sebuah perayaan yang harus dijauhi oleh para pemuda serta anak-anak muslim dan muslimah.
Sebaiknya para orang tua memberikan informasi kepada anak-anaknya bahwa Valentine bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Memang bukan merupakan hal yang mudah karena sesungguhnya kita berhadapan dengan arus modernisme yang telah mengglobal dan salah kaprah. Opini tidak ketinggalan zaman dan tidak gaul bila tidak merayakan Valentine adalah salah satu kendalanya. Namun dengan cara yang baik dan informasi yang akurat, insyaallah informasi tersebut akan menjadi nasehat yang akan mudah untuk diikuti dan ditaati.
Semoga bermanfaat.

(Dari berbagai sumber)

Undangan

2009-01-21T06:35:00.000-08:00

Undangan
Seminar Ekonomi Islam
" Ekonomi Kerakyatan Perspektif Islam : solusi Alternatif Krisis
Keuangan Global"
Pembicara :
1. Dr. H.M Arie Mooduto ( Director of International Center For
Development in Islamic Finance
2, Dr. Aji Dedi Mulawarman ( Dosen Pasca Sarjana FE Unibraw dan Direktor
Ecxecutive Center For Islamic Studies Of Finance & Economic Development
3. H. Fatah Hidayat, SE. S.Psi. MSi ( Dosen Psikologi Unieversitas
Negeri Malang dan Konsultan Psikologi Koperasi )
Keynote Speaker : Aji Purnawarman, SH., M.Hum
Hari/Tgl : Sabtu, 14 Februari 2009
Tempat : Gedung IKA (Ikatan Alumni) Universitas Brawijaya
Waktu : 08.00-12.00
Investasi :
Mahasiswa : Rp. 15.000
Organisasi In/Eks : Rp. 17.000
Umum : Rp. 20.000
fasilitas:
Handout
sertifikat
Untuk lebih lanjut Infomasinya Hubungi Kami:
081514667273 ( Abdul Ghofur )
085645468552 ( Kartika)
Sekretariat: Jl. Margobasuki Gg 5 No 2B Jatis Dau Malang
Organized : Hasiibu Reseach And Data Base dan HMI MPO Cabang Malang
Call For Paper
" Ekonomi Kerakyatan Prespektif Islam: Humanis atau Religius"
Hadiah:
Juara I Rp. 150.000,00
Juara IIRp. 100.000,00
Juara III Rp. 50.000,00
Reviewer : Dr. Hadi Sumarsono, ST.,MSi
Dr. Aji Dedi Mulawarman
Sayarat: diketik minimal 5 Lembar, ukuran folio, font Times New Roman
Ukuran 12, Spasi 1,5 sertakan Fotokopi KTP/KTM kiri atas ditulis Nama
dan Call For Paper
-Peserta Umum dan Mahasiswa
-Hasil Karya dikumpulkan paling lembat tanggal 10 Februari 2009
-di Hasiibu Research and Data Base jl. Margobasuki Gg 2B No 5 Jetis dau
Malang
-12 Paper terbaik diumumkan lewat Nomor Hp dan mempresentasikan hasil
karyanya pada acara Seminar Ekonomi Islam tanggal 14 Februari 2009
bertempat di Gedung IKA Unibraw untuk menentukan Juara I,II dan III
Untuk lebih lanjut Infomasinya Hubungi Kami:
081514667273 ( Abdul Ghofur )
085645468552 ( Kartika)
Sekretariat: Jl. Margobasuki Gg 5 No 2B Jatis Dau Malang

Penggalangan Dana HMI Menuju Palestina yang Adil Sejahtera

2009-01-06T22:04:00.000-08:00

Penggalangan Dana HMI Menuju Palestina yang Adil Sejahtera yang telah terkumpul dikirimkan via

1) Kantor Pos Bank Muamalat Share Cabang Semarang A.n. Widayat Saputro, No. Rekening 9235250799

2) Kantor Pos Bank Muamalat Share Cabang Yogyakarta A .n. Dusrinah, No. Rekening 9053668599

Untuk konfirmasi hubungi 081 32 606 3453 a.n. Widayat Saputro (Direktur LDMI dari PB HMI).

Israel Melanggar Hukum Internasional

2009-01-06T21:04:00.000-08:00

MetroTV dan TVOne 7 Januari 2009 menyatakan bahwa militer Israel telah membom sebanyak lima kali sebuah sekolah milik PBB di Gaza, Palestina. Sebuah daerah konflik Palestina-Israel yang terjadi mulai 27 Desember 2008. Ini adalah bentuk pelanggaran hukum internasional dan kejahatan perang. Tercatat 34 orang tewas, umumnya adalah anak-anak. Ini adalah perbuatan yang tidak bisa diterima. Saatnya PBB untuk bertindak!

Pernyataan Sikap HMI Cabang Malang: Selamatkan Palestina, Hentikan Kekejaman Israel

2009-01-06T20:40:00.000-08:00

Israel kembali menyerang Palestina. Lebih dari 660 orang jadi korban. Umumnya anak-anak, wanita dan orang tua. Ribuan lainnya luka berat dan ringan. Serangan ini adalah tindakan brutal dan kejam Israel atas penduduk sipil Palestina.

HMI Cabang Malang dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut.
1. HMI Cabang Malang mengutuk keras aksi kekejaman Israel terhadap penduduk Gaza yang menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Kekejaman ini merupakan bentuk frustasinya Israel karena gagal membunuh semangat perjuangan Palestina yang telah mendapatkan blokade bertahun-tahun.

2. HMI Cabang Malang menyatakan bela sungkawa kepada Palestina atas ujian yang mereka terima. Kami yakin ujian ini adalah jalan menuju kemenangan Palestina atas penjajan Israel. Kami yakin bahwa semangat perjuangan Palestina tak akan surut hanya dengan jatuhnya korban dari agresi militer tersebut.

3. HMI Cabang Malang menyerukan kepada dunia Islam khususnya dunia Arab untuk menghimpun segala kekuatan guna mencegah berlangsungnya pembantaian di Gaza. Pemerintah RI diminta lebih proaktif menangani krisis Timteng ini.

4. HMI Cabang Malang mendesak kepada Pemerintah AS agar segera menghentikan agresi militer Israel atas Palestina.

5. Seluruh kader dan simpatisan HMI Cabang Malang diminta membantu meringankan penderitaan Palestina dengan menyisihkan sebagian rezeki (harta) hingga doa.

6. Seluruh masyarakat diminta untuk melakukan Qunut Nazilah, doa keselamatan bagi umat Islam di Palestina dan mendukung perjuangan pembebasan Baitul Maqdis dari ancaman Yahudi.

Komentar HMI Cabang Malang "Kisruh DIY"

2008-10-08T01:58:00.000-07:00

Apabila dicermati, adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah, Keraton, dan masyarakat DIY dalam hal keistimewaan wilayah pemerintahan DIY, Pemerintah cenderung ahistori terhadap DIY yang akhirnya banyak menimbulkan pertentangan dari Keraton. Maka ada baiknya jika menampung banyak aspirasi masyarakat DIY, dan untuk hal dimungkinkannya vacuum of power pasca 9 Oktober DPR RI seharusnya dapat memberikan naungan hukum yang dapat memberikan ruang gerak bagi sultan untuk memegang sementara waktu pemerintahan DIY.

Bush Pidato, Ahmadinejad Acungkan Jempol Terbalik

2008-09-24T23:08:00.000-07:00

NEW YORK, RABU — Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengacungkan jempol terbalik sebagai tanda tak setuju ketika Presiden AS George W Bush berpidato di depan peserta sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (23/9) atau Rabu waktu Indonesia.

Dalam pidato selama 22 menit itu, Bush di antaranya menyebut Iran sebagai sponsor terorisme global. Bush yang tinggal 119 hari menjabat sebagai Presiden sempat mendapat aplaus selama 10 detik dari para hadirin saat dia menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk melawan aksi bom bunuh diri, penculikan, dan taktik teror lain.

Ahmadinejad yang juga duduk di antara peserta sidang menunjukkan ketidaksukaannya saat Bush berpidato. Dia melambaikan tangan kepada orang-orang di sampingnya kemudian menebar senyum. Menoleh ke arah seorang pengawal saat Bush berpidato, Ahmadinejad terlihat satu kali mengacungkan jempolnya ke bawah. Tanda itu umum diartikan sebagai simbol tak setuju.

Dalam pidatonya, Bush mengatakan, rezim seperti Syria dan Iran senantiasa mendukung terorisme. "Tetapi, jumlah mereka terus turun dan mereka akan terus terisolasi dari dunia," kata Bush. Ia mengatakan, kekuatan internasional harus terus berupaya melawan ambisi nuklir Korut dan Iran. Bush mengungkapkan, meskipun PBB pernah menentang invasi AS ke Irak, para anggota PBB harus bersatu untuk memperjuangkan suksesnya demokrasi. Dan dia mengecam Rusia yang menyerang Georgia dengan menyebut tindakan itu melanggar piagam PBB.

Sementara itu, Ahmadinejad berulang kali menegaskan bahwa berbagai kebijakan luar negeri AS justru memicu aksi terorisme. Ia menambahkan, intervensi militer AS ke seluruh dunia malah menyebabkan ambruknya pasar keuangan global. Ahmadinejad pun tidak akan menggubris seruan AS dan negara-negara barat untuk menghentikan program nuklirnya. Ia bersumpah militer Iran akan "memotong tangan" siapa pun yang akan menghancurkan fasilitas nuklirnya.

Di sela-sela sidang PBB, Bush mempunyai agenda padat. Ia dijadwalkan bertemu presiden baru Pakistan Asif Ali Zardari untuk membahas aksi bom bunuh diri di Hotel Marriott Islamabad yang menewaskan 53 orang, akhir pekan lalu. Ia juga akan bertemu Presiden Uganda Yoweri Museveni. Selain menjamu para aktivis prodemokrasi dari berbagai negara termasuk asal China dan Kuba. [Kompas]

Dicap Anti-Yahudi, Ahmadinejad Temui Yahudi

2008-09-24T23:04:00.000-07:00

NEW YORK, KAMIS — Setelah dituduh mengeluarkan pernyataan anti-Semitis di PBB, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad bertemu dengan kelompok terpinggirkan ultra-religius Yahudi yang berusaha membubarkan negara Israel.

"Zionisme telah sangat lemah dan dengan kehendak Tuhan mereka akan hancur segera dan kemudian semua orang Yahudi, Muslim, dan Kristen dapat hidup berdampingan secara damai," kata Ahmadinejad di hadapan belasan rabi dari Neturei Karta International, Rabu (24/9) atau Kamis WIB.

Seperti dilansir Reuters, kelompok tersebut adalah organisasi kecil anti-Zionis. Mereka menyatakan organisasi itu berpegang teguh pada Taurat, kitab suci umat Yahudi, yang dikatakannya melarang berdirinya negara Yahudi sebelum kedatangan Imam Mahdi. Kelompok tersebut mendukung kedaulatan rakyat Palestina atas Tanah Suci dan ganti rugi finansial atas kerugian pada masa lalu.

Pendapat itu tentu berlawanan dengan sebagian besar orang-orang Yahudi yang mengutuk pidato Ahmadinejad dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa (23/9). Ahmadinejad mencerca para Zionis dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum. Ia mengungkapkan, Zionis memengaruhi lembaga keuangan internasional. Ahmadinejad menuduh ada persekongkolan Yahudi dunia atas semua masalah di dunia.

Pada pertemuan Rabu dengan kelompok itu, yang juga memiliki nama bahasa Inggris "Jews United Against Zionism", Ahmadinejad mengatakan Zionisme adalah suatu gerakan politik yang mencari harta dan kekuasaan dan merusak Bumi. Belasan rabi yang memakai jubah hitam Yahudi ultra-Ortodok duduk di sekeliling meja bersama Ahmadinejad dan rombongannya dan berfoto bersama setelah pertemuan di sebuah hotel di Manhattan.

"Bahwa kami memiliki kehormatan dan hak istimewa untuk bertemu dengan orang terhormat yang mengerti perbedaan antara Zionisme dan Yudaisme bagi kami adalah suatu kesempatan yang sangat menyenangkan," kata rabi senior kelompok tersebut, Moshe Ber Beck, kepada Ahmadinejad.

Ahmadinejad mengatakan, Israel mesti dihapuskan dari peta dunia. Ia menuding Holocaust sebagai mitos dan pemerintahnya menyelenggarakan konferensi pada 2006 guna mempertanyakan fakta bahwa kaum Nazi menggunakan kamar gas untuk membunuh 6 juta orang Yahudi dalam Perang Dunia II.

Rabi Yistoel Dovid Weiss, juru bicara kelompok tersebut, mengatakan, Ahmadinejad bukan musuh rakyat Yahudi. Ia mengatakan, ribuan orang Yahudi tinggal di Iran tanpa gangguan dan Presiden Iran, itu bukan pembantah Holocaust. Ahmadinejad menilai Perang Dunia II secara umum sebagai "salah satu tindakan yang paling menjijikan" dalam sejarah. "Sejumlah kejahatan terjadi terhadap siapa saja," kata Weiss, melalui penerjemah.

Ahmadinejad mengakhiri pertemuan tersebut dengan berdoa bersama para rabi, dan mengatakan, "Tuhan, tolong gagalkan propaganda yang dilancarkan oleh kaum Zionis, dan biarkan mereka kehilangan harapan, dan berikan kemenangan untuk orang-orang yang patut menerimanya." [Kompas]

Indonesia dan Muslim Dunia Memulai Puasa Bersamaan

2008-08-31T22:08:00.000-07:00

Minggu, 31 Agustus 2008 | 09:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Bulan suci Ramadan akan dimulai Senin, 1 September, di sebagian besar negara-negara Arab dan Teluk, sebagaimana juga di negara-negara Amerika Utara, Eropa, Asia, termasuk Indonesia.

"Tidak ada bukti seseorang melihat bulan baru hari ini," kata Lembaga Kehakiman Arabia, Sabtu. Oleh karena itu, Minggu (31/8) akan menjadi akhir bulan Sya'ban dan Ramadan akan jatuh pada hari Senin (1/9).

Pihak otoritas di Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrai, dan Yaman juga mengeluarkan pengumuman yang samat.

Pihak yang bertikai di Palestina juga memulai bulan suci Ramadan pada hari Senin setelah otoritas di Jalur Gaza dan Tepi Barat mengeluarkan pernyataannya.

Di Kairo, Imam Besar Mesir mengkonfirmasi bahwa bulan baru tidak terlihat hari Sabtu sehingga puasa akan dimulai Senin.

Sementara Badan Fatwa dan Riset Eropa menyatakan Ramadan akan dimulai hari pertama September berdasarkan perhitungan astronomi.

Libya sejauh ini menjadi satu-satunya negara yang mengumumkan awal Ramadan Minggu.

Di Indonesia, Nahdlatul Ulama akan melakukan pengamatan bulan hari ini. Sementara Muhammadiyah telah mengumumkan Ramadan akan dimulai Senin.

Sementara pemerintah Indonesia akan melakukan sidang penentuan awal Ramadan hari ini. Departemen Agama telah mempersiapkan tim untuk melihat bulan (rukyatul hilal) di enam lokasi di Indonesia, yaitu Makassar, Kupang, Tanjung Kodok, Semarang, Lembang , dan Banda Aceh.

Acara ini dapat diikuti oleh publik melalui siaran langsung TVRI. "Masyarakat bisa menyaksikan bagaimana proses rukyat untuk menentukan awal Ramadan," ujar Kepala Sudirektorat Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Departemen Agama, Muhyiddin. "Ada kemungkinan hilal bisa dilihat selama cuaca tidak mendung."

Di Sulawesi Selatan, Jamaah An Nadzier mulai menunaikan ibadah puasa Minggu (31/8). Pimpinan Jamaah An Nadzier, Ustadz Lukman A Bakti, yang dihubungi melalui ponselnya, Sabtu (30/8), mengatakan bahwa setelah menghitung dan melihat posisi bulan dan matahari yang didukung oleh tanda-tanda alam, maka mereka meyakini jatuhnya 1 Ramadan 1429 H jatuh pada Sabtu, tepatnya pukul 15.00 Wita.

"Tetapi puasa baru akan dimulai besok, karena fase pergantian bukan di waktu malam atau subuh, melainkan pada pukul 15.00 Wita tadi, sehingga puasa baru dimulai besok (Minggu)," katanya.

[TEMPO Interaktif/Islam Online/Elik S/Irmawati]

Peluang dan Tantangan Formalisasi Syariat Islam di Indonesia

2008-08-21T00:28:00.000-07:00

Oleh: Abu Bakar Baasyir

Tidak ada manusia yang lebih mengerti tentang Islam kecuali Nabiyullah Muhammad SAW. Sejarah mencatat bagaimana Rasulullah menegakkan syariat Islam dalam sebuah institusi negara bernama Madinah. Seperti maklum, bahwa sunnah (tuntunan) Rasulullah itu bersumber dari dari qaul (perkataan); fi’il (perbuatan); dan taqrir (persetujuan). Fi’liyah Rasulullah SAW dalam mendirikan negara Madinah ini, tentu bukan kategori jibiliyah atau khususiyah melainkan bayan lid-dien (manifestasi dari tugas mengajarkan agama). Maknanya, fi’liyah disini adalah dasar syar’i.

Makna Dien dan Konsekwensinya

Arti “dien” tidak hanya “agama/ugama” dalam pengertian sangsekerta yang bermakna “tidak rusak”. Ia berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna: al-itaa’ah (ketaatan); al-qahru wal-ghalabah (tunduk dan takluk); al-hudud wal-qawanin (hukum dan undang-undang); dan al-jazaa’ (balasan). Hal in seperti yang di jelaskan oleh Al Maududi secara panjang lebar dalam “al-musthalahat al-arba’ah”

Dien dari sisi sumbernya, terbagi menjadi dua: dienullah (agama Allah) dan dienun-naas (agama manusia). Dienullah adalah Islam. Ciri-ciri utamanya adalah ia bersumber dari wahyu Allah sejak nabi-nabi terdahulu. Ciri lain, ia mutlak benar dan syumul (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sifat ke-syumulan-nya berlaku universal; mencakup seluruh bangsa pada setiap zaman.[1] Allah Ta’ala menegaskan: “Sesungguhnya, dien yang benar di sisi Allah hanyalah Islam”

Sedangkan dienun-naas adalah agama manusia. Sumber ajarannya adalah otak manusia. Nilai-nilainya sangat tergantung pada subyektifitas manusia yang sangat beragam. Dan yang pasti, ia bathil disisi Allah. Jika diamalkan hanya akan membawa bencana dunia dan akhirat. Karenanya, tak ada pilihan bagi manusia kecuali Islam.

Dengan demikian, memeluk dienul-Islam berarti siap taat, tunduk, patuh, dan berhukum kepada Allah Ta’ala. Dienul-Islam adalah manhajul hayah (sebuah sistem hidup).[2] Manusia yang enggan berhukum dengan hukum Allah, hanya akan menghantarkan hidupnya menjadi tak bermakna; mengantarkannya pada derajat rendah bahkan lebih rendah dari binatang.[3] ; dan mengantarkan kepada kekufuran. [4]

Ibnu Taimiyyah, berkata:

“Tidak dapat diragukan bahwa orang yang tidak meyakini kewajiban memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah kepada rasul-Nya, maka dia adalah kafir. Siapa yang secara sukarela memutuskan perkara diantara manusia menurut apa yang dilihatnya adil, tanpa mengikuti apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah kafir. Setiap umat tentu menyuruh kepada keadilan, dan keadilan itu bisa berupa model yang dibuat para pemimpinnya. Bahkan banyak orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam yang memutuskan perkara menurut tradisi mereka, padahal Allah tidak menurunkan yang demikian itu; seperti yang dilakukan pemuka Baduy, mereka ditaati dan dipatuhi, mereka berpendapat bahwa hukum itulah yang harus ditaati, tanpa Alkitab dan Assunnah maka hal ini merupakan kekufuran. Banyak orang memeluk Islam, namun mereka tidak memutuskan perkara, melainkan menurut tradisi yang berlaku. Jika mereka tahu bahwa memutuskan perkara tidak boleh dilakukan kecuali menurut apa yang diturunkan Allah, tapi mereka tidak melakukannya bahkan merasa labih berkenan memutuskan perkara meski bertentangan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah kafir. Sebab, selagi manusia mengharamkan hal haram yang sudah disepakati keharamannya, atau mengharamkan hal haram yang sudah disepakati kehalalannya, atau mengganti ketetapan syariat yang sudah disepakati, maka dia adalah kafir dan murtad menurut kesepakan fuqaha’. Tentang orang semacam inilah turun firman Allah; Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir[5], dengan kata lain, dia memperkenankan memutuskan perkara menurut selain yang diturunkan Allah.[6]

Syariat Islam, Mengapa Harus dalam sebuah Negara?

Tidak ada manusia yang lebih mengerti tentang Islam kecuali Nabiyullah Muhammad SAW. Sejarah mencatat bagaimana Rasulullah menegakkan syariat Islam dalam sebuah institusi negara bernama Madinah. Seperti maklum, bahwa sunnah (tuntunan) Rasulullah itu bersumber dari dari qaul (perkataan); fi’il (perbuatan); dan taqrir (persetujuan). Fi’liyah Rasulullah SAW dalam mendirikan negara Madinah ini, tentu bukan kategori jibiliyah atau khususiyah melainkan bayan lid-dien (manifestasi dari tugas mengajarkan agama). Maknanya, fi’liyah disini adalah dasar syar’i.

Dalam kajian siyasah syar’iyyah (politik syar’i), hal ini lazim disebut Imamah. Imam Mawardi dalam “Al-Ahlam As-Shulthaniyah” mendefinisikan Imamah sebagai: “posisi khilafah nubuwwah (pengganti Nabi) dalam megemban tugas hirasatud-dien (menjaga agama) dan siyasatud-dunya bihi (mengatur dunia berdasar nilai dien)”. [7]

Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dalam melakukan tugas “hirasatud dien” (menjaga dien) dan “siyasatud dunya bid-dien” (mengatur urusan dunia dengan dien) adalah dalam konteks kenegaraan (Imamah). Dimana Rasulullah berlaku sebagai Imam, penduduk Madinah selaku rakyat, dan ajaran Islam selaku undang-undang. Dalam memutuskan perkara-perkara kenegaraan dan kerakyatan, Rasulullah saw. selalu mengacu pada dasar syariat Islam sebagai supremasi hukum.

Syari’at ini terus dijalankan oleh Sahabat dan Tabi’in. Sehingga Ibnu Khaldun -sosok yang dikenal sebagai pelopor sosiologi-, menyatakan bahwa kewajiban Imamah statusnya mencapai derajat ijma’.Sedangkan ijma’ adalah dasar syar’i. Ia berkata:

"Mengangkat Imam itu wajib, dan kewajibannya telah diketahui syara’ dengan ijma' shahabat dan tabiin. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, para shahabat bergegas-gegas membaiat Abu Bakar RA dan menyerahkan pertimbangan-pertimbangan kepadanya dalam urusan-urusan mereka. Demikian juga yang terjadi di setiap masa (setelahnya). Hal ini menjadi ketetapan ijma' yang menunjukkan wajibnya mengangkat Imam” [8]

Allah Ta’ala juga tegas berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Annisa 59)

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan taat kepada ulil amri[9]. Adanya perintah untuk taat menunjukkan wajibnya mengangkat ulil amri, karena Allah jelas tidak akan memerintahkan untuk taat kepada sesuatu yang bersifat imajiner. Juga Allah tidak akan mewajibkan taat kepada sesuatu yang kategori keberadaanya adalah sunnah (mandub). Artinya, perintah taat kepada ulil amri menuntut perintah untuk mengadakannya. Ini adalah dalil bahwa eksisensi imam muslimin adalah sebuah kewajiban.

Dampak Positif Penerapan Syari’at Islam

Syariat Islam selalu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariah juga dimaksudkan untuk menghilangkan mafsadah atau minimal menguranginya. Hal ini merupakan prinsip yang oleh Ahli Ushul biasa disebut sebagai “dharuriyat khamsah”.

Dharuriyat khamsah tersebut adalah : hifzhud-dien (penjagaan din/keyakinan), hifzhun-nafs (penjagaan jiwa), hifzhul-aql (penjagaan akal), hifzhun-nasl (penjagaan keturunan), dan hifzhul-mal (penjagaan harta).

Artinya, syariat Islam membawa misi bagi lahirnya kelima maslahat diatas. Dalam hal hifzhud-dien (penjagaan keyakinan) syari’at Islam menetapkan Jihad fisabilillah, Dalam hifzhun-nafs (penjagaan jiwa), syari’at Islam menetapkan hukum Qishash, Dalam hifzhul-aql (penjagaan akal), syari’at Islam menetapkan larangan Khamr, Dalam hifzhun-nasl (penjagaan keturunan), syari’at Islam menetapkan Zina, dan dalam hifzhul-mal (penjagaan harta), syari’at Islam menetapkan haramnya Riba.

Penerapkan aturan diatas, baik dalam wilayah individu maupun masyarakat, akan membawa pengaruh positif yang luar biasa.

Peluang dan Tantangan

Seperti telah diuraikan, bahwa tak ada pilihan lain bagi setiap muslim selain tunduk dan patuh kepada syari’at Islam. Ini adalah prinsip hidup yang wajib diperjuangkan. (Al Hujurat: 15)

Formalisasi penerapan syaria’at Islam dalam lembaga negara, juga adalah sebuah tuntutan aqidah. Imamah adalah sarana untuk menerapkan syari’at Islam secara utuh dan kaffah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Dalam konteks Indonesia, penerapan syari’at Islam akan terhalang oleh supremasi hukum yang belum menganut Islam. Meski demikian, ada celah yang wajib dimanfaatkan oleh ummat Islam sebagai manifestasi dari tauhidnya yakni UU otonomi daerah. Dalam hal ini berlaku kaidah ushul: “Maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu..” (Apa yang belum bisa diraih secara total bukan berarti ditinggal seluruhnya).

Kaidah umum taklif (perintah) dalam Islam menyatakan bahwa kita dituntut bertakwa kepada Allah sesuai batas kemampuan kita masing-masing. Mengukur kemampuan disini, tentu bukan atas dasar pertimbangan nafsu, tapi atas dasar kenyataan kongkrit dengan selalu berusaha secara maksimal.

Sebagai sebuah tahapan, memanfaatkan celah UU Otonomi daerah harus dilalui sembari terus berupaya dan berupaya agar ke depan Islam dapat menjadi supremasi hukum di negeri ini. Karena menjadikan Islam sebagai satu-satunya undang-undang adalah panggilan tauhid dan harga mati bagi setiap muslim. Tidak menutup kemungkinan hal ini akan menghadapi banyak tantangan, karena memang demikian sunnatullahnya. Karenanya, jangan lupa cara berjuang Rasulullah yang rumusnya adalah: dakwah dan jihad.

Wallahu a’lam.

[1] Fathir: 31; Saba’: 60; As Sajdah:3; Al-An’am: 165; Fushshilat: 42; Al-Hijr: 9

[2] Ali Imran: 110; Al-Bayyinah: 7

[3] Al-Anfal: 55-56

[4] Al Maidah 48-49

[5] Almaidah 44

[6] Majmu’ Fatawa, III/267

[7] Al Ahkam As Sulthaniyah, Mawardi. 5

[8]. Al Muqodimah : 191

[9] Ibnu Katsir manafsirkan bahwa “ulil amri” adalah umara’ dan ulama’ . Lihat Tafsir Al Quranul Adzim: I/518 Darul Fikr Al Aroby

Sumber: http://abbcenter.org/

Ulang Tahun Akbar Tandjung Dihadiri Tokoh dan Selebriti

2008-08-16T17:12:00.000-07:00

JAKARTA - Ulang tahun ke-63 Akbar Tandjung yang digelar di kediamannya di Jl. Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/08/08), malam, dihadiri tokoh dan selebriti dari berbagai kalangan. Nampak hadir malam itu Wakil Ketua MPR RI AM Fatwa, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menhukham Andi Mattalatta, mantan Pangab dan Menkopolkam Jenderal Faisal Tanjung, mantan Menaker Abdul Latief, serta mantan Menhukham Hamid Awaludin. Dari kalangan politisi hadir fungsionaris Partai Golkar Mahadi Sinambela, Yudi Chrisnandi, Ferry Mursyidan Baldan serta fungsionaris Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Dari kalangan pengusaha tampak bos Para Group Chairul Tanjung. Dari kalangan media hadir Dirut Trans TV Ishadi SK dan presenter senior SCTV Rosiana Silalahi. Dari kalangan selebriti hadir Nurul Arifin dan pesinetron muda Dimas Beck. Hadir pula dari kalangan akademisi Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof. Erman Radjagukguk dan rombongan alumni Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Teknik, almamater Akbar.

Dalam acara tersebut Akbar didampingi istrinya Krisnina Maharani, tiga orang putri, satu orang mantu dan dua cucunya. Acara dimulai dengan pembacaan doa dan pemotongan tumpeng. Nina, panggilan akrab istri Akbar, memotong tumpeng pertama kali dan diberikan kepada sang suami tercinta. Akbar terlihat sumringah sambil sesekali mengelus kepala cucu pertamanya. "Semoga saya masih bisa terus mengabdikan diri kepada bangsa dan negara," ujar Akbar disambut tepuk tangan meriah undangan yang hadir.

Selain tokoh, pengusaha dan selebriti yang hadir, tampak pula jejeran puluhan karangan bunga dari kolega Akbar yang memenuhi ruangan dalam rumah dan pekarangan luar rumah. Diantaranya dari pengusaha Prayogo Pangestu, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad serta keluarga besar HMI dan KAHMI. (BangAkbar.com)

Baasyir: Aliran Sesat Tak Bisa Dituntaskan Tanpa Khilafah

2008-08-06T17:50:00.000-07:00

Pangkalpinang (ANTARA News) - Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abu Bakar Ba`asyir, menilai, maraknya aliran sesat akhir-akhir ini di Indonesia tidak akan bisa dituntaskan, bila belum menggunakan sistim pemerintahan khilafah atau daulah Islamiyah.

"Adanya aliran sesat dan kemungkaran tidak akan mungkin dituntaskan termasuk oleh Front Pembela Islam (FPI), MMI dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sekalipun. Paling bisa dikurangi kecuali sistimnya yang diubah," ujar Ba`asyir usai menghadiri Tabligh Akbar Umat Islam se-Bangka Belitung (Babel) di Pangkalpinang, Sabtu.

Kesalahan penerapan sistim kenegaraan telah membuat implikasi dan akibat negatif bagi segala bidang kehidupan.

Disinggung apakah pemerintahan khilafah bisa diterapkan di Indonesia, Ba`asyir menyatakan, semua itu Allah yang menentukan. "Kami harus tetap berjuang dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Ajaran sesat bisa dituntaskan bila pemerintahan seperti jaman Nabi," ujarnya.

Dai dari HTI, KH Muhammad Al Khatkhath, dalam tausiyahnya dalam acara itu menegaskan, pemerintahan khilafah seperti diterapkan di jazirah Arab terbukti telah memberikan kemakmuran, keadilan dan rasa damai bagi masyarakat.

Pada masa lalu, wilayah pemerintahan khilafah meliputi lima belas negara dan di jazirah Arab tujuh negara, dimana rakyatnya hidup damai dengan tetap menjalankan kebebasan agama yang dianut.

Dalam pemerintahan khilafah, penerapan hukum syariah seperti potong tangan bagi pencuri baru diterapkan setelah ekonomi Islam diberlakukan, yang memungkinkan rakyatnya hidup makmur.

"Dulu di wilayah yang menerapkan sistim khilafah, pencuri yang dipotong tangannya merasa bersyukur, karena tangan yang digunakan untuk mencuri itu tidak akan menyeret tubuh mereka ke dalam neraka," ujarnya.

Kalau sekarang, menurut Khathkhat pencuri dihukum penjara dan ia bergaul dengan pencuri lain, penjahat pengguna dan pengedar narkoba. Istrinya jadi terabaikan, begitu juga anak-anaknya.

Khatkhat mengajak seluruh umat Islam memperjuangkan penerapan sistim khilafah ataupun hukum syariah, hingga keterpurukan bangsa akibat sistim sekuler bisa diakhiri. (AntaraNews)

Mana Gerakan Mahasiswa?

2008-08-06T17:42:00.000-07:00

Terasa sepi. Tak ada hiruk pikuk mahasiswa di jalanan. Tak ada teriakan lantang suara mahasiswa. Tak ada protes yang bergema. Reformasi telah meninabobokkan mereka yang dahulu menjadi avant garde pelopor. Para tokoh gerakan yang idealis perlahan-lahan luruh menjadi abna’u pragmatism atau kaum pragmatis.

Sejarah mencatat, di era reformasi ini, mereka yang dahulu memelopori peru-bahan, kini telah bergelimang dan ber-paut dengan kekuasaan serta menik-matinya. Tak ada lagi garis demarkasi yang menjadi pembatas ideologi antara pengikut al-haq dengan al-bathil. Semua-nya hidup dalam kondisi ‘talbiz’ campur aduk. Semuanya serba boleh. Mereka ‘mati’ di usia yang sangat dini karena identitas yang jelas.

Bunga-bunga perjuangan yang dahulu menjadi ‘hero’, telah berguguran layu, diterpa kehidupan baru, yaitu kekuasaan. Sebuah lapisan kepemim-pinan yang diharapkan dapat menjadi ‘badil’ pengganti penguasa yang bobrok, ternyata mereka ikut menjadi bobrok. Rakyat menjadi kecewa. Harapan yang tinggi terhadap kaum muda yang idealis, kenyataan hanyalah kosong belaka. Mereka sesudah mendapatkan kesem-patan berkuasa, tak berbeda de-ngan penguasa sebelumnya. Tamak, rakus, dan tak bermoral.

Sedih. Faktanya, mengapa siklus kehidupan di masa lalu yang ‘fasad’ rusak berulang dan berulang. Orang-orang yang dahulu sangat idealis, memperjuangkan cita-cita yang sangat ideal, tiba-tiba berubah meninggalkan dan melupakan idealisme yang pernah terpateri di dalam dada mereka? Mereka menjadi orang-orang yang super pragmatis. Interaksi nilai-nilai yang menjadi ruh dan motiva-tor dalam memandu gerakan yang mereka lakukan tak tampak lagi.

Kekuasaan baru di bawah rezim Soeharto membawa logika-logika politik, yang mengubah jalannya sejarah rakyat Indonesia. Orang-orang idealis yang ingin merekonstruksi sejarah kehidupan politik Indonesia, akhirnya harus berkompromi dengan rezim baru, yang merupakan kuasi (campuran) sipil-militer. Kemu-dian, menempatkan kaum sipil menjadi subordinasi dalam kekuasaan rezim militer. Sejak tahun 1968, rezim baru yang merupakan kuasi sipil-militer itu, terus melakukan konsolidasi kekuasaan. Maka, orang-orang muda yang terlibat dalam perubahan yang luas, sebagian mereka masuk dalam suprastruktur atau peme-rintahan, dan sebagian lain menjadi mesin politik rezim. Masuk Partai Golkar dan birokrasi. Inilah permulaan ideologi materialisme mempunyai pijakan yang kokoh dan menjadi budaya masyarakat Indonesia, karena rezim baru ini mem-posisikan diri sebagai bagian kepentingan kapitalisme global. Indonesia menjadikan industri Barat (Amerika dan Eropa), termasuk Jepang menjadi patronnya.

Mereka larut dalam siklus kekuasaan. Para aktivis tersebut tak mampu mencip-takan kehidupan baru, yang disertai konsep dan landasan ideologi yang jelas, tapi hanyalah sekadar menjadi judgment pembenaran atas seluruh kebijakan rezim. Tak heran orang ‘besar’ seperti Nurcholis Madjid, di awal Orde Baru, haruslah membuat pernyataan, yang nilainya sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang intensif di kalangan ilmuwan, tentang gagasan yang klasik, yaitu: “Islam Yes. Partai Islam No”. Per-nyataan Nurcholis itu hanyalah menguat-kan kebijakan pemerintah yang ingin membebaskan Indonesia dari belenggu ideologi-ideologi, termasuk ideologi Islam.

Sejatinya Soeharto hanyalah membe-rikan landasan yang kokoh bagi masuknya pengaruh asing, yang materialistis dan kapitalistis. Karena ideologi Pancasila yang menjadi ideologi tunggal negara, memberikan kondisi yang kondusif ma-suknya ideologi materialisme dan kapi-talisme di Indonesia. Pengikisan penga-ruh Islam secara ideologis, haruslah melalui sebuah rekayasa yang opera-sional, yang memiliki landasan yang kuat. Di sinilah letak esensinya, di mana para aktivis di tahun l965, yang dulu bergabung dengan massa besar mengakhiri kekua-saan Soekarno menjadi toleran dan pragmatis terhadap keinginan rezim. Kehidupan sekuleristik yang merasuki kaum muda hari ini, tak lain adalah warisan masa lalu, di masa pemerintahan Soeharto. Sekarang yang ada hanyalah generasi baru yang loyo, tak memiliki idealisme, dan telah larut dalam arus besar kehidupan yang memuja keme-wahan duniawi.

Mengapa orang-orang muda yang waktu di kampus penuh dengan idealisme dan heroisme menjelang kejatuhan Soeharto, di tahun l997-l998, kini sudah menjadi daun ‘layu’ yang rontok ber-guguran? Warisan masa lalu di zaman Soeharto, tak hilang-hilang, bahkan ber-metamorfose dalam bentuknya yang lain. Gaya hidup yang serba materialis yang sudah membudaya dan menghunjam, serta tertanam selama tiga puluh lebih, menciptakan lingkungan bi’ah, akhirnya merusak siapa saja, yang berinteraksi di dalamnya.

Di era reformasi menjadi lebih telan-jang lagi. Bentuk kebangkrutan moral dan politik, terutama di kalangan kaum muda pergerakan, kasat mata. Dari yang paling ‘kanan’ sampai yang paling ‘kiri’ telah terperangkap masuk dalam lingkaran kekuasaan. Pergeseran sikap dan kecen-derungan serta orientasi, disebabkan mereka tak memiliki daya imunitas yang kuat, ketika menghadapi godaan kekua-saan. Mereka berlomba-lomba menjadi penikmat kekuasaan. Mereka menjadi barisan orang-orang yang bermental: “Makan enak ogah kerja”. Alias ‘Meok’.

Di mana mereka yang dulu menyan-dang stempel sebagai aktivis Angkatan ‘98? Mereka ada yang menjadi anggota legislatif, ada yang menjadi ekskutif, dan ada yang duduk menjadi komisaris BUMN. Dengan penghasilan yang luma-yan setiap bulannya, mereka mencoba dengan gaya hidup yang lain, yang tak pernah dijalani sebelumnya. Masa lalu yang penuh dengan romantisme perju-angan sudah tanggal. Tak ada lagi bekasnya.

Mereka umumnya adalah anak-anak masjid, yang mendasari prinsip dalam gerakan mereka dengan prinsip yang jelas, yaitu Islam. Tapi, di mana yang namanya mabda Islami itu letaknya dalam kehidupan praksis sekarang? Sebagai aktivis yang dulu selalu meng-idealkan nilai-nilai Islam dan selalu menyatakan diri mereka sebagai orang-orang yang komitmen (beriltizam) dengan Islam, kenyataannya dalam arus besar reformasi, tak tampak, dan justru mereka larut dalam kehidupan ‘jahiliyah’. Hiruk-pikuk politik dan keterlibatan mereka dalam ‘power game’ permainan kekuasaan, menjadikan nurani mereka tumpul. Tak ingat lagi bahwa mereka dulunya aktivis Islam. Sesungguhnya, ketika berlangsung perjuangan hidup dan mati melawan rezim Soeharto, mereka mempunyai share sumbangan yang berharga. Tapi, kini mereka tak berarti apa-apa dalam kehidupan baru, yang berubah, dan mereka tak mampu mencip-takan perubahan, yang sesuai dengan cita- cita yang Islami.

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Aktivis Dakwah Kampus (ADK), mestinya menciptakan pengganti bagi perubahan yang mendasar dan luas. Perubahan sistem, perubahan orang-orang yang menjadi pelaku atau aktor politik, dan ideologi atau nilai yang menjadi landasan dasar kehidupan manusia Indonesia. Bukan hanya sekadar menjadi pecun-dang, yang tak berharga, dan akhirnya menjadi sampah sejarah, serta masa lalu kehidupan.

Generasinya Edwin, Ketua BEM UI, dan BEM lainnya, harus berani meretas jalan baru, yang lebih bersifat holistik menyeluruh, tidak parsial dan bertujuan jangka pendek. Kehadiran mereka di depan Istana Negara Senin (12/5) ber-sama dengan mahasiswa seluruh Indo-nesia, menolak kenaikan BBM, tidak semata-mata menunjukkan bahwa masih ada gerakan mahasiswa yang mempunyai perhatian concern terhadap persoalan bangsanya samata, tapi harus menjadi sebuah entitas baru yang lebih progresif, dan sekaligus menawarkan perubahan bagi masa depan rakyat Indonesia.

“Sepuluh tahun reformasi dan berte-patan dengan kebangkitan nasional, kita dari gerakan mahasiswa baik BEM UI maupun BEM se-Indonesia telah berko-mitmen untuk menjadikan tahun ini sebagai tahun bangkitnya gerakan maha-siswa untuk menjawab permasalahan bangsa,” ujar Edwin kepada SI.

Kekuatan orang-orang muda yang progresif idealis, dan memiliki visi, komitmen, serta tidak larut dalam arus materialisme, pasti menjadi sebuah avant garde pelopor perubahan, bukan pula kumpulan orang yang hanya sekadar berbuat berdasarkan ‘petunjuk’. Inilah perubahan besar yang ditunggu rakyat. Wallahu ‘alam. [mashadi/www.suara-islam.com]

Jejak Syariah dan Khilafah di Indonesia

2008-08-06T17:39:00.000-07:00

Adalah sangat jelas dalam sejarah Indonesia, bahwa syariah Islam pernah secara formal diterapkan di bumi Nusantara . Saat itu para Sultan menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara. Hal ini membantah pendapat segelintir orang dari kelompok liberal, bahwa di Indonesia tidak pernah diterapkan syariah Islam secara formal oleh negara. Tidak hanya itu, kesultanan di Indonesia memiliki hubungan yang jelas dengan Khilafah Islam.

Tegaknya syariat Islam tidak lepas dari keberadaan penguasa kaum Muslim yang menerapkan hukum Islam, menjaga akidah Islam, melindungi kepentingan umat Islam, dan melakukan dakwah Islam. Penguasa tersebut sering disebut sebagai khalifah, imam, amirul mukminin, atau sultan.

Terlepas dari soal penamaan ini, penguasa kaum Muslim pada dasarnya adalah penguasa otoritatif yang diakui keberadaannya oleh kaum Muslim; mereka menjaga dan membela kaum Muslim dari berbagai pihak yang mencoba menganggu eksistensi kaum Muslim serta memelihara kaum Muslim sedunia.

Para ahli sejarah mengakui, Kekhilafahan Islam itu memang ada dan menjadi kekuatan politik real umat Islam. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, di belahan Barat Asia muncul kekuatan politik yang mempersatukan umat Islam dari Spanyol sampai Sind di bawah Kekhilafahan Bani Umayah (660-749 M), dilanjutkan oleh Kekhilafahan Abbasiyah kurang lebih satu abad (750-870 M), serta Kekhilafahan Utsmaniyah sampai 1924 M.

Adanya kekuatan politik di Asia Barat yang berhadapan dengan Cina telah mendorong tumbuh dan berkembangnya perdagangan di Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Samudra Hindia.[1] Hal ini dengan sendirinya memberi dampak bagi penyebaran Islam dan tumbuhnya kekuatan ekonomi, karena banyaknya pendakwah Islam yang sekaligus berprofesi sebagai pedagang.

Tulisan ini akan mengkaji pengaruh keberadaan Khilafah Islam yang berpusat di Timur Tengah, khususnya pada masa Utsmaniyah, terhadap kehidupan umat Islam di Nusantara. Kajian didasarkan pada suatu kerangka analisis bahwa dengan adanya Khilafah, umat Islam berada di bawah satu kepemimpinan. Khalifah merupakan pelindung kaum Muslim. Para penguasa kaum Muslim di berbagai belahan dunia dengan sendirinya akan mengakui dan tunduk pada Khalifah. Gangguan terhadap umat Islam di suatu negeri dianggap sebagai gangguan terhadap seluruh kaum Muslim; Khalifah akan berperan aktif mengamankannya.

Secara faktual, pada abad 16 dan 17, umat Islam di Kepulauan Nusantara sedang menghadapi serangan penjajah asing, khususnya Portugis dan Belanda. Kedatangan Portugis, sebagaimana diketahui, memiliki tujuan: merampas kekayaan umat Islam (gold), menjalankan tugas suci kristenisasi (gospel), dan melakukan pembalasan terhadap kaum Muslim yang telah menduduki Spanyol dan Portugal sejak zaman Kekhilafahan Bani Umayah (glory). Portugis ingin mewujudkan dominasi militer terhadap komunitas umat Islam.[2]

Bertolak dari fakta-fakta inilah, penulis melihat adanya hubungan antara Kekhilafahan Islam dan para Sultan di Kepulauan Nusantara.

Dua Pucuk Surat Pengakuan

Pengaruh keberadaan Khilafah Islam terhadap kehidupan politik Nusantara sudah terasa sejak masa-masa awal berdirinya Daulah Islam. Keberhasilan umat Islam melakukan penaklukan (futûhât) terhadap Kerajaan Persia serta menduduki sebagian besar wilayah Romawi Timur, seperti Mesir, Syria, dan Palestina di bawah kepemimpinan Umar bin al-Khaththab telah menempatkan Khilafah Islam sebagai superpower dunia sejak abad ke-7 M.

Ketika kekhilafahan berada di tangan Bani Umayyah (660-749 M), penguasa di Nusantara—yang masih beragama Hindu sekalipun—mengakui kebesaran Khilafah.

Pengakuan terhadap kebesaran Khilafah dibuktikan dengan adanya dua pucuk surat yang dikirimkan oleh Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah masa Bani Umayah. Surat pertama dikirim kepada Muawiyah dan surat kedua dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz.[3] Surat pertama ditemukan dalam sebuah diwan (arsip, pen.) Bani Umayah oleh Abdul Malik bin Umair yang disampaikan kepada Abu Ya‘yub ats-Tsaqafi, yang kemudian disampaikan kepada Haitsam bin Adi. Al-Jahizh yang mendengar surat itu dari Haitsam menceriterakan pendahuluan surat itu sebagai berikut:

Dari Raja al-Hind yang kandang binatangnya berisikan seribu gajah, yang istananya terbuat dari emas dan perak, yang dilayani putri raja-raja, dan yang memiliki dua sungai besar yang mengairi pohon gaharu, kepada Muawiyah….[4]

Surat kedua didokumentasikan oleh Abd Rabbih (246-329/860-940) dalam karyanya, Al-Iqd al-Farîd. Potongan surat tersebut ialah sebagai berikut:

Dari Raja Diraja…, yang adalah keturunan seribu raja.…kepada Raja Arab (Umar bin Abdul Aziz) yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya hukum-hukumnya.[5]

Ibnu Tighribirdi, yang juga mengutip surat ini dalam karyanya, An-Nujûm azh-Zhâhirah fî Mulûk Mishr wa al-Qâhirah, memberikan kalimat tambahan pada akhir surat ini, yakni, “Saya mengirimkan hadiah kepada Anda berupa bahan wewangian, sawo, kemenyan, dan kapur barus. Terimalah hadiah itu, karena saya adalah saudara Anda dalam Islam.”[6]

Namun demikian, sekalipun ada kalimat, “Saudara Anda dalam Islam,” belum ada indikasi Maharaja Sriwijaya memeluk Islam. Maharaja yang berkuasa pada masa itu ialah Sri Indravarman, yang disebut sumber-sumber Cina sebagai Shih-li-t’o-pa-mo. Nama ini mengisyaratkan bahwa ia belum menjadi pemeluk Islam.[7]

Sultan Rum, Khâdim al-Haramayn

Munculnya Kekhilafahan Islam Turki Utsmani, terutama setelah berhasil melakukan penaklukan atas Konstantinopel yang merupakan ibu kota Romawi Timur pada 857/1453, menyebabkan nama Turki melekat di hati umat Islam Nusantara. Nama yang terkenal bagi Turki di Nusantara ialah “Sultan Rum.”[8]

Sebelum kebangkitan Turki Utsmani, istilah Rum mengacu pada Byzantium, dan kadang-kadang juga pada Kerajaan Romawi. Akan tetapi,setelah kemunculan Turki Utsmani, istilah Rum beredar untuk menyebut Kesultanan Turki Utsmani. Mulai masa ini, supremasi politik dan kultural Rum (Turki Utsmani) menyebar ke berbagai wilayah Dunia Muslim, termasuk ke Nusantara.[9]

Kekuatan politik dan militer Kekhilafahan Turki Utsmani mulai terasa di kawasan Lutan India pada awal abad ke-16. Sebagai penguasa kaum Muslim, Khalifah Turki Utsmani memiliki posisi sebagai khâdim al-Haramayn (penjaga dua tanah haram, yakni Makkah dan Madinah). Pada posisi ini, para penguasa Turki Utsmani mengambil langkah-langkah khusus untuk menjamin keamanan bagi perjalanan haji. Seluruh rute haji di wilayah kekuasaan Utsmani di tempatkan di bawah kontrolnya. Kafilah haji dengan sendirinya dapat langsung menuju Makkah tanpa hambatan berarti atau rasa takut menghadapi gangguan Portugis.

Pada tahun 954/1538, Sultan Sulaiman I (berkuasa 928/1520-66) melepas armada yang tangguh di bawah komando Gubernur Mesir, Khadim Sulaiman Pasya, untuk membebaskan semua pelabuhan yang dikuasai Portugis guna mengamankan pelayaran haji ke Jeddah.[10]

Turki Utsmani juga mengamankan rute haji dari wilayah sebelah Barat Sumatera dengan menempatkan angkatan lautnya di Samudera Hindia. Kehadiran angkatan laut Utsmani di Lautan Hindia setelah 904/1498 tidak hanya mengamankan perjalanan haji bagi umat Islam Nusantara, tetapi juga mengakibatkan semakin besarnya saham Turki dalam perdagangan di kawasan ini. Pada gilirannya, hal ini memberikan konstribusi penting bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi sebagai dampak sampingan perjalanan ibadah haji.

Pada saat yang sama, Portugis juga meningkatkan kehadiran armadanya di Lautan India, tetapi angkatan laut Utsmani mampu menegakkan supremasinya di kawasan Teluk Persia, Laut Merah, dan Lautan India sepanjang abad ke-16. [11]

Dalam kaitan dengan pengamanan rute haji, Selman Reis (w 936/1528), laksanama Turki di Laut Merah, terus memantau gerak maju pasukan Portugis di Lautan Hindia, dan melaporkannya ke pusat pemerintahan Khilafah di Istambul. Salah satu bunyi laporan yang dikutip Obazan ialah sebagai berikut:

(Portugis) juga menguasai pelabuhan (Pasai) di pulau besar yang disebut Syamatirah (Sumatera)….Dikatakan, mereka mempunyai 200 orang kafir di sana (Pasai). Dengan 200 orang kafir, mereka juga menguasai pelabuhan Malaka yang berhadapan dengan Sumatera….Karena itu, ketika kapal-kapal kita sudah siap dan, insya Allah, bergerak melawan mereka, maka kehancuran total mereka tidak terelakkan lagi, karena satu benteng tidak bisa menyokong yang lain, dan mereka tidak dapat membentuk perlawanan yang bersatu.[12]

Laporan ini memang cukup beralasan, karena pada tahun 941/1534, sebuah skuadron Portugis yang dikomandoi Diego da Silveira menghadang sejumlah kapal asal Gujarat dan Aceh di lepas Selat Bab el-Mandeb pada Mulut Laut Merah.

Membebaskan Malaka dan Menaklukan Daerah Batak

Sebagaimana disebutkan dalam berbagai buku sejarah, Semenanjung Malaka diduduki Portugis pada Abad ke-16. Ternyata hal ini juga menjadi perhatian Turki Utsmani.

Pada tahun 925/1519, Portugis di Malaka digemparkan oleh kabar tentang pelepasan armada Utsmani untuk membebaskan Muslim Malaka dari penjajahan kafir. Kabar ini, tentunya, sangat menggembirakan kaum Muslim setempat.[13]

Ketika Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar naik tahta Aceh pada tahun 943/1537, ia kelihatan menyadari kebutuhan Aceh untuk meminta bantuan militer kepada Turki, bukan hanya untuk mengusir Portugis di Malaka, tetapi juga untuk melakukan futûhât ke wilayah-wilayah yang lain, khususnya daerah pedalaman Sumatera, seperti daerah Batak. Al-Qahhar menggunakan pasukan Turki, Arab, dan Abesinia.[14] Pasukan Turki terdiri dari 160 orang, ditambah 200 orang tentara dari Malabar. Mereka membentuk kelompok elit angkatan bersenjata Aceh. Selanjutnya al-Qahhar dikirim untuk menaklukkan wilayah Batak di pedalaman Sumatera pada tahun 946/1539.

Mendez Pinto, yang mengamati perang antara pasukan Aceh dan Batak, melaporkan kembalinya armada Aceh di bawah komando seorang Turki bernama Hamid Khan, keponakan Pasya Utsmani di Kairo.[15]

Seorang sejarahwan Universitas Kebangsaan Malaysia, Lukman Thaib, mengakui adanya bantuan Turki Utsmani untuk melakukan futûhât terhadap wilayah sekitar Aceh. Menurut Thaib, hal ini merupakan ekspresi solidaritas umat Islam yang memungkinkan bagi Turki melakukan serangan langsung terhadap wilayah sekitar Aceh.[16]

Demikianlah, hubungan Aceh dengan Turki sangat dekat. Aceh seakan-akan merupakan bagian dari wilayah Turki. Persoalan umat Islam Aceh dianggap Turki sebagai persoalan dalam negeri yang harus segera diselesaikan.

Nuruddin ar-Raniri, dalam Bustân as-Salâthîn, meriwayatkan, bahwa Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar mengirim utusan ke Istambul untuk menghadap ‘Sultan Rum’. Utusan ini bernama Husain Effendi yang fasih berbahasa Arab. Ia datang ke Turki setelah menunaikan ibadah haji.[17] Pada Juni 1562, utusan Aceh tersebut tiba di Istambul untuk meminta bantuan militer Utsmani guna menghadapi Portugis. Ketika duta itu berhasil lolos dari serangan Portugis dan sampai di Istambul, ia berhasil mendapat bantuan Turki, yang menolong Aceh membangkitkan kebesaran militernya sehingga memadai untuk menaklukkan Aru dan Johor pada 973/1564.[18]

Khalifah dan Gubernurnya di Aceh

Dalam kaitan dengan utusan Aceh tersebut, Farooqi menemukan sebuah arsip Utsmani yang berisi sebuah petisi dari Sultan Alauddin Riayat Syah kepada Sultan Sulaiman al-Qanuni yang dibawa Husain Effendi. Dalam surat ini Aceh mengakui penguasa Utsmani sebagai khalifah Islam. Selain itu, surat ini melaporkan tentang aktivitas militer Portugis yang menimbulkan masalah besar terhadap para pedagang Muslim dan jamaah haji dalam perjalanan ke Makkah. Karena itu, bantuan Utsmani sangat mendesak untuk menyelamatkan kaum Muslim yang terus dibantai Farangi (Portugis) kafir.[19]

Khalifah Sulaiman al-Qanuni wafat tahun 974/1566. Akan tetapi, petisi Aceh mendapat dukungan Sultan Salim II (974-82/1566-74), yang mengeluarkan perintah Kekhilafahan untuk melakukan ekspedisi besar militer ke Aceh. Sekitar September 975/1567, Laksamana Turki di Suez, Kurtoglu Hizir Reis, diperintahkan berlayar menuju Aceh dengan sejumlah ahli senapan api, tentara, dan artileri. Pasukan ini diperintahkan berada di Aceh selama masih dibutuhkan oleh Sultan.[20]

Namun, dalam perjalanan, armada besar ini hanya sebagian yang sampai Aceh karena dialihkan untuk memadamkan pemberontakan di Yaman yang berakhir pada tahun 979/1571.[21] Menurut catatan sejarah, pasukan Turki yang tiba di Aceh pada tahun 1566-1577 sebanyak 500 orang, termasuk para ahli senjata api, penembak, dan para teknisi. Dengan bantuan ini, Aceh menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1568.[22]

Kehadiran Kurtoglu Hizir Reis bersama armada dan tentaranya dengan sendirinya disambut dengan sukacita oleh umat Islam Aceh. Mereka disambut dengan upacara besar. Kurtoglu Hizir Reis kemudian diberi gelar sebagai gubernur (wali) Aceh,[23] yang merupakan utusan resmi Khalifah yang ditempatkan di daerah Aceh.

Bendera Turki di Kapal Aceh

Hubungan Aceh dengan Turki Utsmani terus berlanjut, terutama untuk menjaga keamanan Aceh dari serangan Portugis. Menurut seorang penulis Aceh, pengganti al-Qahhar kedua, yakni Sultan Mansyur Syah (985-98/1577-88) memperbarui hubungan politik dan militer dengan Utsmani.[24] Hal ini dibenarkan oleh sumber-sumber historis Portugis. Uskup Jorge de Lemos, sekretaris Raja Muda Portugis di Goa, pada tahun 993/1585 melaporkan kepada Lisbon bahwa Aceh telah kembali berhubungan dengan Khilafah Utsmaniyah untuk mendapatkan bantuan militer guna melancarkan serangan baru terhadap Portugis. Penguasa Aceh berikutnya, Sultan Alauddin Riayat Syah (988-1013/1588-1604) juga dilaporkan telah melanjutkan hubungan politik dengan Turki. Dikatakan, Khilafah Utsmaniyah bahkan telah mengirimkan sebuah bintang kehormatan kepada Sultan Aceh dan memberikan izin kepada kapal-kapal Aceh untuk mengibarkan bendera Turki.[25]

Kapal-kapal atau perahu yang dipakai Aceh dalam setiap peperangan terdiri dari kapal kecil yang gesit dan kapal-kapal besar. Kapal-kapal besar atau jung yang mengarungi lautan hingga Jeddah berasal dari Turki, India, dan Gujarat. Dua daerah terakhir ini merupakan bagian dari wilayah Kekhilafahan Turki Utsmani. Menurut Court, kapal-kapal ini cukup besar, berukuran 500 sampai 2000 ton.[26] Kapal-kapal besar yang berasal dari Turki, yang dilengkapi meriam dan persenjataan lainnya dipergunakan Aceh untuk menyerang penjajah dari Eropa yang menganggu wilaya-wilayah Muslim di Nusantara.[27] Aceh benar-benar tampil sebagai kekuatan besar yang sangat ditakuti Portugis karena diperkuat oleh para ahli persenjataan dari Kekhilafahan Turki sebagai bantuan Khalifah terhadap Aceh.[28]

Menurut sumber-sumber Aceh, Sultan Iskandar Muda (10116-46/1607-36) mengirimkan armada kecil yang terdiri dari tiga kapal, yang mencapai Istambul setelah dua setengah tahun pelayaran melalui Tanjung Harapan. Ketika misi ini kembali ke Aceh, mereka diberi bantuan sejumlah senjata, 12 pakar militer, dan sepucuk surat yang merupakan keputusan Khilafah Utsmaniyah tentang persahabataan dan hubungan dengan Aceh. Kedua belas pakar militer tersebut disebut pahlawan di Aceh. Mereka dikatakan sangata ahli sehingga mampu membantu Sultan Iskandar Muda tidak hanya dalam membantu membangun benteng tangguh di Banda Aceh, tetapi juga istana kesultanan.[29]

As-Singkeli dan Qanun Syariah di Aceh

Sebagai bagian Khilafah Islam, Aceh menerapkan syariat Islam sebagai patokan kahidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, Aceh banyak didatangi para ulama dari berbagai belahan Dunia Islam lainnya. Syarif Makkah mengirimkan ke Aceh utusannya, seorang ulama bernama Syaikh Abdullah Kan’an sebagai guru dan muballig. Sekitar tahun 1582, datang dua orang ulama besar dari negeri Arab, yakni Syaikh Abdul Khair dan Syaikh Muhammad Yamani. Di samping itu, di Aceh sendiri lahir sejumlah ulama besar, seperti Syamsuddin as-Sumatrani dan Abdur Rauf as-Singkeli. [30]

Abdur Rauf Singkel mendapat tawaran dari Sultan Aceh, Safiyatuddin Shah untuk menduduki jabatan kadi/ hakim (qâdhi) dengan sebutan Qadhi al-Malik al-Adil yang sudah lowong beberapa lama karena Nuruddin ar-Raniri kembali ke Ranir (Gujarat). Setelah melakukan berbagai pertimbangan, Abdur Rauf menerima tawaran tersebut.[31] Karena itu, ia resmi menjadi kadi/hakim (qâdhi) dengan sebutan Qadhi al-Malik al- Adil. Selanjutnya, sebagai seorang kadi/hakim, Abdur Rauf diminta Sultan untuk menulis sebuah kitab sebagai patokan (qânûn) penerapan syariat Islam.[32] Buku tersebut kemudian diberi judul Mir’ah al-Thullâb.

Menurut Abdur Rauf, naskah Mir’ah ath-Thullâb mengacu pada kitab Fath al-Wahhâb karya Abi Yahya Zakariyya al-Ansari (825-925 H). Sumber lain yang digunakan untuk menulis buku ini ialah: Fath-al-Jawwâd, Tuhfah al-Muhtâj, Nihâyah al-Muhtâj, Tafsîr al-Baydawi, al-Irsyâd, dan Sharh Shahîh Muslim.[33]

Mir’ah ath-Tullâb mengandung semua hukum fikih Imam asy-Syafi’i, kecuali masalah ibadah. Peunoh Daly dalam disertasinya hanya menguraikan sebagian kandungan Mir’ah ath-Thullâb, terdiri dari: Hukum Nikah, Talak, Rujuk, Hadanah (Penyusuan), dan Nafkah. Namun, terlepas dari itu, Aceh sebagai bagian dari Khilafah Islam memiliki qânûn (undang-undang) penerapan syariat Islam yang ditulis oleh Abdur Rauf as-Singkeli.

Penutup

Banyak bukti yang menunjukkan adanya hubungan yang dekat antara Aceh dan Khilafah Utsmani. Aceh seakan-akan dianggap sebagai bagian dari wilayah Turki Utsmani. Persoalan yang menimpa umat Islam di Aceh seakan-akan dianggap sebagai persoalan umat Islam secara keseluruhan. Khilafah Utsmani melindungi wilayah Aceh serta membantu Aceh melakukan futûhât dan dakwah. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. [Maman Kh.kandidat doktor dan staf pengajar UIN Syarief Hidayatullah)

Anies Baswedan, Mantan Aktifis HMI (MPO), Masuk 100 Intelektual Top Dunia

2008-08-05T10:46:00.000-07:00

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan masuk ke dalam 100 intelektual publik teratas versi Foreign Policy.

Dalam situs foreignpolicy.com, Anies yang juga pengamat politik itu dinilai memiliki peran besar dalam pergerakan mahasiswa yang berhasil menggulingkan Soeharto.

“Currently president of Paramadina University in Jakarta and a noted researcher, Baswedan played a leading role in the student movements that helped oust Indonesian dictator Suharto,” sebut lembaga itu.

Nama Anies disejajarkan dengan nama-nama top dunia, seperti Noam Chomsky (linguis, AS), Paus Benediktus XVI (pemimpin agama, Vatikan/Jerman), Francis Fukuyama (ilmuwan politi, AS), Al Gore (politisi/aktivis lingkungan, AS), Jurgen Habermas (filosof, Jerman), Samuel Huntington (ilmuwan politik, AS), Garry Kasparov (aktivis demokrasi/grand master catur, Rusia), Paul Krugman (ekonom, AS), Orhan Pamuk (novelis, Turki), Yusuf al-Qardhawi (ulama, Mesir/Qatar), Tariq Ramadan (filosof, Swiss), Salman Rushdie (novelis, Inggris), Jeffrey Sachs (ekonom, AS), dan Muhammad Yunus (tokoh mikrofinansial, Bangladesh).

Foreign Policy adalah lembaga yang didirikan pada 1970 oleh Samuel Huntington yang terkenal dengan bukunya “Benturan Antar Peradaban”.

Dikutip dari Wikipedia , Anies pernah bekerja sebagai National Advisor bidang desentralisasi dan otonomi daerah di Partnership for Governance Reform, Jakarta. Dia juga merupakan direktur riset pada The Indonesian Institute dan peneliti utama di Lembaga Survei Indonesia.

Sebelumnya, Anies bekerja sebagai Manajer Riset di IPC, sebuah asosiasi industri elektronika di Chicago, USA. Semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Anies pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)-Majelis Penyelamat Organisasi (MPO).

Anies adalah anak pertama dari pasangan Drs Rasyid Baswedan, SU (Dosen Fak Ekonomi Universitas Islam Indonesia) dan Prof DR Aliyah Rasyid, M.Pd (Dosen Fak Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta). Ia menikah dengan Fery Farhati, dan dikaruniai tiga anak: Mutiara Annisa, Mikail Azizi, dan Kaisar Hakam. Anies dan keluarga tinggal di Jakarta.

Jabatan rektor yang didudukinya saat ini adalah menggantikan cendekiawan Nurcholis Madjid yang meninggal beberapa tahun lalu. (sumber: http://www.juiceandgin.com/)

Laporan Mingguan LESPERSSI (Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia) 1-9 Agustus 1997

2008-08-05T10:21:00.000-07:00

Lesperssi merupakan suatu organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1996 oleh Suripto SH, Prof Dr. Juwono Sudarsono, dan Prof Dr. Sarlito Wirawan. Sebagai suatu organisasi non - pemerintah yang independen, Lesperssi memfokuskan pada kajian-kajian seputar reformasi di sektor keamanan serta permasalahan konflik sosial, baik konflik yang terjadi secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah, maupun secara horizontal antara sesama komunitas di dalam masyarakat. Demikian pula dengan ruang lingkup dari konflik tersebut, baik berupa intra-state konflik yang merupakan konflik yang terjadi di dalam suatu negara dalam lingkup domestik, maupun berupa inter-state konflik yang melibatkan konflik dengan negara lain.
Seiring dengan terjadinya perubahan politik di Indonesia yang dikenal dengan era-reformasi, maka Lesperssi selaku lembaga studi independen mencoba untuk men-spesifikasi apa yang menjadi obyek studi Lesperssi. Sesuai dengan fokus kajian konflik Lesperssi, serta adanya kebutuhan untuk melakukan reformasi pada institusi yang berkaitan dengan masalah keamanan, maka Lesperssi memutuskan untuk menjadikan institusi (baik infrastruktur maupun suprastruktur politik) atau pun komunitas (institusi sipil dan perorangan) yang berhubungan dengan bidang keamanan, sebagai obyek atau target group Lesperssi. Adapun tujuannya sendiri adalah dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai demokratik, guna mewujudkan pemerintahan yang kredibel, transparan, accountable, serta menjunjung supremasi sipil.
Besarnya komitmen Lesperssi terhadap reformasi di bidang keamanan adalah sebagai upaya agar penanganan konflik oleh state apparatus dalam menyelenggarakan tugas penjagaan keamanan nasional, tidak lagi menitikberatkan pada pendekatan represif semata tanpa adanya suatu kendali yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian juga reformasi di tubuh institusi yang berkaitan dengan masalah keamanan tidak dapat terwujud hanya dengan menyerahkan begitu saja kepada institusi tersebut (TNI/POLRI) sambil menghujat kesalahan masa lalu mereka. Dalam hal ini Lesperssi memandang diperlukan adanya upaya sosialisasi nilai-nilai demokratis terhadap para stake holders di bidang keamanan, yang meliputi lembaga-lembaga non-pemerintah yang hirau terhadap bidang keamanan, lembaga-lembaga utama pelaksana keamanan seperti militer dan kepolisian, serta lembaga-lembaga pengendali sektor keamanan misalnya Departemen Pertahanan, dan juga lembaga pengawas sektor keamanan yaitu Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat.
Pentingnya sosialisasi nilai-nilai demokratis ini adalah agar pelaksanaan dan perencanaan pembangunan sektor keamanan dapat berlangsung secara accountable serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga para penyelenggara negara di sektor keamanan dapat bekerja sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan berada dalam koridor hukum. Dengan demikian diharapkan dapat membangun kekuatan bersenjata yang modern dan juga profesional dalam menempatkan keberadaan otoritas keamanan di tengah-tengah masyarakat sipil dan kehidupan bernegara.

Anggota Dewan
Dewan Penasehat

Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono
Profesor Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
Suripto, SH
Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan (2000-2001).
Pengamat sosial-politik
Drs. Rustam Effendi
Presiden Komisaris PT Hexindo Adiperkasa TBK
Direktur Eksekutif

Rizal Darmaputra, S.IP, MSi

Minggu I Agustus 1997
Tanggal 1-9 Agustus 1997
Ada banyak poin laporan lembaga ini. Namun hanya satu yang saya tampilkan, yakni poin 11.
11. Menjelang Kongres HMI di Yogyakarta

a) Bagus Apabila HMI Dipo dan MPO Bersatu Lagi
Ketua PP Muhammadiyah HM Amien Rais (4/8) menyatakan bahwa gagasan untuk menyatukan HMI Diponegoro 16 (HMI Dipo) dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) merupakan langkah yang bagus dan terpuji, karena akan memadukan potensi keduanya. Perbedaan pendapat yang terjadi antar keduanya harus dilihat dari konteks perjalanan yang wajar dan alami. "HMI Dipo (Diponegoro 16 Jakarta) mungkin dengan cepat menerima azas tunggal Pancasila. Sementara HMI MPO masih memerlukaan waktu untuk merenung, kontemplasi, sebelum mengambil keputusan mengenai hal itu."
b) HMI MPO Telah Selesai Berkongres
Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi secara diam-diam telah menyelenggarakan Kongres HMI MPO yang dilaksanakan di Yogyakarta 25-29 Juli 1997. Dalam kongres HMI MPO turut hadir para alumni dan mantan pengurus HMI MPO periode awal a.l : Eggi Sudjana, Awalil Rizki, Hidayat Tri Sutardjo, Ahmad Yani dan Arif Budiman. Terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999 Imron Fadhil Sam yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua HMI cabang Jakarta. Dalam kongres tersebut HMI MPO mengangkat tema "Meletakkan Dasar-dasar Perubahan yang Humanis dan Transendetal Menuju Tata Kehidupan Masyarakat Madani". Dalam pernyataannya Ketua Kongres HMI MPO Amin Prasetyo, Mpd menyatakan bahwa bahwa PB HMI MPO telah berhasil mengkonsolidasikan kekuatan di cabang-cabang besar. HMI MPO cukup mendapat dukungan terutama di Yogyakarta (42 komisariat), Jakarta (26 komisariat), Ujungpandang (26 komisariat), selebihnya dari komisariat-komisariat di Semarang, Bogor, Purwokerto, Wonosobo, Palopo, Surakarta dsb. HMI MPO kini telah menjadi kekuatan hegemoni di kampus-kampus terkemuka.
c) HMI Solo Usulkan Reformasi Politik
HMI Solo dalam siaran persnya menjelang Kongres HMI ke-21 (3/8) yang akan diselenggarakan di Yogyakarta 20-26 Agustus 1997 mengeluarkan rekomendasi ekstern HMI Solo untuk bidang politik dan hukum, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Umum HMI Solo, Waskito Widi W dan Khomarul Hidayat. Dalam rekomendasi ekstern HMI Solo mengusulkan dilakukannya reformasi terhadap sistem politik yang ada, dengan tetap memegang UUD 1945 dan Pancasila--membuka ruang penyempurnaan dan penambahan bagi UUD 1945. Dalam konteks kepemimpinan nasional, perlu mempertegas fungsi dan peran presiden dan wakil presiden, serta pembatasan jabatan presiden maksimal 2 periode. Selain itu, MPR harus bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Di bidang hukum HMI Solo mendesak dicabutnya Undang-undang Anti Subversif Haatzai Artikellen yang merupakan warisan pemerintah kolonial. Perlunya repositioning lembaga peradilan agar bebas dari intervensi kekuasaan di luar hukum. (sumber: BSG/ http://www.lesperssi.or.id/)

Wantimpres Mendominasi SBY

2008-08-05T05:54:00.000-07:00

PARTAI BULAN BINTANG (PBB) terbilang yang paling keras menentang hasil reshuffle kabibet kedua yang menggusur 4 kader terbaik HMI. Untuk mengetahui lebih dalam masalah itu, Fathorrahman Fadli dan Eko Budiono menemui Sahar L. Hassan yang sejak awal banyak terlibat dalam hiruk-pikuk politik di sekitar reshuffle, dimana dua kader PBB ikut tergusur. Berikut Petikannya :

Ada kabar yang kuat sekali bahwa pencopotan empat menteri asal HMI itu karena tekanan orang di sekitar SBY, sejauh mana kebenaran informasi ini?

Saya bisa memastikan pencopotan saudara Yusril dan Abbdurrahman Saleh memang berasal dari kelompok yang melingkari SBY saat ini, mulai dari Staff Khusus, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres ), maupun UKP3R. Peranan mereka sangat dominan sekali dalam proses reshuffle terhadap empat kader HMI itu.

Mengapa Anda begitu yakin?

Mengapa begitu, karena saya mendapatkan informasi yang sangat valid, karena saya memperolehnya dari orang dalam yang juga anggota Wantimpres. Saya tidak perlu sebut namanya karena kami sudah berkomitmen untuk merahasiakan nama itu. Orang-orang ini memang sudah sangat terlatih untuk melakukan permainan atau gerakan-gerakan politik seperti penjegalan-penjegalan semacam itu. Meski mereka tidak memiliki massa, namun mereka memiliki jaringan yang sangat kuat, rapi dan sangat terorganisir. Kelompok ini dikenal sangat anti kekuatan politik Islam seperti HMI.

Bagaimana modus operandi mereka ?

Mereka biasanya menempel di sekeliling kekuasaan atau orang-orang yang berkuasa. Sebenarnya aksi mereka itu bukan barang baru, tetapi sudah sejak orde baru. Mereka mengelilingi kekuasaan dan memberikan masukan-masukan dan desakan-desakan politik. Cara mereka terkenal lihai dan sangat halus. Saat ini mereka betul-betul mendominasi SBY.

Namun dalam kasus pencopotan Yusril kabarnya sangat gencar ?

Khusus untuk Yusril, orang-orang yang berada di Wantimpres itu sudah sepakat dengan prinsip to be or not to be dalam menggusur Yusril dari Kabinet Indonesia Bersatu. Jika Yusril tidak diganti, maka merekalah (Wantimpres) yang akan mundur dari jabatannya. Oleh karena itu, kita tahulah siapa-siapa yang melingkari presiden.

Kalau tidak keberatan, siapa saja mereka itu ?

Khusus mereka yang di Wantimpres itu terdiri atas TB. Silalahi, Syahrir, dan Adnan Buyung Nasution. Belum yang di UKP3R ada saudara Marsilam Simanjuntak yang tentu saja ikut mempengaruhi presiden. Mereka selalu saja melingkari kekuasaan presiden atau pemegang kekuasaan dan terjadilah reshuffle seperti itu.

Itu politis sekali memang, tapi apa alasan SBY kepada Yusril ?

Kalau alasan formal yang disampaikan SBY kepada Yusril dalam suratnya adalah karena desakan publik. Kebetulan Yusril menunjukkan suratnya itu kepada saya. Kalaupun alasan itu benar, maka saya dan teman-teman di PBB sangat meragukannya. Alasan itu terlalu mengada-ada dan masih dapat kita perdebatkan.

Maksud Anda bagaimana ?

Bila alasan pencopotan Yusril didasarkan pada desakan publik maka seharusnya beberapa menteri yang nyata-nyata didesak publik untuk mundur mesti dicopot dari Kabinet. Kita semua tahu bahwa sampai hari ini demo-demo terkait kasus Lumpur Lapindo masih terus bergulir. Mereka menuntut agar Aburizal Bakrie mundur dari jabatannya. Desakan publik terhadap beberapa menteri lain jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang dialamatkan pada Yusril. Dan SBY seharusnya juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, karena bagaimanapun, kasus yang dipaksakan terhadap Yusril hingga beliau direshuffle hingga kini belum ada keputusan tetap dari pengadilan, dalam artian, Yusril dalam hal ini telah dibunuh karakternya.

Lalu atas dasar hal itu elit PBB bereaksi ?

Atas dasar itu kami tidak percaya pada SBY atau dengan kata lain, SBY telah menggunakan standar ganda. Untuk Yusril digunakan alasan desakan publik sedangkan untuk menteri yang lain digunakan alasan yang lain pula. Oleh karena itu sah-sah saja jika ada teman-teman yang menghubungkan dengan HMI dan bukan HMI, apalagi seperti yang saya sampaikan tadi di sekeliling SBY bukanlah orang kita (red: mereka yang anti politik Islam).

Bukankan sebelumnya pihak PBB telah melakukan lobi-lobi dengan SBY ?

Memang kita lakukan, misalnya melalui surat. Saat kita mendengar ada desas-desus soal akan ada reshuffle itu, kami di Partai Bulan Bintang melakukan rapat DPP yang kemudian kami lahirkan sebuah surat yang ditandatangani oleh Pak Kaban sebagai Ketua Umum dan saya sendiri sebagai Sekjen.

Apa isi surat tersebut ?

Surat itu mengemukakan antara lain pertama, kita menjunjung tinggi hak prerogatif presiden. Yang kedua, kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kalau presiden dalam melakukan reshuffle itu didasarkan pada kinerja para menterinya. Yang ketiga adalah, atas dasar alasan yang kedua itu kami yakin kader-kader PBB di KIB memiliki kinerja yang baik. Meskipun demikian, kami menghormati kalau presiden mempunyai pertimbangan lain.

Maksud pertimbangan lain itu seperti apa, bisa dijelaskan ?

Pertimbangan kami, jika dilakukan reshuffle maka usulan kami adalah dilakukan reposisi, jadi menteri-menteri dari PBB tidak dicopot tetapi cuma digeser di pos yang lain. Kalau usulan reposisi ini juga tidak menjadi pertimbangan, maka sebaiknya dilakukan resubstitusi, artinya jika menteri-menteri dari orang PBB itu diganti maka penggantinya juga dari PBB juga, tidak dari pihak lain. Itu sudah menjadi komitmen kami dengan SBY ketika kami memutuskan bekerjasama memperjuangkan SBY menjadi presiden. Kami sepakat kalau beliau jadi presiden maka PBB akan mendapatkan dua menteri dan satu menteri kalangan profesional yang diusulkan PBB, dialah Abdurrahman Saleh itu. Dan kami dulu waktu sebelum formasi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) disusun, kami telah mengambil keputusan melalu rapat pleno khusus dan kita voting. Siapa saja dari PBB yang dipercaya memegang amanah itu.

Lalu bagaimana respon SBY ?

Saudara MS Kaban sudah membawa surat itu dan disampaikan saat dipanggil ke Cikeas. Tapi rupanya SBY juga tidak melakukan itu. Dalam surat balasan yang dikirim SBY menyebutkan bahwa “saya (SBY) sedang mempertimbangkan saudara Yusron Ihza dan Yusril Ihza Mahendra, keduanya sebagai duta besar dan saya juga sedang mempertimbangkan saudara Sahar L Hassan untuk menduduki pos yang tepat“.

Reaksi PBB sendiri bagimana dalam hal ini ?

Ya, rupanya SBY salah presepsi soal istilah “reposisi” dan resubstitusi” dalam surat yang disampaikan oleh DPP Partai Bulan Bintang itu. SBY lantas memaknai istilah itu dengan jabatan duta besar yang tidak sebanding itu. Padahal bukan seperti itu yang kita maksud.

Karena itu kemudian elit PBB bereaksi keras ?

Memang hal itulah yang menyebabkan teman-teman di PBB bersikap kencang. Perlu kami tegaskan hal itu bukan berarti kita merengek-rengek untuk meminta jabatan kepada SBY. Semua itu adalah hasil kerja sama politik yang sudah menjadi komintmen bersama jauh sebelum SBY jadi presiden. Tapi rupanya SBY mengingkari janjinya itu. Artinya SBY tidak lagi menjaga komitmen yang dibuatnya. Dengan reshuffle kedua ini, memberikan isyarat kepda kami bahwa dalam melakukan komitmen harus berhati-hati di masa yang akan datang agar tidak dibohongi lagi.

Bukankah Yusril jadi pilar utama kekuasaan SBY, mengapa mudah dicopot ?

Itulah uniknya SBY itu. Bukan hanya pilar bahkan wapres Jusuf Kalla sering menyebut bahwa kekuasaan SBY saat ini merupakan koalisi 3-Y. Maksudnya koalisi tiga tokoh yakni Yudhoyono, Yusril dan Yusuf Kalla. Mengapa demikian? Karena saat pemilihan Capres dan Cawapres dulu, bergabungnya Jusuf Kalla atas nama pribadi dan bukan atas nama Partai golkar. Baru balakangan ini saja ketika JK menjadi ketua umum Golkar lantas Golkar menjadi Partai pemerintah. (sumber: http://www.pbb-info.com/)

KPK Harus Periksa Kaban

2008-08-05T05:44:00.000-07:00

Suara Pembaharuan (3/5) menulis, ‘’Tangkap MS Kaban’’. Menhut dinilai bersalah. Kebijakan Menteri Kehutanan MS Kaban yang mengalihfungsi hutan harus jelas dasar hukumnya. Berdasarkan SK Menhut maka SK itu harus mengacu pada UU 41 tahun 1999. Karena itu bila alih fungsi lahan hanya SK Menhut semata maka kebijakan itu keliru. Kebijakan alih fungsi lahan itu seharusnya jelas disebutkan berdasarkan PP atau SK Menhut.

Satu dari dua hal ini tidak disebutkan maka kebijakan MS Kaban itu salah, hal ini menurut tata negara Universitas Gajah Mada Deni Indrayana. Senada dengan itu Marani Sitisofa mengatakan alih fungsi hanya menggunakan SK Menhut tidak ada iktikad baik menjaga hutan Indonesia, SK Menhut hanya bersifat administratif, dan apabila terjadi pelanggaran alih fungsi hutan tidak ada sanksi, hukum bagi pelakunya. Kalau alih fungsi hutan itu mengacu pada PP berarti secara yuridis lebih kuat dan akan ada aturan pelaksana yang bisa digunakan untuk mengawasi proses tersebut SK Menhut mempunyai banyak kelemahan dan membuka peluang terjadi korupsi, tegasnya.

Sebaiknya KPK segera memeriksa Menhut MS Kaban. Kesemrawutan yang ditimbulkan Dephut dalam pemberian IPK dan Hutan Tanaman Industri merupakan bukti betapa ruwetnya instansi tersebut. MS Kaban sebagai Menhut jelas harus ikut bertanggungjawab terhadap masalah tersebut. Saya memperoleh data dari berbagai LSM dari dalam dan luar negeri. Peranan MS Kaban sangat luar biasa dalam ikut serta merusak hutan melalui izin oleh Dephut. Karena itu KPK jangan ragu-ragu lagi untuk memeriksa MS Kaban.

Sebelumnya Menhut MS Kaban menegaskan bahwa dirinya tidak melanggar undang-undang 41 tahun 1999. Hutan lindung memang bisa dimanfaatkan asal melalui proses penelitian terpadu sekaligus mendapat persetujuan DPR. Tugas Menteri Sektor Kehutanan adalah mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukumnya. Kalau sudah diteliti dan mendapat persetujuan DPR tentu tidak ada masalah lagi. Hutan lindung itu bisa dimanfaatkan.

Berkali-kali Kaban pidato di atas panggung di hotel Pangeran. ‘’Riau harus dibela, Riau harus dipertahankan, Riau harus diberhentikan dari illegal logging. Karena Kaban ini dari HMI dan saya ini pentolan HMI juga, habis pidato sayapun mendekati Kaban. ‘’Pak Kaban, tahu ndak yang mengangkut hutan Riau itu polisi.’’ Itu mula-mula Kaban menjadi menteri SBY dan diundang ke Pekanbaru. Bayangan sayapun kepada beberapa tahun sebelumnya ketika Kaban yang tak ada duit minta kepada saya sponsor untuk pertemuan PBB di Dian Graha Hotel. Tentu saja dengan pentolan-pentolan PBB. Kaban pun bertanya kepada saya, ‘’Abang tidak mau masuk PBB?.’’ Saya menggelengkan kepala. ‘’Tidak.’’ Walaupun pertemuan PBB ini sudah ditaja 16 kali di rumah saya. Saya jelaskan saya sudah melahirkan PAN.. Sebelumnya saya menjelaskan pula saya ini anggota PDI dan 20 tahun menjadi anggota PPP. Akhir pertemuan biasalah. Salam-salaman dan mungkin juga ada duit-duitan sebab waktu itu memang saya orang kaya.

Berbicara mengenai pentolan Masyumi dengan tidak membanggakan diri sayalah yang membawa Muhammad Natsir ke berbagai pentolan Masyumi di Pekanbaru termasuk membuat jasnya. Atasan saya masih ada, ayah Walikota Herman Abdullah yang bernama Abdullah. Hampir tiap pekan beliau selalu memberikan khutbah Jumat di mesjid Kampung Nyamuk yang merupakan mesjid terbesar di Pekanbaru. Satu kali ayah saya dihadang oleh tentara Soeharto di pos pertahanannya di jalan Imam Bonjol. Dan tak kepalang tanggung PPP-nya besar-besar. Maklumlah ayah saya ketua Masyumi di Bengkalis.

Apa kasus Kaban?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik tantangan Menteri Kehutanan MS Kaban yang menyatakan siap diperiksa dan digeledah, terkait kasus alih lahan hutan lindung Air Talang, Banyuasin, Sumsel menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. (Tribun Pekanbaru (4/5). Padahal sudah jelas Kaban itu dipanggil oleh KPK dengan hanya mengirim fax dan tidak dengan alasan yang jelas keberatan datang. ‘’Bagus, berarti sudah membuka diri. Mudah-mudahan ada keterbukaan dari beliau,’’ tegas Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan. Ia menegaskan KPK tak pandang bulu terhadap para pihak yang diduga terlibat dugaan penerimaan suap maupun gratifikasi kasus alih fungsi itu. Secuil bukti saja, jika didapat KPK dalam penyidikan, MS Kaban dipastikan diperiksa.

KPK Jumat lalu menahan Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Demokrat Sarjan Taher. Sebelumnya Sarjan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau suap dalam alih fungsi hutan di Tanjung Api-Api ini sejak 27 Februari 2008. Diduga ia menerima suap Rp10 miliar. Hingga kemarin petang Kaban belum diagendakan untuk diperiksa. Dalam kasus ini kami mengusut dugaan korupsi, yakni penyelenggara negara menerima uang. Apakah dalam kaitan itu, Kaban diminta atau tidak, tergantung penyidikan.

Apalagi kata koran yang sama? ‘’Arah penyidikan ke Kaban ini dipicu pernyataan Menhut itu sendiri. Seusai pencanangan penanaman sejuta pohon di Pondok Pesantren Modern Gontor, Jawa Timur. Kaban menyatakan semua perizinan alih fungsi hutan di Banyuasin dan Bintan telah sesuai prosedur. Kaban bahkan menyatakan dirinya bertanggungjawab atas izin-izin yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu ia mempersilakan KPK, bila hendak memeriksa dirinya dan melakukan pengeledahan di Departemen Kehutanan. Menanggapi pernyataan Kaban tersebut, Haryono menegaskan bahwa penyidikan KPK bukan pada alih fungsi hutan, sesuai prosedur atau tidak. Yang diusut KPK adalah dugaan adanya penerimaan uang yang dilakukan penyelenggara negara. Apakah KPK akan menggeledah Departemen Kehutanan, Haryono masih menunggu hasil penyidikan tim penyidik.

Menurut Haryono, ketika KPK menggeledah ruang anggota DPR dari Komisi III Al Amin Nur Nasution, karena yang bersangkutan tertangkap tangan. Sedangkan dalam kasus Banyuasin ini KPK sudah melakukan penyidikan sejak beberapa bulan.’’ Apabila Haryono bersikap tenang, Koordinator Peradilan dan Monitoring Hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho gemas terhadap tantangan Kaban. Ia mendesak KPK segera memeriksa Kaban. Dasarnya dua kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap dengan tersangka Al Amin Nur Nasution dan Sarjan Taher, keduanya terkait pengalihan fungsi hutan lindung menjadi kawasan komersial yang disetujui Kaban.

Bagaimana komentar pendiri Partai Demokrat? Satu di antara pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan marah besar begitu mendengar Sarjan Taher tertangkap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap alih fungsi hutan lindung Air Talang. ‘’Saya minta Sarjan tak hanya mundur sebagai kader Demokrat, juga harus ksatria mundur dari anggota DPR. Jangan BK DPR yang minta mundur. Dia sudah memalukan SBY. Sarjan Taher bikin malu Presiden,’’ Tegas Hengky.

Jadi mau tidak mau Kaban harus diperiksa KPK. Kalau tidak Badan Anti Korupsi yang dibentuk DPR ini hanyalah isapan jempol dan dapat mencemarkan nama baik presiden. (sumber: Riau Pos)

Kalla Rangkul Akbar, Sambut Positif Islah HMI Dipo dan MPO

2008-08-05T05:19:00.000-07:00

Tuesday, 29 July 2008

PALEMBANG - Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung kemarin menyaksikan peristiwa besar dalam sejarah pergerakan kemahasiswaan di Indonesia. Dua kubu di tubuh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yakni HMI Diponegoro dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), sepakat kembali bersatu.

Komitmen islah itu dibacakan Ketua Umum PB HMI Diponegoro 2006–2008 Fajar R. Zulkarnaen dan Ketua PB HMI MPO 2007–2009 Syahrul Effendy Dasopa dalam pembukaan Kongres XXVI HMI di Hotel Novotel, Pelambang, kemarin (28/7). ’’HMI Diponegoro dan HMI MPO sepakat untuk meruntuhkan ego pribadi dan ego kelompok dan menyatu dalam upaya bersama menegakkan syiar Islam,’’ ujar keduanya ketika bergantian membacakan pernyataan islah di depan sekitar empat ribu kader dan alumni HMI.

Ikrar islah tersebut langsung disambut standing ovation seluruh hadirin, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Menperin Fahmi Idris, Mentan Anton Apriantono, Menhub Jusman Syafii Djamal, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso.

Fajar mengatakan, kesepakatan islah itu akan ditindaklanjuti dengan perumusan bersama anggaran dasar HMI dengan menyatukan asas dan Nilai Dasar Perjuangan HMI sesuai dengan rumusan Nurcholish Madjid. Selain itu, kedua HMI tersebut akan berupaya menggabungkan kepengurusan PB HMI dan upaya-upaya untuk menyatukan perbedaan kultural kader-kader HMI di kedua pihak.

Wapres Jusuf Kalla mengharapkan penyatuan dua organisasi yang landasan ideologisnya berbeda itu menjadi contoh bagi Korps Alumni HMI (KAHMI) yang kini juga terpecah menjadi dua kepengurusan. ’’Ini namanya dunia terbalik, anak mengajar bapak. Saya harapkan komitmen itu segera ditindaklanjuti, jangan sampai pecah lagi,’’ tuturnya.

Mantan ketua Komisariat HMI Fakultas Ekonomi Universitas Hassanuddin itu menilai, hanya orang berani yang bisa berkonflik. Namun, hanya orang bernyali yang mau berdamai. ’’Kalau ada masalah, mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan. Jadi, besok KAHMI harus teken kesepakatan islah,’’ ujarnya, disambut tepuk tangan ribuan peserta kongres.

Kalla meminta HMI menjadi organisasi intelektual yang berperan besar bagi bangsa. Sebagai insan akademis, HMI harus berperan memberikan solusi mengatasi masalah kebangsaan. ’’Sesuai syair hymne HMI, kita adalah insan akademis, pencipta, dan pengabdi, bukan insan penghujat dan pendemo,’’ tegasnya.

HMI juga dinilai berhasil mencetak kader-kader yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin nasional. Bapak lima anak itu mencontohkan, 14 menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu adalah alumni HMI. ’’Karena itu, saya kerap disebut ketua Komisariat HMI Kabinet Indonesia Bersatu,’’ kelakarnya.

Selain islah HMI Diponegoro dan HMI MPO, pembukaan Kongres XXVI HMI kemarin diwarnai ’’islah’’ Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung. Kedua tokoh Golkar itu kerap berseberangan pendapat setelah dalam Munas Golkar di Bali, Jusuf Kalla terpilih menggantikan Akbar Tandjung sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.

Ketika didaulat memukul gong peresmian pembukaan kongres, Kalla meminta Fajar dan Syahrul mendampinginya. Tak pelak, ribuan kader HMI berteriak meminta Akbar ikut maju ke panggung. Mantan ketua umum PB HMI itu pun meluluskan permintaan juniornya. Dia beringsut ke panggung sambil melambaikan tangan dan disambut tepuk tangan meriah hadirin.

Setelah memukul gong, Kalla segera merangkul Akbar dan membuat tanda V (victory) dengan jarinya. Akbar pun tak mau kalah, sambil menggamit pinggang Kalla, doktor politik alumnus Universitas Gadjah Mada itu juga mengacungkan dua jarinya. Ketua Panitia Pengarah Kongres XXVI HMI Arif Mustofa mengatakan, kongres berlangsung 28 Juli hingga 3 Agustus, diikuti 4 ribu peserta utusan penuh dan utusan peninjau dari pengurus besar, Badko, dan 186 pengurus cabang di seluruh Indonesia.

Kongres mengagendakan evaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar HMI periode 2006–2008 hasil Kongres XXV di Makassar, evaluasi AD/ART HMI, dan pemilihan ketua umum PB HMI 2008–2010. Lima belas kandidat yang akan mengikuti pemilihan ketua umum PB HMI 2008–2010 adalah Minarmi (Sekjen PB HMI), Pamiga Orba Yusra (bendahara umum PB HMI), Hasbullah Khatib (ketua BPL PB HMI), Muslim Hafidz (ketua bidang PPN), Nimran Abdurrahman (ketua bidang Hukum dan HAM), dan Arif Mustofa (ketua bidang PA).

Selain itu, Sukmono Kumba (Wasekjen PPN), Muhammad Arfan (Kabid Hubungan Internasional), Imam Syafii (Kabid PAO), Farhan Syuhada (Wasekjen PAO), Adi Wibowo (Kabid KPP), dan Jailani (Kabid Media). Kandidat lainnya ialah Amiruzzahri (Kabid Badko HMI NAD), Deding Zamahsyarih (ketua PTKP), dan Nasir Siregar (Wasekjen Eksternal).

Setelah dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla di Novotel Palembang, seluruh kegiatan Kongres XXVI HMI akan berlangsung di Asrama Haji, Kilometer 10, Palembang. Pemilihan ketua umum PB HMI akan dilaksanakan pada 31 Juli oleh 1.200 utusan penuh dari pengurus besar, Badko, dan cabang. ’’Pemilihan akan dilakukan dalam dua tahap, yakni pemilihan ketua tim formatur dan middle formatur, selanjutnya akan dilakukan pemilihan ketua umum PB HMI,’’ jelas Arif. (sumber: Jambi Ekspres online)

Jangan Ingkari Piagam Jakarta

2008-08-05T05:14:00.000-07:00

Tanggal 22 Juni 1945, merupakan saat yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena saat itu atau 62 tahun yang lalu telah lahir Piagam Jakarta yang merupakan ruh dalam meletakkan landasan hukum pembangunan bangsa ini. Piagam Jakarta adalah naskah otentik Pembukaan UUD 45. Naskah tersebut disusun oleh Panitia Sembilan bentukan BPUPKI yang terdiri dari Ir Soekarno, Mohammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, Haji Agus Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Dalam alinea keempat naskah itu tercatat kalimat: ".... kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja....’’

Pada 9 Juli 1945, Soekarno menyebut Piagam Jakarta sebagai gentlemen’s agreement antara kelompok nasionalis-sekuler dan nasionalis-Muslim. Tapi pada 18 Agustus 1945, tujuh kata vital tadi akhirnya didrop. Alasannya, umat Kristen di Indonesia Timur tidak akan turut serta dalam negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan bila tujuh kata itu tetap dicantumkan dalam Pembukaan UUD 45 sebagai Dasar Negara.

Mengomentari ultimatum itu, Dr M Natsir mengatakan,
“Menyambut hari Proklamasi 17 Agustus kita bertahmied. Menyambut hari besoknya, 18 Agustus, kita beristighfar. Insya Allah umat Islam tidak akan lupa.”

Upaya kekuatan Islam untuk merehabilitasi Piagam Jakarta pada Sidang Majelis Konstituante 1959 disabotase oleh Presiden Soekarno dengan menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Gagal lah usaha tersebut hingga sekarang.

Meskipun demikian, tokoh Masyumi Prof Kasman Singodimedjo dalam biografinya mengingatkan,
“Piagam Jakarta sebenarnya merupakan gentlemen’s agreement dari bangsa ini. Sayang, kalau generasi selanjutnya justru mengingkari sejarah.”

Memasuki era reformasi, UUD 45 memang mengalami amandemen. Hingga ini telah diamandemen sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999 hingga yang terakhir tahun 2002.

Amandemen itu menimbulkan kontroversi. Ada yang menginginkan kembali ke UUD 45 yang asli (versi Dekrit). Sebagian lagi ingin mempertahankan UUD yang sudah diamandemen yaitu UUD 2002, dan ada yang menginginkan UUD yang sudah diamandemen ini diamandemen kembali untuk kelima kalinya. Untuk yang terakhir ini, sebagian mengusulkan amandemen terbatas, dan sebagian lagi amandemen overwhole atau keseluruhan. Tapi dalam kenyataannya jangankan merehabilitasi Piagam Jakarta, pembahasan amandemen UUD 45 malah sempat menggugat eksistensi Pasal 29 yang menegaskan landasan ketuhanan bangsa. (sumber: http://swaramuslim.net/)

Piagam Jakarta Hak Umat Islam

2008-08-05T05:12:00.000-07:00

Syariat Islam kedudukannya sudah sah secara hukum!

JAKARTA -- Piagam Jakarta yang terhapus dari Pembukaan UUD 1945 merupakan hak umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bila umat Islam mengabaikan Piagam Jakarta sebagai suatu kenyataan sejarah, sama saja dengan mengabaikan haknya.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Malam Sabat Kaban, dalam diskusi peluncuran buku Piagam Jakarta menurut Tinjauan Hukum dan Sejarah, karya budayawan Ridwan Saidi, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (21/6). Kaban pun mengingatkan, Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli tahun 1959, juga memuat kata-kata ''kembali ke UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta''.

''Ini bukan ingin membuka luka lama, tapi menyangkut hak umat Islam,'' kata Kaban. Dia pun menegaskan, pendapat yang menyatakan arti tujuh kata 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya' sebagai aturan yang hanya mengatur kewajiban individu, adalah keliru. ''Piagam Jakarta bukan hak individu, tapi ini peran pemerintah yang mengatur salah satunya ajaran Islam ditegakkan. Kewajiban ini dibebankan pada negara yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum Islam tanpa mengorbankan non-Muslim,'' kata Menteri Kehutanan itu.

Kaban mengingatkan, Piagam Jakarta berbeda dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah kekuatan operasional di Madinah oleh Nabi Muhammad SAW sehingga non-Muslim terjamin hak-haknya. Sementara Piagam Jakarta adalah hukum yang mengatur supaya umat Islam mempunyai hak-hak untuk melaksanakan syariat. ''Tak perlu takut, malu, atau minder perjuangkan syariat Islam karena peluangnya terbuka,'' kata Kaban.

Produk hukum
Ridwan Saidi mengatakan, tujuh kata Piagam Jakarta sudah tercantum dalam Keppres Nomor 150/1959 dan Lembaran Negara Nomor 75/1959 sebagai konsideran pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Karena itu, dia menganggap Piagam Jakarta sudah menjadi produk hukum.

''Piagam Jakarta adalah produk hukum, bukan produk sejarah saja. Ini masih berlaku sampai sekarang. Artinya syariat Islam kedudukannya sudah sah secara hukum,'' kata Ridwan. Konsekuensinya, segala produk hukum seharusnya mengacu pada Piagam Jakarta.

Ketika Soekarno mendekritkan berlakunya UUD 1959 dengan merehabilitasi kedudukan Piagam Jakarta dalam sistem hukum nasional, menurut Ridwan, itu adalah pengakuan Presiden Pertama RI itu bahwa telah terjadi kesalahan dasar UUD karena terjadi pencoretan tujuh kata tersebut. Dia pun mengeritik Pancasila yang menurutnya tak pernah tercantum secara verbal dalam konstitusi.

Pancasila, lanjut Ridwan, adalah opini orang saja yang dikaitkan dengan pembukaan UUD 1945. ''UUD tak pernah menyebut kata Pancasila,'' tegasnya.

Praktisi hukum, Mahendradatta, menambahkan, Pancasila hanyalah produk penafsiran yang muncul dalam bentuk Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P-4). Padahal sebenarnya aplikasi konstitusi nasional adalah Piagam Jakarta, bukan Pancasila.

''Piagam Jakarta itu konstitusi kita, kita tak pernah punya konstitusi bernama Pancasila. Karena salah kaprah ini kita punya konstitusi banci,'' kata Mahendradatta.

Munarman, mantan ketua Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyatakan, saat ini yang harus dilakukan adalah mengaplikasikan Piagam Jakarta dalam produk hukum, tata pemerintahan, dan tata ekonomi. Sementara Wakil Ketua MPR, AM Fatwa, menyarankan perjuangan menegakkan syariat Islam sebaiknya ditempuh melalui jalan politik. ''Kita perkuat lembaga politik untuk masuk parlemen. Sehingga kita akan lebih mudah mentransformasikan syariat Islam dalam hukum positif,'' kata Fatwa.

Dukungan non-Muslim
Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Kholil Ridwan, mengungkapkan, betapa banyak usaha berbagai pihak yang ingin menghadang laju penerapan syariat Islam di Indonesia. Namun ternyata syariat Islam terus berkembang setahap demi setahap. Hingga akhirnya di Aceh dapat diterapkan syariat Islam menyusul beberapa daerah dengan perda-perda antimaksiatnya.

Syariat Islam pun ternyata didukung warga non-Muslim. Kholil bercerita bahwa Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, sewaktu dipenjara di LP Cipinang, pernah didatangi sekelompok Bhikku dari Kelantan, Malaysia. ''Mereka meminta Ba'asyir terus berjuang menegakkan syariat Islam karena penerapan syariat Islam di Kelantan berhasil menekan tingkat kejahatan,'' kata Kholil.

Di Aceh, sambung Kholil, para perempuan Tiong Hoa di depan MUI menyatakan rasa syukur. Sebab, penerapan syariat Islam membuat suami mereka tak lagi pulang malam dalam kondisi mabuk dan kehabisan uang karena kalah judi.

Kholil juga bercerita bahwa Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sewaktu di penjara di LP Cipinang, pernah didatangi sekelompok biksu dari Kelantan, Malaysia. " Mereka meminta Ba'asyir terus berjuang menegakkan syariat Islam karena di Kelantan berhasil menekan tingkat kejahatan. (sumber: http://swaramuslim.net/)

Piagam Jakarta

2008-08-05T05:10:00.000-07:00

Piagam Jakarta adalah hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis). Panitia Sembilan merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI.

Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari lima butir, sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preamble). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD setelah butir pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan butir pertama dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. (sumber: http://swaramuslim.net/)

Naskah Piagam Jakarta

2008-08-05T05:09:00.000-07:00

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indnesia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Djakarta, 22 Juni 1945

Ir. Soekarno
Mohammad Hatta
A.A. Maramis
Abikusno Tjokrosujoso
Abdulkahar Muzakir
H.A. Salim
Achmad Subardjo
Wachid Hasjim
Muhammad Yamin

(Sumber: http://swaramuslim.net/)

Di Depan Kalla dan Akbar, HMI Dipo dan HMI MPO Islah

2008-08-05T05:06:00.000-07:00

PALEMBANG - Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung kemarin menyaksikan peristiwa besar dalam sejarah pergerakan kemahasiswaan di Indonesia. Dua kubu di tubuh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yakni HMI Diponegoro dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), sepakat kembali bersatu.

Komitmen islah itu dibacakan Ketua Umum PB HMI Diponegoro 2006-2008 Fajar R. Zulkarnaen dan Ketua PB HMI MPO 2007-2009 Syahrul Effendy Dasopang dalam pembukaan Kongres XXVI HMI di Hotel Novotel, Palembang, kemarin (28/7). ''HMI Diponegoro dan HMI MPO sepakat untuk meruntuhkan ego pribadi dan ego kelompok dan menyatu dalam upaya bersama menegakkan syiar Islam,'' ujar keduanya ketika bergantian membacakan pernyataan islah di depan sekitar empat ribu kader dan alumni HMI.

Ikrar islah tersebut langsung disambut standing ovation seluruh hadirin, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Menperin Fahmi Idris, Mentan Anton Apriantono, Menhub Jusman Syafii Djamal, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso.

Fajar mengatakan, kesepakatan islah itu akan ditindaklanjuti dengan perumusan bersama anggaran dasar HMI dengan menyatukan asas dan Nilai Dasar Perjuangan HMI sesuai dengan rumusan Nurcholish Madjid. Selain itu, kedua HMI tersebut akan berupaya menggabungkan kepengurusan PB HMI dan upaya-upaya untuk menyatukan perbedaan kultural kader-kader HMI di kedua pihak.

Wapres Jusuf Kalla mengharapkan penyatuan dua organisasi yang landasan ideologisnya berbeda itu menjadi contoh bagi Korps Alumni HMI (KAHMI) yang kini juga terpecah menjadi dua kepengurusan. ''Ini namanya dunia terbalik, anak mengajar bapak. Saya harapkan komitmen itu segera ditindaklanjuti, jangan sampai pecah lagi,'' tuturnya.

Mantan ketua Komisariat HMI Fakultas Ekonomi Universitas Hassanuddin itu menilai, hanya orang berani yang bisa berkonflik. Namun, hanya orang bernyali yang mau berdamai. ''Kalau ada masalah, mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan. Jadi, besok KAHMI harus teken kesepakatan islah,'' ujarnya, disambut tepuk tangan ribuan peserta kongres.

Kalla meminta HMI menjadi organisasi intelektual yang berperan besar bagi bangsa. Sebagai insan akademis, HMI harus berperan memberikan solusi mengatasi masalah kebangsaan. ''Sesuai syair hymne HMI, kita adalah insan akademis, pencipta, dan pengabdi, bukan insan penghujat dan pendemo,'' tegasnya.

HMI juga dinilai berhasil mencetak kader-kader yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin nasional. Bapak lima anak itu mencontohkan, 14 menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu adalah alumni HMI. ''Karena itu, saya kerap disebut ketua Komisariat HMI Kabinet Indonesia Bersatu,'' kelakarnya.

Selain islah HMI Diponegoro dan HMI MPO, pembukaan Kongres XXVI HMI kemarin diwarnai ''islah'' Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung. Kedua tokoh Golkar itu kerap berseberangan pendapat setelah dalam Munas Golkar di Bali, Jusuf Kalla terpilih menggantikan Akbar Tandjung sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.

Ketika didaulat memukul gong peresmian pembukaan kongres, Kalla meminta Fajar dan Syahrul mendampinginya. Tak pelak, ribuan kader HMI berteriak meminta Akbar ikut maju ke panggung. Mantan ketua umum PB HMI itu pun meluluskan permintaan juniornya. Dia beringsut ke panggung sambil melambaikan tangan dan disambut tepuk tangan meriah hadirin.

Setelah memukul gong, Kalla segera merangkul Akbar dan membuat tanda V (victory) dengan jarinya. Akbar pun tak mau kalah, sambil menggamit pinggang Kalla, doktor politik alumnus Universitas Gadjah Mada itu juga mengacungkan dua jarinya. Ketua Panitia Pengarah Kongres XXVI HMI Arif Mustofa mengatakan, kongres berlangsung 28 Juli hingga 3 Agustus, diikuti 4 ribu peserta utusan penuh dan utusan peninjau dari pengurus besar, Badko, dan 186 pengurus cabang di seluruh Indonesia. (sumber : http://www.jawapos.com/)

Sebulan Setelah Training ESQ: Akhirnya Islah HMI itu terwujud

2008-08-05T05:00:00.000-07:00

Benih persatuan HMI yang disemai saat training ESQ di Menara 165, Juni lalu, berbuah manis. HMI yang sejak 1986 terpecah dua, akhirnya bersatu (islah), Senin 28 Juli saat pembukaan Kongres HMI Ke-26 di Palembang. Penandatanganan nota perdamaian dilakukan Ketua Umum PB HMI Fajar Zulkarnaen dan Ketua Umum HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Syahrul Efendi Dasopang. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir membuka kongres, menyaksikan peristiwa itu.

HMI adalah organisasi bernafas Islam. Makanya kita harus menghadirkan perdamaian. Bernafas perdamaian, bernafas Assalamualaikum, Assalamualaikum itu menebar perdamaian, “kata Jusuf Kalla memuji perdamaian dua HMI di hadapan sekitar 3 ribu peserta kongres.

“Ini mimpi kita bersama. Ini mimpi kita bersama. Ini mimpi yang telah lama ada, “ Fajar Zulkarnaen, Ketua Umum PB HMI DIPO. Rasa syukur juga diungkapkan Ketua Umum HMI MPO Syahrul Efendi Dasopang. “Alhamdulillah, saya bersyukur islah ini akhirnya terwujud. Ini semua kehendak Allah, “ ujar Syahrul.

Satu bulan sebelum islah, keduanya melakukan pelukan bersejarah di Menara 165. Ketika itu, mereka bersama sekitar 150 orang mengikuti in house (swagriya) training ESQ HMI. Keduanya menangis terharu dalam rangkulan pimpinan ESQ Ary Ginanjar. Tak heran jika mereka masih mengingat peristiwa bersejarah itu. “Ego pribadi dan kelompok kami telah sirna saat di training ESQ, “ kata Syahrul. “Embrio persatuan itu akhirnya bisa berbuah sekarang,” ujar Fajar.

“ Ini betul-betul tak pernah diduga sebelumnya,” ujar Suradji Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI. Penyatuan HMI sudah merupakan ketentuan Allah. “Kami berhasil melakukannya, dan ESQ telah memberi jalannya,” katanya lagi.

Ary Ginanjar pun larut dalam rasa syukur. “Penyatuan HMI telah lama dinantikan oleh bangsa ini, “ kata Ary. Apa yang terjadi di Palembang, ujar pimpinan ESQ Leadership Center itu, harus dijadikan titik awal untuk terus menguatkan tali persatuan. “ Semoga persatuan HMI akan langgeng dan abadi.” (Republika, Selasa, 29 Juli 2008, halaman 6)

MS Kaban

2008-08-05T04:46:00.001-07:00

Dia bintang dari Partai Bulan Bintang di Kabinet Indonesia Bersatu. Sesaat setelah diangkat menjabat Menteri Kehutanan, MS Kaban, bernama lengkap Malem Sambat Kaban, langsung melakukan gebrakan memberantas illegal logging. Pria kelahiran Binjai, Sumatera Utara, 5 Agustus 1958, ini dengan cepat menguasai masalah utama yang perlu segera diatasi di lingkup tugas`departemennya.

Padahal, semula dia tidak menduga dan mengaku tak pernah bermimpi menjadi menteri, apalagi menjadi Menteri Kehutanan. Bahkan, saat dilantik pun, dalam hati, dia masih bertanya-tanya. ''Apa iya aku jadi menteri?'' sebagaimana dikemukakannya kepada pers.

Suami dari Nurmala Dewi dan ayah dari tujuh anak ini, diangkat menjabat Menteri Kehutanan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat dia menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang, salah satu partai yang mendukung pencalonan pasangan Capres-Wapres SBY-JK dari sejak awal, bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Tak lama setelah diangkat jadi menteri, dia pun terpilih menjadi Ketua Umum DPP PBB sekaligus Ketua Formatur dalam Muktamar II PBB di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Minggu 1/5/2005. Kaban terpilih, setelah kandidat terkuat lainnya Hamdan Zoelva, menyerahkan dukungan kepadanya, tanpa harus melalui pemilihan tahap kedua. Kaban menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang kemudian menjabat Ketua Dewan Surya.

Nama Adat
Menteri Kehutanan bernama lengkap, Malem Sambat Kaban, yang disebutnya sebagai 'nama asli sebelum syahadat', merupakan nama adat. Kaban, putera bangsa berdarah Karo, itu berikrar memeluk Islam semasa mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Dia berasal dari keluarga besar. Terlahir dari pasangan AM Kaban, pedagang, dan S Tarigan, ibu rumah tangga, sebagai anak keenam dari 11 bersaudata. Sebuah keluarga dari Suku Karo, salah satu suku di Sumatera Utara. Ayahnya tak lahir sebagai Muslim, melainkan sebagai keluarga yang taat pada adat. Maka nama anak-anak diberikan sesuai nama adat. MS di depan marga kaban adalah kepanjangan dari Malem Sambat. Malem itu artinya baik. Sambat artinya menolong. Jadi Malem Sambat artinya orang yang baik dan suka menolong.

Masa kecilnya terbilang senang-senang saja, walaupun lantaran kenakalan, beberapa tahun dia harus dibesarkan di lingkungan perkebunan, tidak bersama orangtuanya. Secara ekonomi, orang tuanya tergolong mampu. Ayahnya seorang pedagang. Saat orang lain belum punya mobil, orangtuanya sudah punya mobil. Kala itu, ayahnya punya empat buah penggilingan padi. Namun, mulai 1968, bisnis penggilingan padi ayahnya menurun, sehingga usahanya dialihkan ke perkebunan karet dan kemudian ekspansi ke perkebunan kelapa sawit.

Namun karena ketika kecil, dia memang agak nakal dan susah diatur, maka ketika duduk di kelas VI SD, untuk membina, dia 'diasingkan' oleh orangtuanya dan tinggal bersama orang yang tak dikenal di perkebunan di Deli Serdang. Mula-mula tinggal di rumah asisten perkebunan. Saat itu, tiap hari dia wajib menyiram kebun dan macam-macam pekerjaan, hal yang tak pernah wajib dilakukannya saat tinggal bersama orang tuanya.

Namun tak berapa lama, karena masih susah diatur, dia pun diusir dari rumah asisten perkebunan itu. Akhirnya, selama dua tahun, dia tinggal di rumah kosong, rumah staf perkebunan yang tidak berpenghuni. Namun, karena disiplin di SMP mengharuskan seorang siswa harus tinggal dengan orangtua atau wali, akhirnya dia pindah ke rumah seorang buruh paling rendah di perkebunan itu.

Selama tiga tahun, dia tinggal di rumah buruh perkebunan yang kondisi ekonominya sangat sederhana, bahkan menderita. Di situ dia menikmati beras yang bau apek. Nasinya hanya bisa dimakan kala hangat. Begitu dingin dan menjadi kering tidak bisa lagi dimakan.

Waktu itu, dia dapat jatah beras bagus sebanyak 16 kilogram per bulan dari orang tuanya. Namun oleh induk semangnya, buruh perkebunan itu, beras bagus itu dijual untuk membeli lauk dan keperluan lainnya. Setiap hari makanannya nasi apek dengan lauk sayur ikan teri dan sambal dengan kuah yang dibanyaki.

Selama hidup bersama keluarga buruh perkebunan itu, dia menikmati suka-dukanya jadi buruh di perkebunan. Di sana dia banyak belajar tentang arti kehidupan. Namun di situ dia menikmati hidup dengan segala dinamikanya. Terdidik bergaul dengan anak karyawan perkebunan yang susah, namun, di sekolah bergaul dengan anak-anak staf perkebunan.

Padahal budaya feodalis sangat kental dalam sistim pergaulan dan kemasyarakatan di lingkungan perkebunan kala itu, bahkan mungkin hingga saat ini. Anak-anak staf perkebunan sangat jarang mau bergaul dengan anak-anak karyawan (buruh). sebaliknya anak-anak buruh merasa minder bergaul dengan anak-anak staf. Namun, Kaban kecil bisa menerobos tembok feodalis itu. sebab dia memang bukan anak buruh dan juga bukan anak staf, melainkan anak seorang pedagang.

Pada tahun pertama di bangku SMP, dia sempat tinggal kelas karena susah diatur. Kala itu, tiap pekan dia mendapat peringatan dari guru. Tapi, walau dia susah diatur, nilai pelajarannya tak pernah buruk. Setiap kali ujian dia mendapat nilai yang baik. Sehingga para gurunya selalu tak habis pikir. Tapi karena kelakuannya yang sulit diatur dan dianggap nakal, dia pun terpaksa tidak naik kelas.

Setelah tinggal kelas, dia pun tersentak dan tersadar. Pada tahun kedua duduk di kelas satu SMP, kenakalan kanak-kanaknya berkurang. Dia bisa lebih tertib mematuhi disiplin. Sehingga setiap catur wulan, dia pun mendapat peringkat bagus di kelasnya.

Ada seorang guru, bernama Tahir, yang tak lepas dari kenangan masa kenakalannya di sekolah. Sang Guru pernah memukulnya dengan buku. Saking marahnya, guru mata pelajaran Kewarganegaraan itu memukulnya memakai buku dengan begitu kerasnya sehingga buku itu pun sobek dan kertasnya berserak. Namun, setelah dewasa, dia tahu kemarahan guru itu karena rasa sayangnya. Sehingga Sang Guru itu masih selalu ingat, kalau bertemu selalu menyapanya dengan senang.

Setelah tamat SMP, dia pindah ke Medan dan sekolah di SMAN 7 Medan. Di Medan dia juga kost. Pengalaman hidup di perkebunan dan kost di Medan, sangat besar memengaruhi jalan hidupnya. Hidup jauh dari orang tua menjadi pelajaran hidup yang berharga baginya. Di situ dia menimba banyak pelajaran dalam mengarungi hidup.

Setamat SMA, dia hijrah ke Jakarta karena terobsesi dengan perjuangan aktivis mahasiswa pada dasawarsa 1970-an. Sudah sejak duduk di bangku SMP dia mengagumi para aktivis mahasiswa seperti Dipo Alam, Hariman Siregar, Akbar Tandjung, dan Heri Akhmadi yang disebutnya Si Sepatu Laras.

Apalagi dia sering baca kopian koran Salemba. Maka sesaat tamat SMA, dia meminta kepada ayahnya untuk kuliah di Jakarta. Dengan harapan, dalam hati, ingin bertemu dengan para aktivis itu. Ayahnya sempat melarang. Namun karena dia berkeras, akhirnya diizinkan. Apalagi, kakaknya juga iku mendukung. Setelah di Jakarta, dia pun bisa memenuhi impiannya bertemu dengan para aktivis itu.

Dia pun masuk Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya, Jakarta. Lalu dia sempat masuk resimen mahasiswa. Setelah itu, barulah dia berkenalan dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bahkan, ia pernah menjadi Ketua HMI Jakarta.

Masuk Islam
Saat mahasiswa itulah dia berikrar masuk Islam tahun 1980-an. Dia belajar soal Islam dari membaca buku dan pengalaman masa kecil. Ketika masih duduk di bangku SD, setiap hari Minggu dia diajak ke gereja. Lalu di sekolah, guru agama meminta siapa yang tak beragama Islam keluar. Dia pun ikut keluar. Namun dia tetap melihat dari jendela. Kala itu, dia mendengar, bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak dan diperanakkan, tak ada yang sama dengan dia.

Setelah mahasiswa, dia merasa lebih logis menerima apa yang diajarkan guru agama waktu di SD itu. Maka dia pun memilih masuk Islam dan aktif di organisasi mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sampai pernah menjadi Ketua HMI Jakarta.

Kala itu, pada rezim Orba, dia tergolong mahasiswa yang amat kritis. Sehingga kekritisan sering membuat dirinya dicekal. Padahal pada masanya jadi mahasiswa itu adalah zaman Kampus Kuning, tahun 1978. Kala itu, awal-awal dari pembreidelan Dewan Mahasiswa dan lahirnya NKK BKK.

Dia termasuk mahasiswa yang tidak setuju atas NKK BKK. Bahkan, sesungguhnya mahasiswa yang bersikap seperti ini sangat mendominasi. Para mahasiswa yang berpikir oposisi terhadap pemerintah itu sangat kental. Waktu itu, para mahasiswa didoktrin para senior.

Pada awalnya, Kaban secara pribadi, masih resisten dengan organisasi kemahasiswaan. Sehingga dia malah tertarik masuk resimen mahasiswa. Tapi tak berapa lama, setelah dia masuk Islam, Kaban pun masuk HMI dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Dicekal
Masa yang paling berkesan baginya adalah tahun 1983-1985, kala dunia kampus sangat tidak steril dari intelijen. Saat itu, tak ada aktivitas mahasiswa yang tak terekam intelijen. Kaban merasa yakin bahwa nyaris semua elemen mahasiswa dipakai intelijen.

Hal ini sangat terasa. Contohnya, ketika gencar-gencarnya dia ikut mengkritisi dan tidak setuju penunggalan azas Pancasila, sejak saat itulah dia menikmati panggilan-panggilan interogasi dan pencekalan cukup lama. Pencekalan itu baru gugur setelah Pak Harto mundur 1998.

Salah satu pencekalan yang dialaminya adalah ketika mendapat rekomendasi dari Pak Natsir untuk sekolah ke Malaysia. Pak Natsir merekomendasinya kepada Anwar Ibrahim yang waktu itu masih menjabat menteri, untuk mendalami Ekonomi Islam di Malaysia. Bahkan, dia sudah direkomendasi MUI. Namun dia batal belajar ke Malaysia karena dicekal.

Dia juga pernah mengalami pemanggilan, pencekalan, dan penahanan kota. Bahkan pernah dalam satu hari harus lapor dua kali. Namun demikian, dia tidak surut, karena yakin suatu saat rezim Soeharto pasti bakal runtuh.

Terjun ke Dunia Politik
Setelah menamatkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya, Kaban berkecimpung dalam pengembangan sumber daya manusia di Jakarta Public Relation. Dia terjun meneliti potensi ekonomi wilayah Taman Gunung Leuser pada 1992 dan berbagai penelitian lain.

Kaban yang kemudian meraih gelar S2 dari program Pasca Sarjana IPB, aktif pula sebagai pengajar di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Dia pun sempat menjadi Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Ibnu Khaldun. Hingga kini, ia masih tetap mengajar mata kuliah ekonomi mikro syariah setiap Jumat. Selain itu, dia juga aktif berceramah di berbagai tempat dan kegiatan.

Kemudian, setelah reformasi bergulir, dia pun terjun ke dunia politik. Sebelumnya, pada Pemilu 1997, sebenarnya dia sudah dilamar PPP yang kala itu diketuai Ismail Metareum. Dia diminta masuk PPP dan dijanjikan akan dikasih nomor jadi dari Jawa Barat. Namun, waktu itu Kaban belum terpikir untuk masuk partai politik. Sebab kala itu dia berpikir, untuk apa jadi anggota DPR/MPR, dalam sistem perpolitikan yang sangat terkontrol, dimana presidennya pun masih Soeharto terus. Maka dia pun tetap memilih mengajar saja.

Namun, menjelang reformasi, Kaban sering berkumpul dan diskusi dengan para senior, orangtua. Salah satu topik yang banyak dibicarakan adalah kalau Soeharto jatuh kita mau ngapain?

Lalu, waktu itu mereka intensif membicarakan masalah pendirian partai politik. Pada mulanya mereka ingin mendirikan parpol, dimana ketuanya Amien Rais dan Yusril jadi sekjennya.

Namun, ketika pembicaraan sampai pada soal nama dan asas partai, tidak tercapai kesepahaman.

Akhirnya Amien Rais dan kawan-kawan memilih mendirikan partai sendiri, yakni PAN (Partai Amanat Nasional). Sementara, Yusril dan Kaban bersama kawan-kawan tetap akan mendirikan Partai Bulan Bintang yang berasas Islam, memperjuangkan Piagam Jakarta. Yusril didaulat jadi ketua umum. Kemudian, Yusril pun langsung mengusulkan Kaban jadi Sekjen.

Kala itu, Kaban langsung menyatakan keberatan, karena merasa belum ada pengalaman. Akhirnya, Anwar Haryono (alm) menelepon: 'Saya dengar kabar, Anda menolak jadi Sekjen. Saya minta tolong, Anda dampingi Yusril'. Karena orangtua sudah ngomong begitu, akhirnya Kaban bersedia.

Jadi Menteri
Walau sudah menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang dan kemudian duduk sebagai anggota DPR/MPR hasil Pemilu 1999 dan 2004, Kaban tak pernah bermimpi, apalagi berambisi, menjadi menteri. Walaupun partainya, PBB menjadi salah satu pendukung utama, dari awal, pencalonan pasangan Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan

Calon Wakil Presiden M Jusuf Kalla, yang kemudian menjadi pemenang.
Menurutnya, hanya nasib baik saja yang mengantarnya jadi menteri. Disebut nasib baik, karena memang dia merasakan demikian. Ceritanya, begini: Pada jam 15.00, tanggal 18 Oktober 2004, dia ditelepon untuk ketemu SBY di Cikeas dalam rangka membantu presiden dan wapres terpilih di kabinet. Namun waktu sampai di Cikeas. Sudi Silalahi, orang kepercayaan SBY, bilang, 'Wah kita sebenarnya mau reschedule pertemuan ini'.

Setelah itu, kaban tidak segera pulang, namun masih duduk dan ngobrol bersama Sudi dengan yang lain. Tiba-tiba saja, SBY keluar, terus salaman dan duduk bergabung. Lalu berdialog. Kaban sendiri terkesan bingung. Dalam hati, dia bertanya: 'Apa wawancaranya begini?' Tapi, dialog dengan SBY itu, rasanya tak menjurus kepada apa yang diinfokan kepadanya sebelumnya. Waktu itu SBY bilang, 'Ya sudah nanti kita ketemu lagi.'

Setelah itu, Kaban mendatangi Sudi Silalahi. Lalu Sudi bilang, 'Sudahlah Pak SBY sudah kenal Kaban.' Setelah itu, Kaban keluar pulang. Ketika wartawan mencegat dan bertanya, dia tidak bisa menjelaskan apa pun yang dibicarakan. Karena memang yang dibicarakan tidak ada yang spesifik mengenai bidang tugas tertentu seorang menteri.

Lalu, malam saat presiden akan mengumumkan susunan kabinetnya, Yusril memintanya untuk menunggu saja di rumah. Kaban pun segera pulang ke kediamannya di Bogor. Tiba-tiba sekitar pukul 21.00 handphone-nya berdering. Setelah diangkat, suara seorang pria memintanya agar segera bertemu Jusuf Kalla di Istana Wapres. Dipesankan agar masuk lewat pintu belakang.

Kaban pun segera bergegas ke Jakarta. namun, dalam hati dia masih merasa penasaran. ''Disuruh ke Istana Wapres ada apa nih,'' gumamnya dalam hati. Dia pun mencoba menelepon Hatta Rajasa dan Aksa Mahmud dalam perjalanan. Keduanya berhasil diajak bicara lewat telepon. namun pembicaraan dengan kedua tokoh itu, justru semakin membuatnya bingung.

Lalu, Kaban pun menelepon Ali Muchtar. ''Pak Ali sebenarnya aku disuruh ke Jakarta mau ngapain dan mau ketemu siapa?'' Ali menjawab: ''Abang harus ke istana. Calon menteri yang lain sudah berada di istana." Akhirnya, mobil pun dikebut hingga kecepatan 140 kilometer per jam.

Begitu sampai di depan istana, ternyata Kaban sudah ditunggu. Kemudian SBY datang menemui beberapa calon menteri. ''Tadinya saya mau ajak ngobrol satu per satu, tapi saya sudah paham. Dalam menentukan keputusan ini saya banyak mendapat bisikan dari kiri-kanan. Tapi saya ambil keputusan berdasarkan pandangan mata hati. Saya ajak, bapak-bapak ikut membantu saya,'' ujar SBY.

Semula dia dapat masukan akan diangkat menjadi menteri sosial. Tapi, setelah diumumkan, dia diangkat jadi Menteri Kehutanan. Dia merasa kaget. "Terus terang nggak kebayang menjadi seorang menteri. Waktu dilantik jadi menteri saja, sampai ada perasaan, 'apa iya aku ini jadi meteri?'

Pada awal menjabat menteri, Kaban mengaku sempat merasa 'kagok banget.' Pasalnya, harus ada ajudan dan protokol. Rasanya ada suatu perubahan suasana yang berbeda dari dunia partai ke parlemen dan dari parlemen ke eksekutif. Dia merasakan adanya suatu lompatan beban.

Karena ketika di parlemen cenderung normatif saja, bahasanya ideal. Sedangkan di dunia eksekutif, yang dihadapi dunia yang sebenarnya, nyata. Problemnya menyangkut perilaku manusia yang berneka ragam dan kepentingan beraneka ragam. Sebagai menteri, risiko pertanggungjawaban publiknya lebih terasa.

Cepat Kuasai Masalah
Kendati dia tak pernah membayangkan akan menjadi menteri, apalagi Menteri Kehutanan, dia tak terlihat kurang memahami bidang tugasnya. bahkan dia terlihat cepat menguasai masalah di bidang kehutanan. sejak hari pertama dia dengan tangkas menjawab berbagai pertanyaan wartawan mengenai apa yang akan dilakukannya segera dalam jabatannya sebagai Menteri Kehutanan.

Sepertinya dia sudah mempersiapkan diri dalam waktu cukup lama untuk mengemban tugas itu. Memang, kalau dari sisi penguasaan masalah, dia merasa tidak ada kesulitan. Karena lima tahun aktif di panitia anggaran di DPR, telah bersentuhan dengan Departemen Kehutanan dalam konteks berapa penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di Komisi III DPR dia juga berhubungan Dephut, termasuk kasus-kasusnya. Dia juga pernah di Komisi IX sub komisi BUMN, yang menyentuh BUMN yang diperiksa BPK, termasuk Perhutani dan Dephut.

Dari segi latar belakang pendidikan, dia juga berhubungan dengan masalah kehutanan. karena tesisnya mengulas masalah 'Taman Nasional Gunung Leuseur'. Maka, ketika duduk sebagai Menteri Kehutanan, rasanya dia seperti masuk kembali pada bab-bab tesisnya ketika meraih gelar master (S2) dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dia melihat masalah kehutanan yang harus segera dibenahi, selain masalah illegal logging juga masalah degradasi hutan yang sangat cepat sekali terjadi. Degradasi hutan itu sudah sangat mengganggu fungsi hutan sebagai SDA yang lestari, flora yang beraneka ragam pun sudah sangat rusak.

Dia menjelaskan, pada 1970-an, luas hutan kita mencapai 180 juta hektare. Saat ini, sudah hanya 120 juta hektare. Bahkan hutan yang benar-benar masih utuh, mungkin hanya tingal sekitar 57 juta hektare, sebagaimana dikemukakannya kepada Republika, Minggu, 21 Nopember 2004.

Dia pun memalu genderang memerangi illegal logging. Sebab menurut data beberapa LSM yang diterimanya, dalam lima tahun terakhir ini, akibat keganasan perampokan kayu hutan, tak kurang dari 20 juta hektare telah hancur. Begitu pula data dari Dephut, tak kurang dari 2,7 juta hektare per tahun hutan rusak.

Keluarga
Baginya, keluarga adalah segalanya. Namun, secara terus terang, dia mengakui, setelah sibuk di partai dan parlemen apalagi setelah menteri, dia tidak bisa lagi bertemu dengan anak-anak dalam waktu yang cukup seperti sebelumnya.Dia hanya bisa ketemu anak-anak rata-rata satu jam sehari. Hanya ketemu habis subuh sampai jam 06.00 pagi.

Sampai-sampai anaknya pernah bertanya saat dia pulang jam 22.00. 'Eh kok bapak pulang cepat?' Sebab biasanya, dia pulang tengah malam sejak aktif di partai. Tapi, Kaban bersyukur, meski anak-anaknya masih sedang puber, sampai saat ini tidak ada yang menyimpang dari harapannya.

Terbukti Kalah Memimpin Perang dan Menyuap, Ehud Olmert Jatuh

2008-08-02T00:38:00.000-07:00

PM Israel Ehud Olmert secara mengejutkan menyatakan mengundurkan diri dari jabatan ketua Partai Kadima dan akan mengundurkan diri sebagai PM begitu ketua Partai Kadima yang baru terpilih. Pengadilan kasus korupsi yang melibatkan Ehud Olmert, membuatnya tak berkutik, bahkan dia menyatakan ia tidak akan ikut dalam pemilihan ketua Partai Kadima bulan September mendatang dan akan menyerahkan jabatan perdana menteri pada ketua partai Kadima yang baru untuk meneruskan pemerintahan di Israel.

Namun beberapa pengamat politik Israel sepakat bahwa faktor utama kejatuhan kepemimpinan PM Ehud Olmert adalah kekalahan Israel dalam perang melawan Hizbullah di Lebanon Selatan. Kekalahan Israel dalam perang di Lebanon telah mengubur karir politik Olmert.

Pengamat politik pada harian Maarive Israel, Hanan Crystal ketika diwawancarai Aljazeera.net mengatakan, “Perang Lebanon kedua telah memukul Olmert dan menurunkannya ke tempat yang paling rendah, sementara kasus suap adalah pukulan yang membuatnya TKO.”

“Jika saja perang Lebanon hasilnya memuaskan, maka kasus suap yang menimpanya tidak akan berhasil menjatuhkan Olmert,” lanjut Hanan.

Menurut Hanan, Olmert telah kehilangan kewibawaan, kekuatan dan kredibilitasnya di mata rakyat dan lawan-lawan politiknya, setelah kekalahan tentara Israel di Lebanon. Sebenarnya Olmert masih bisa bertahan hingga tahun 2008 jika tentaranya tak kalah di Lebanon, karena dukungan koalisi partai-partai yang menginginkan terus duduk di kursi Parlemen.

“Seandainya perang berakhir dengan kemenangan Israel, maka Olmert akan mampu menghindar desakan kasus suap. Karena kasus itu bukan kasus yang baru dan sudah diketahui public,” ungkap Hanan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Partai Likud, Benyamin Netanyahu yang mengatakakan bahwa Ehud Olmert telah mengambil langkah yang benar, tapi pengunduran dirinya terlambat, mestinya dilakukan sejak 2 tahun lalu.

Amous Harael, koresponden kemiliteran pada Koran Hartez juga mengatakan bahwa akar permasalahan pengunduran diri Olmert sebenarnya dalam kebijakan dia selama 34 hari memimpin Israel perang melawan Hizbullah.

“Olmert telah kehilangan popularitasnya di mata masyarakat setelah kekalahan. Olmert telah mati pada perang di Lebanon dan dikubur dengan kasus suap dan dana bantuan asing,” tegas Amous Harael. [www.suara-islam.com]

Surat dari Kanda Syahrul ED

2008-08-02T00:13:00.000-07:00

Penjelasan Atas Pernyataan Bersama antara Ketua Umum PB HMI (MPO), Syahrul Efendi Dasopang dan Ketua Umum PB HMI (Dipo), Fajar R. Zulkarnaen

Bismillahirrahmanirrahim

I. Bahwa atas pernyataan bersama tersebut, telah menimbulkan pro dan kontra, pujian dan kecaman, akibat pers yang menerjemahkan hal tersebut sebagai islah. Islah dalam kaitan inipun oleh berbagai pihak dimaknai sebagai penggabungan kedua organisasi menjadi satu organisasi. Yang benar adalah tidaklah seperti itu. Ini hanya komitmen moral saja yang dilandasi semangat dan pemahaman terhadap perintah Allah untuk berpegang teguh pada tali-Nya dan menjauhi perpecahan. Sedangkan penggabungan organisasi hal itu merupakan wewenang struktur kekuasaan di HMI, dan bukan wewenang struktur pimpinan.

II. Komitmen moral persatuan merupakan nilai moral yang melekat pada setiap individu. Tidak seorang pun yang dirinya mengutamakan hati nurani menyukai perpecahan. Apalagi jika moralitas persatuan itu dilandasi oleh semangat untuk menjunjung tinggi dan ketundukan kepada perintah Allah di mana perintah Allah menyatakan secara tegas, “Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah semuanya, dan janganlah berpecah belah.”

III. Tindakan saya yang menandatangani pernyataan bersama tersebut tentu dapat dilihat dari dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Tetapi saya akan mempromosikan sisi positifnya saja. Di tengah kondisi moral masyarakat yang semakin merosot, karena semaraknya perpecahan dan kebejatan moral baik korupsi, perzinahan antara anak dan Ibu yang baru-baru ini menghentakkan hati nurani kita semua, HMI (MPO) mencoba mempromosikan nilai-nilai kelapangan dada mengesampingkan perbedaan demi solidaritas dan persatuan. Nilai-nilai ini dibingkai pula pada ketundukan kepada Allah. Karena itu sudah barang tentu hal itu merupakan refleksi dari semangat tauhid yang kita resapi. Saya percaya, kebesaran kita tidaklah ditentukan oleh banyaknya massa dan kemegahan material, tetapi kebesaran kita ditentukan oleh kebesaran hati dan kerendahan hati menerima uluran tangan dari rival dan kemudian memperlakukannya sebagai saudara.

IV. Dalam konteks isu ini terjadi pada HMI, tentu saya insyaf bahwa hal ini akan menimbulkan multi effect dan multi interpretasi dan juga akan menyedot perhatian publik, khususnya komunitas HMI. Justru karena penghayatan terhadap ajaran yang ditanamkan oleh HMI itulah saya memberanikan diri menyokong komitmen moral persatuan yang dibingkai oleh ketundukan dan pengejewantahan perintah Allah tersebut.

V. Sebagai kader HMI yang dididik lama di HMI (MPO), saya tidak melihat bahwa tindakan saya menyokong komitmen moral persatuan itu dapat menurunkan martabat komunitas HMI (MPO). Dan insyaallah justru sebaliknya. Sebab tindakan yang telah saya lakukan itu selaras dengan penghayatan kita terhadap nilai-nilai Islam yang cinta persatuan dan mengutamakan kepentingan luas di atas landasan petunjuk Allah.

VI. Kepada segenap kader-kader HMI, saya menjelaskan, bahwa dukungan saya sebagai Ketua Umum PB HMI terhadap komitmen moral persatuan tesebut, tidaklah sepantasnya merisaukan hati dan menurunkan semangat ke-HMI-an kita. Sebab eksistensi HMI (MPO) tidaklah ditentukan oleh hubungan yang saling bersaing (rivalitas) dan saling menegasikan antara HMI (MPO) dan HMI (Dipo). Kita harus meletakkan HMI (Dipo) secara proporsional sebagai saudara sesama umat Rasulullah. Eksistensi kita akan ditentukan oleh sejauhmana kita dapat meresapkan ide insan ulil albab pada pemahaman dan tindakan kita.

Bekasi, 29 Juli 2008

Hormat Saya

Syahrul Efendi Dasopang
Ketua Umum PB HMI

HMI Dipo-MPO Islah

2008-07-29T20:58:00.000-07:00

PALEMBANG -- Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) dan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, menjadi saksi dari peristiwa besar dalam sejarah pergerakan kemahasiswaan di Indonesia.Dua kubu di tubuh Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), yakni HMI Diponegoro dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), Senin, 28 Juli, sepakat untuk islah atau kembali bersatu.

Komitmen islah dibacakan Ketua Umum Pengurus Besar PB HMI Diponegoro 2006-2008 Fajar R Zulkarnaen, dan Ketua PB HMI MPO 2007-2009, Syahrul Effendy Dasopa dalam pembukaan Kongres XXVI HMI di Hotel Novotel, Pelambang, Senin, 28 Juli.

"HMI Diponegoro dan HMI MPO sepakat untuk meruntuhkan ego pribadi dan ego kelompok dan menyatu dalam upaya bersama menegakkan syiar Islam,” ucap Fajar dan Syahrul ketika bergantian membacakan pernyataan islah di depan kurang lebih empat ribu kader dan alumni HMI.

Ikrar islah itu langsung disambut standing ovation seluruh hadirin, termasuk Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, mantan Ketua DPR RI Akbar Tandjung, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso.

Fajar mengatakan, kesepakatan islah itu akan ditindaklanjuti dengan perumusan bersama anggaran dasar HMI dengan menyatukan asas dan Nilai Dasar Perjuangan HMI sesuai rumusan Nurcholish Madjid. Selain itu, kedua HMI akan berupaya menggabungkan kepengurusan PB HMI, dan upaya-upaya lainnya untuk menyatukan perbedaan kultural kader-kader HMI di kedua pihak.

Wapres Jusuf Kalla mengharapkan, penyatuan dua organisasi yang berbeda landasan ideologis itu menjadi contoh bagi Korps Alumni HMI (KAHMI), yang kini juga terpecah menjadi dua kepengurusan. “Ini namanya dunia terbalik, anak mengajar bapak. Saya harapkan komitmen itu segera ditindaklanjuti, jangan sampai pecah lagi,” kata wapres.

Mantan Ketua Komisariat HMI Fakultas Ekonomi Universitas Hassanuddin ini menilai, hanya orang berani yang bisa berkonflik. Namun, hanya orang bernyali yang mau berdamai. “Kalau ada masalah, mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan. Jadi besok KAHMI harus teken kesepakatan islah,” ujarnya disambut tepuk tangan ribuan peserta kongres.

JK meminta HMI menjadi organisasi intelektual yang berperan besar bagi bangsa. Sebagai insan akademisi, HMI harus berperan memberi solusi mengatasi masalah kebangsaan. “Sesuai syair hymne HMI, kita adalah insan akademisi, pencipta dan pengabdi, bukan insan penghujat dan pendemo,” tegas wapres.

HMI juga dinilainya berhasil mencetak kader-kader yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin nasional. Bapak lima anak ini mencontohkan 14 menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu adalah alumni HMI. “Karena itu, saya kerap disebut ketua komisariat HMI Kabinet Indonesia Bersatu,” kelakarnya.

Selain islah HMI Diponegoro dan HMI MPO, pembukaan Kongres HMI XXVI kemarin juga diwarnai “islah” JK dan Akbar Tandjung. Kedua tokoh Golkar ini kerap berseberangan pendapat setelah dalam Munas Golkar di Bali, JK terpilih menggantikan Akbar Tandjung sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.

Ketika didaulat memukul gong peresmian pembukaan kongres, JK meminta Fajar dan Syahrul mendampinginya. Tak pelak ribuan kader HMI berteriak meminta Akbar ikut maju ke panggung. Mantan ketua umum PB HMI itu, pun meluluskan permintaan yuniornya. Dia beringsut ke panggung sambil melambaikan tangan yang disambut tepuk tangan meriah hadirin.

Usai memukul gong, JK segera merangkul Akbar dan membuat tanda V (victory) dengan jarinya. Akbar pun tak mau kalah. Sambil menggamit pinggang JK, doktor politik alumni Universitas Gadjah Mada itu juga mengacungkan dua jarinya.

15 Kandidat

Setelah dibuka Wapres JK di Novotel Palembang, seluruh kegiatan Kongres XXVI HMI akan berlangsung di Asrama Haji, Kilometer 10, Palembang. Ketua Panitia Pengarah Kongres XXVI HMI Arif Mustofa mengatakan, kongres akan berlangsung 28 Juli hingga 3 Agustus diikuti empat ribu peserta utusan penuh dan utusan peninjau dari Pengurus Besar, Badko, dan 186 pengurus cabang di seluruh Indonesia.

Masih kata Atrif Mustofa, kongres mengagendakan evaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar HMI periode 2006-2008 hasil Kongres XXV di Makassar, evaluasi AD/ART HMI, dan pemilihan Ketua Umum PB HMI 2008-2010.

Mereka yang akan mengikuti pemilihan Ketua Umum PB HMI 2008-2010 itu adalah Minarmi (Sekjen PB HMI), Pamiga Orba Yusra (Bendahara Umum PB HMI), Hasbullah Khatib (Ketua BPL PB HMI), Muslim Hafidz (Ketua Bidang PPN), Nimran Abdurrahman (Ketua Bidang Hukum dan HAM), dan Arif Mustofa (Ketua Bidang PA).

Selain itu, Sukmono Kumba (Wasekjen PPN), Muhammad Arfan (Kabid Hubungan Internasional), Imam Syafii (Kabid PAO), Farhan Syuhada (Wasekjen PAO), Adi Wibowo (Kabid KPP), dan Jailani (Kabid Media). Kandidat lainnya ialah Amiruzzahri (Kabid Badko HMI NAD), Deding Zamahsyarih (Ketua PTKP), dan Nasir Siregar (Wasekjen Eksternal).

Pemilihan ketua umum PB HMI akan dilaksanakan pada 31 Juli oleh 1.200 utusan penuh dari pengurus besar, Badko, dan cabang. “Pemilihan akan dilakukan dalam dua tahap, yakni pemilihan ketua tim formatur dan middle formatur. Selanjutnya, akan dilakukan pemilihan ketua umum PB HMI,” kata Arif. (Fajar Online)

Kalla Buka Kongres ke-26 HMI di Palembang

2008-07-29T20:35:00.001-07:00

Palembang - Wakil Presiden Jusuf Kalla pagi ini akan membuka Kongres ke-26 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Palembang Sumatera Selatan. Selanjutnya, Kalla juga akan melakukan kunjungan kerja.

Dalam kunjungannya ke Sumatera Selatan, Senin (28/07/2008), Kalla akan menghadiri kongres pembukaan kongres HMI yang diperkirakan diikuti sekitar 3.000 undangan.

"Diperkirakan akan datang sekitar 3.000 undangan dalam pembukaan Kongres HMI tersebut," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Keuangan Sumsel, Budi Rahardjo.

Selain itu, Kalla juga akan meninjau PT Bukit Asam di Tanjungenim, PT Pertamina Unit Pengolahan III Plaju, dan PT Pusri di Sungai Lais.

"Beliau juga ingin tahu tentang kita, dan kita juga mendorong beliau untuk melihat Sumsel sebagai sumber energi, selain itu juga memperlihatkan kesiapan Sumsel terkait masalah konversi mitan," jelas Budi. (DetikNews)

Jawaban Normatif JK untuk HMI

2008-07-29T20:34:00.001-07:00

Jakarta - Maksud hati ingin berdiskusi tentang keadaan bangsa saat ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, namun hanya jawaban normatif yang didapat para mahasiswa yang tergabung dalam HMI ini.

"Jawaban yang konkret tidak ada. Normatif saja," kata Ketua Umum PB HMI Fajar R Zulkarnaen usai bertemu Kalla di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (14/2/2008).

Fajar menjelaskan, pembahasan itu mengenai kenaikan bahan pokok, kasus BLBI, dan konflik-konflik yang terjadi pascapilkada.

"Dia (Kalla) mengatakan bahwa pertama produk BLBI itu kebijakan yang sebetulnya relatif kecil dibandingkan dana rekap yang jauh lebih besar perubahannya terhadap APBN kita. Nah, dan ini kebijakan BLBI sudah dari presiden-presiden sebelumnya dan itu yang tidak bisa dicover," terang Fajar.

Mengenai masalah perekonomian, lanjut Fajar, HMI menyampaikan pemerintah harus mengevaluasi kinerja menteri perekonomian terkait kenaikan harga pokok.

"Jawabannya adalah pertama kenaikan harga bahan pokok disebabkan karena faktor eksternal. Tentang ada peralihan konversi menjadi energi biodiesel atau dan lain sebagainya, dari bahan kedelai maupun gandum dan sebagainya," jelasnya.

Kecewakah HMI atas jawaban normatif Kalla? "Kami biasa saja (dengan tanggapan itu). Kita sudah dewasa. Tapi itu sebuah diskusi, jadi kita memberikan input. Nanti kita lihat lagi yang selanjutnya," pungkasnya. (DetikNews)

Coretan Kalla untuk HMI

2008-07-29T20:31:00.000-07:00

Jakarta - Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) akan merayakan ulang tahun ke-61 pada 17 Februari 2008. Wapres Jusuf Kalla pun tidak lupa memberi hadiah kepada HMI.

Hadiah ini diberikan Kalla saat sekitar 20 anggota PB HMI bertandang ke kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (14/2/2008).

"Yakin usaha sampai dengan betul dan bermanfaat, Jakarta 14/2-2008. M Jusuf Kalla," tulis JK dalam kanvas berukuran 50x100 cm.

Ketua Umum PB HMI Fajar R Zulkarnaen menjelaskan, dalam pertemuan itu, HMI menyampaikan agenda-agenda eksternal. Selain itu HMI juga menyampaikan aspirasi mengenai keadaan bangsa saat ini.

"Selain menyampaikan agenda eksternal, kami juga menyampaikan aspirasi kami mengenai agenda-agenda internal menyangkut pelaksanaan puncak perayaan ulang tahun ke-61 HMI yang kita rencanakan diselenggarakan pada 17 Februari 2008 di Depok," jelasnya. (DetikNews)

Fakta Gerakan Kaum Muda

2008-07-22T00:42:00.000-07:00

BangAkbar.com - Menjadi fakta bahwa sebuah perubahan dan perputaran sejarah kebangsaan suatu negeri akan selalu diwarnai mobilitas para pemudanya.

erakan mahasiswa selalu muncul ketika sistem politik yang ada tidak berjalan semestinya. Artinya,sebuah gerakan mahasiswa lahir dari situasi politik yang tidak menguntungkan,sehingga mereka menuntut kembali peran politiknya dalam interaksi politik nasional. Bahkan,gerakan mahasiswa akan semakin menguat jika sistem politik yang berlaku bersifat otoriter. Kondisi itulah yang membuat gerakan mahasiswa 1966 dikatakan telah membuka sejarah baru bangsa ini.

Sejatinya gerakan 1966 bukanlah sebuah aksi (movement) untuk menumbangkan Presiden Soekarno,tetapi lebih sebagai gerakan koreksi total terhadap penyelewengan yang dilakukan pemerintah saat itu.Utamanya adalah menentang peristiwa pemberontakan G-30-S yang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI).Mahasiswa sebagai kekuatan arus bawah turun membela UUD 1945 dan Pancasila.

Aksi-aksi gerakan mahasiswa 1966 diformulasikan dalam bentuk slogan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu bubarkan PKI,turunkan harga karena kondisi perekonomian sangat merosot, dan bubarkan kabinet 100 menteri.Kehancuran ekonomi ketika itu salah satunya karena pemerintah menerapkan politik sebagai panglima tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Akibatnya,antrean-antrean pembeli kebutuhan pokok menjadi pandangan seharihari.

Di samping itu,mahasiswa menuntut adanya efektivitas kabinet. Ketiga tuntutan tersebut dilandasi semangat untuk membela ideologi negara yang ingin diubah menjadi ideologi komunis.Hal ini memiliki benang merah dengan kebangkitan nasional yang digaungkan para pendahulu yang juga kaum muda. Mereka melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Terbentuknya nasionalisme menjadi inti dari gerakangerakan selanjutnya menuju kemerdekaan.

Hal yang kemudian terformulasi secara jelas terhadap kebangsaan. Semangat kebangsaan semakin mengkristal ketika para pemuda yang berangkat dari berbagai latar belakang yang masih bersifat kedaerahan, mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 1928: bertanah air satu,berbangsa yang satu,dan menjunjung bahasa persatuan,Indonesia. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah puncak kulminasi dari gerakan kebangkitan nasional yang benihnya mulai ditanam pada 1908 ketika Boedi Oetomo berdiri.

Proklamasi yang dikumandangkan Bung Karno dan Bung Hatta tidak dilewati dengan jalan singkat.Butuh koordinasi sejarah perjuangan dan komitmen politik anak bangsa yang sangat panjang. Akan tetapi pada 1965, yang merupakan puncak kekuatan pemerintahan Orde Lama,Bung Karno justru memberikan ruang pada PKI. Terlebih,Bung Karno ketika itu mengusung propaganda nasionalisme,agama,komunis (nasakom).Hal inilah yang kemudian membuat kehidupan kemahasiswaan sangat didominasi oleh perjuangan ideologi.

PKI memiliki underbowdi tingkat mahasiswa lewat Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang mendominasi dunia kemahasiswaan. Peristiwa G-30-S PKI membuat gerakan antikomunis semakin solid.Hal inilah yang kemudian melahirkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Penentangan terhadap PKI dan afiliasinya CGMI dalam tubuh mahasiswa ditunjukkan secara terbuka oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).Sehingga pada satu waktu,Ketua Komite Sentral PKI DN Aidit mengungkapkan, kalau CGMI tidak bisa membubarkan HMI,lebih baik pakai sarung saja.

Memang sempat muncul asumsi yang menyebutkan bahwa gerakan mahasiswa 1966 merupakan bagian dari grand designyang dilakukan militer.Apalagi ketika itu hanya ada tiga kekuatan politik yang dominan,Bung Karno,TNI,dan PKI.Padahal PKI juga menjadi kekuatan yang mendukung Bung Karno.Menjadi wajar muncul anggapan-anggapan bahwa gerakan mahasiswa 1966 menjadi ”alat militer”.

Apalagi ada perbedaan pandangan antara militer dan Bung Karno mengenai PKI, sementara militer sendiri tidak ingin berhadapan langsung secara frontal dengan Bung Karno. Militer dan PKI telah berseteru sejak lama dan PKI menganggap militer sebagai musuh politik. Menjadi wajar pula ketika akhirnya militer mendukung gerakan mahasiswa.Peristiwa G-30-S PKI menjadi pemicu koinsidensi kepentingan antara mahasiswa dan militer.

Ada musuh bersama yang harus dilawan.Sebab, untuk menjadikan sebuah gerakan masif dan menjadi sebuah gerakan massa yang efektif perlu adanya musuh bersama (common enemy). Tetapi tidak sepenuhnya militer yang mengendalikan gerakan mahasiswa 1966.IdeTritura murni datang dari mahasiswa. Pada awal kepemimpinan Orde Baru, rencana pembangunan pembangunan ekonomi dikedepankan.Ekonomi menjadi perhatian pemerintah Orde Baru yang ketika Orde Lama terbengkalai.

Hasilnya,perekonomian Indonesia tumbuh sangat cepat dan mencapai puncaknya pada era 1980-an,saat Indonesia berhasil swasembada pangan. Tapi fondasi ekonomi yang dibangun Soeharto ternyata rapuh.Ketika krisis melanda pada 1998,Indonesia terguncang.Kejatuhan ekonomi yang bermula terjadi di kawasan Asia berubah menjadi krisis politik,krisis kepemimpinan, dan berujung pada krisis multidimensi. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya praktek kolusi,korupsi,dan nepotisme (KKN) yang telah berlangsung lama.

Masyarakat pun mulai menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan Soeharto. Akibat tekanan yang begitu kuat,Soeharto pun mundur setelah 32 tahun lebih berkuasa.Perubahan yang terjadi juga dipelopori mahasiswa yang terus melakukan aksi-aksi demonstrasi dan akhirnya menguasai Gedung DPR. Menjadi fakta bahwa perputaran sejarah kebangsaan suatu negeri akan selalu diwarnai mobilitas para pemudanya.(*)

AKBAR TANDJUNG
Eksponen 1966

Trio Politisi Ulung Akbar, Yusril dan Bawazier Mulai “Kampanye”

2008-07-22T00:39:00.000-07:00

BangAkbar.com - Meski masa kampanye pilpres belum dimulai, Akbar Tandjung, Yusril Ihza Mahendra dan Fuad Bawazier, mulai “kampanye”. Dalam diskusi interaktif bertema “Komunikasi Politik Capres Cawapres Jelang Pemilu 2009”, Sabtu, (19/07/08) di Jakarta. Dua diantara tiga trio tersebut mengisyaratkan siap maju sebagai kandidat capres cawapres. Kalau Yusril bersedia menjadi cawapres capres Wiranto, Akbar sudah didekati 2 partai politik pengusung. Sementara Fuad lebih memilih di belakang layar Partai Hanura.

Dialog interaktif yang digelar oleh Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana tersebut dipandu oleh Wapemred ANteve Uni Lubis. Sebagai panelis ahli Direktur Reform Institute Yudi Latief yang juga peneliti politik dan Wakil Rektor Universitas Paramadina. Dialog berlangsung menarik karena Uni memancing ketiga tokoh tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan politis.

Dalam kaca mata komunikasi politik dalam konteks pilpres Yudi mengatakan dibutuhkan figur yang nyata dan konkret. “Dia harus hadir dan dikenal betul oleh rakyat,” urainya. Penciptaan citra melalui media sifatnya membantu bukan yang utama.

Menurut Yudi, iklan politik dalam rangka capres cawapres yang berlebihan justru akan menjadi bumerang karena akan berdampak negatif bagi yang bersangkutan. “Jadi terkenal tetapi jadi tidak disukai,” papar Yudi.

Saat giliran Fuad diberi kesempatan berbicara, Uni memperkenalkan sebagai tokoh berpengalaman di beberapa partai. “Empat kali,” sindir Uni kepada Fuad yang tawa undangan. Sebelum aktif di partai besutan Wiranto, Hanura, Fuad sempat aktif di Partai Amanat Nasional. “Saya tidak mencalonkan diri,” ujarnya yang menyiratkan hanya mendukung dari belakang.

Pindah ke Yusril, Uni menjadi penyambung lidah Yusril. “Bang Yusril bisik-bisik tadi nggak pake mikro phone bilang mau jadi cawapres Pak Wiranto,” ungkap Uni disambut tawa riuh seratusan peserta dialog.

Sementara itu Akbar Tandjung menegaskan kembali bahwa entry point pilpres untuk capres dan cawapres ditentukan oleh partai politik. “Banyak yang terpanggil tetapi tidak terpilih,” canda Akbar.

Akbar memprediksi, jika rancangan UU pilpres yang sedang digodok DPR nantinya mensyaratkan angka 20 persen dukungan partai politik maka hanya ada paling banyak 4 capres. “Kita ambil 20 persen ditengah-tengah antara 15 dan 30 persen,” prediksi Akbar.

HMI Jangan Lupakan Kebutuhan Dasar Mahasiswa

2008-07-22T00:36:00.001-07:00

BangAkbar.com - Selain sibuk dengan aktifitas yang bernuansa politis, HMI diharapkan untuk tidak melupakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mahasiswa. Begitulah pesan yang disampaikan Akbar Tandjung dalam sambutannya pada acara Pelantikan Pengurus HMI Cabang Depok, Minggu (20/7).

Dalam kesempatan tersebut, Akbar mengingatkan agar HMI tidak lupa untuk mengakomodasi kebutuhan dan minat mahasiswa (student need and student interest). “Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan bimbimngan tes, penerbitan diktat atau modul kuliah maupun studi-studi, khususnya wacana keislaman,” jelas Akbar.

“Jangan sampai, setelah memasuki HMI, pengetahuan keislaman mahasiswa tersebut sama sekali tidak bertambah,” ujar Akbar. Sementara, minat mahasiswa pada bidang-bidang tertentu seperti Olahraga, Politik dan sebagainya juga dapat terus dijalankan. Akbar pun mengingatkan agar mahasiswa tidak segan-segan untuk memanfaatkan Gedung Insan Cita.

Sesuai dengan tema acara pada hari itu, “Aktualisasi Peran & Fungsi HMI Bagi Masyarakat Kota Depok” dihadapan walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail yang hadir pada saat itu, Akbar mengatakan, “HMI juga harus mendukung Walikota Depok agar sukses menjalankan pemerintahannya sesuai dengan visi-misi.” Selain Nur Mahmudi Ismail, turut hadir Gambar Anom, Ramly Hutabarat dan alumni HMI lainnya.

Secara pribadi, Akbar mengaku kenal dengan Aulia Kosasih (Ketua HMI Cabang Depok yang dilantik) sebelumnya. Yaitu ketika terjadi insiden kekerasan fisik yang menimpa Aulia. Sehingga harus menjalani perawatan medis. Berdasarkan pengalaman tersebut, Akbar yakin bahwa Aulia akan menjalankan tugasnya sebagai Ketua HMI Cabang Depok dengan baik.

Ismail Yusanto: SKB Tak Sentuh Substansi Persoalan

2008-06-15T20:29:00.000-07:00

Detik Islam.Com – Setelah sekian lama ditunggu, pemerintah akhirnya bersikap terhadap aliran Ahmadiyah yang telah meresahkan umat Islam. Setidaknya itu bisa dilihat dari keluarnya SKB tiga menteri yang memberi peringatan keras kepada Ahmadiyah untuk menghentikan aktivitasnya yang menyimpang dari Islam. Namun demikian meski SKB telah keluar, umat Islam masih menganggap SKB ini tidak menyentuh substansi persoalan, yakni penghinaan terhadap Nabi Muhammad dengan menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir dan pengacak-acak Alquran. “Kalau hanya diperingatkan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap eksistensi Ahmadiyah dengan substansinya itu, karenanya maka SKB ini tidak menyelesaikan persoalan,” tegas Ismail Yusanto, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Berikut petikan wawancaranya dengan Abu Ziad beberapa waktu lalu di Jakarta.

Komentar Anda terhadap keluarnya SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah?

Pertama sebagai sebuah proses tentu keluarnya SKB ini merupakan sebuah kemajuan. Karena setelah sekian lama tak bersikap, akhirnya pemerintah bertindak juga dengan keluarnya SKB itu. Dan sekaligus menunjukkan pada khalayak bahwa Ahmadiyah memang benar-benar telah menyimpang. Tidak mungkin kan, kalau SKB telah keluar, namun Ahmadiyah tidak menyimpang. Itu saya kira point penting yang harus kita catat. Tapi meski demikian, kita melihat bahwa SKB itu belum menyentuh substasi dari persoalan. Itu kalau kita menggunakan logika hubungan antara substansi persoalan dan tindakan.

Apa substansi persoalan Ahmadiyah?

Substansi persoalannya adalah pada fakta bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang telah dinyatakan sesat dan menyesatkan karena Ahmadiyah telah melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw dengan menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir dan juga telah melakukan pengacak-acakan terhadap Alquran dalam kitab Tadzkirah yang dianggap sebagai wahyun muqaddas. Nah SKB itu sama sekali tidak menyentuh eksistensi Ahmadiyah. Padahal eksistensi Ahmadiyah itu ditopang oleh substansi persoalan tadi itu.

Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi telah memiliki cabang di seluruh daerah. Kalau hanya diperingatkan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap eksistensi Ahmadiyah dengan substansi yang saya sebut, Karenanya maka SKB itu saya katakan tidak menyelesaikan persoalan.

Lalu apa yang perlu dilakukan pemerintah sehingga bisa menyelesaikan persoalan ini?

Penyelesaian mendasar dari substansi persoalan tersebut ada dua alternatif. Pertama, meminta Ahmadiyah untuk ruju’ ilal haq atau kembali kepada jalan Islam yang benar dengan cara meninggalkan semua keyakinan, kepercayaan dan pemahaman serta kegiatan yang menyimpang. Atau Kedua, menyatakan diri atau dinyatakan sebagai agama selain Islam bila Ahmadiyah bersikeras tidak mau meninggalkan semua perkara yang menyimpang itu.

Kesempatan untuk melakukan penyelesaian mendasar tadi sesungguhnya sudah ada, yakni ketika pemerintah memberikan waktu 3 bulan untuk mewujudkan secara nyata 12 komitmen yang dinyatakan oleh pimpinan Ahmadiyah di hadapan Tim Pakem pada tanggal 15 Januari 2008 lalu. Tapi dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Tim Pakem selama 3 bulan tersebut, Ahmadiyah tetap kokoh berpegang pada semua perkara yang menyimpang tadi. Oleh karena itu, berdasar fakta di atas, Ahmadiyah telah secara nyata dan sengaja terus melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah menegaskan la nabiyya ba’dii (tidak ada nabi setelah ku) dengan menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah nabi Muhammad. Juga telah secara nyata dan sengaja melakukan pengacak-acakan terhadap al Qur’an sebagaimana bisa dibaca dalam kitab Tadzkirah yang dianggap sebagai wahyu suci Ahmadiyah.

Penghinaan terhadap Nabi dan pengacak-acakan al Qur’an secara nyata dan sengaja tersebut jelas merupakan tindak kemungkaran yang sangat besar, yang membuat siapa saja yang melakukan menjadi murtad/kafir dan wajib dihukum. Oleh karena hal itu dilakukan oleh Ahmadiyah, maka Ahmadiyah wajib DIBUBARKAN karena hanya dengan cara itu kemungkaran yang amat besar tersebut bisa dihentikan.

Dalam butir SKB itu, Ahmadiyah diminta untuk menghentikan kegiatannya, tidakkah ini cukup sebagai awal untuk pembubaran Ahmadiyah?

Sebagai awal mungkin bisa. Tapi harus diingat, melalui SKB itu eksistensi organisasi Ahmadiyah tetap ada. Karenannya, pemerintah harus didorong terus hingga terbit Keppres pembubaran Ahmadiyah

Kira-kira jemaah Ahmadiyah bisa melaksanakan butir-butir SKB itu?

Tidak akan bisa. Bagaimana mereka akan menghentikan kegiatannya wong kegiatan mereka itu ya dua substansi tadi itu.

Kalau mereka melanggar SKB, Ahmadiyah kan bisa dibekukan?

O iya. Memang begitu. SKB adalah jalan konservatif yang ditempuh oleh pemerintah untuk tetap mengikuti logika hukum. Memang itu jalan paling aman buat pemerintah. Pemerintah ikuti rute PNPS 1961 pasal 2 ayat 1 yaitu keluarnya SKB. Kemudian kalau terbukti Ahmadiyah melanggar peringatan itu maka akan keluar ketentuan pasal 2 ayat 2 berupa Keppres pembubaran. Jadi memang ini sebenarnya jalan aman bagi pemerintah, dan kalau pemerintah konsisten akan tiba pula saatnya Ahmadiyah itu dibubarkan.

Sekarang yang perlu dilakukan umat Islam seperti apa?

Kita terima SKB sebagai sebuah proses yang dilakukan pemerintah dalam mengambil tindakan. Tapi kita tidak boleh berhenti. Kita harus dorong pemerintah sampai keluarnya keppres. Untuk itu kita harus kembali bersabar, seperti tiga bulan yang kemarin itu ketika kita bersabar menunggu proses pemantauan. Begitulah bila kita coba menggabungkan antara aspirasi kita dengan logika pemerintah. Kita memang harus terus mendorong pembubaran Ahmadiyah, sambil tetap juga memberikan kesadaran kepada mereka untuk ruju’ ilal haq karena inilah solusi yang paling bagus. (www.detikislam.com)

Tidak Mematuhi Aturan Polisi, AKKBB Jadi Sasaran Hukuman

2008-06-05T20:28:00.000-07:00

Membongkar Jaringan AKKBB (2)

2008-06-05T20:03:00.000-07:00

Bulan Mei lalu, ada dua isu panas di tengah masyarakat kita. Pertama soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Yang kedua, soal kelompok sesat Ahmadiyah yang hendak dibubarkan namun mendapat dukungan dari koalisi liberal dan kelompok non-Muslim.

Di saat itulah, Abdurrahman Wahid terbang ke Amerika Serikat memenuhi undangan Shimon Wiesenthal Center (SWC) untuk menerima Medal of Valor, Medali Keberanian. Selain untuk menerima medali tersebut, Durahman juga menyatakan ikut merayakan hari kemerdekaan Israel, sebuah hari di mana bangsa Palestina dibantai besar-besaran dan diusir dari tanah airnya.

Medali ini dianugerahkan kepada mantan presiden RI ini dikarenakan Durahman dianggap sebagai sahabat paling setia dan paling berani terang-terangan menjadi pelindung kaum Zionis-Yahudi dunia di sebuah negeri mayoritas Muslim terbesar seperti Indonesia.

Acara penganugerahan medali tersebut dilakukan dalam sebuah acara makan malam istimewa yang dihadiri banyak tokoh Zionis Amerika dan Israel, termasuk aktor pro-Zionis Will Smith (The Bad Boys Movie), di Beverly Wilshire Hotel, 9500 Wilshire Blvd., Beverly Hills, Selasa (6 Mei), dimulai pukul 19.00 waktu Los Angeles.

Lazimnya acara penganugerahan penghargaan, maka dalam acara ini pun selain medali, ada juga sejumlah dollar yang dihadiahkan Shimon Wiesenthal Center kepada sang penerima. Hanya saja, berapa besar jumlah hadiah berupa uang ini tidak disebutkan dalam situs resmi Wiesenthal Center tersebut (www.wiesenthal.com).

Dalam acara dinner yang dihadiri tokoh-tokoh Zionis Amerika dan Israel, di antaranya C. Holland Taylor (CEO LibForAll), Rabbi Marvin Hier (Pendiri SWC, dinobatkan oleh Newsweek Magazines sebagai Rabbi paling berpengaruh nomor satu di AS tahun 2007-2008), Rabbi Abraham Cooper (menempati urutan ke-25 Rabbi paling berpengaruh di AS tahun 2008), CEO Sony Corporation, dan lainnya, antara penerima penghargaan dengan tuan rumah—para Zionis Amerika dan Israel tersebut—berlangsung obrolan santai namun serius.

Selain isu Ahmadiyah, topik kontroversi kenaikan harga BBM yang tengah hangat di dalam negeri (Indonesia) pasti menjadi salah satu bahan pembicaraan mereka mengingat kebijakan pemerintahan SBY tersebut sesungguhnya mengikuti Grandesign Washington agar harga minyak di Indonesia bisa sama dengan harga minyak di New York, sesuai Letter of Intent (LOI) dengan IMF pada tahun 1999. DI tahun 2000, USAID pun telah mengucurkan dollar dalam jumlah besar kepada pemerintah RI untuk memuluskan liberalisasi sektor Migas (silakan baca wawancara eramuslim dengan Revrisond Baswir dalam rubrik bincang-bincang).

Target IMF untuk menyamakan harga BBM di New York dengan di Indonesia sebenarnya sudah harus tercapai pada tahun 2005, namun tersendat-sendat karena penolakan dari rakyat Indonesia sangat kuat. Sebab itu, di tahun 2008 ini Amerika agaknya tidak mau hal tersebut tersendat lagi. “Penyesuaian” harga BBM harus terus jalan. Zionis-Amerika sangat berkepentingan dengan hal ini, sebab itu mereka mendesak pemerintahan SBY yang memang sangat takut dan tunduk tanpa reserve pada AS agar segera menaikkan harga BBM. Bagaimana takutnya SBY terhadap AS bisa kita lihat sendiri saat Presiden Bush datang ke Bogor, 20 November 2006, di mana persiapan yang dilakukan pemerintah ini sangat keterlaluan berlebihan dan cenderung paranoid.

Pada tanggal 24 Mei 2008, pemerintah menaikkan harga BBM. Abdurrahman Wahid sudah tiba di tanah air. Untuk menekan penolakan, pemerintah SBY (lagi-lagi) memberi ‘permen’ kepada sebagian rakyat miskin bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun Social bumper ini malah menjadi bulan-bulanan kecaman ke pemerintah. Gelombang unjuk rasa dilakukan mahasiswa dan elemen-elemen rakyat. Tokoh-tokoh nasional seperti Amien Rais dan Wiranto pun sudah terbuka menyatakan ‘perang’ terhadap sikap pemerintah menaikkan harga BBM. Banyak kalangan berfikir, demo-demo ini akan meningkat eskalasinya hingga jadi besar, bahkan bukan mustahil rusuh Mei 1998 terulang kembali. Teriakkan “Turunkan SBY-JK!” sudah terdengar di mana-mana. Pihak kepolisian menerapkan status Siaga Satu saat itu.

Sejak itu tiada hari tanpa demo. Istana merupakan tempat paling favorit para pendemo. Hari ahad, 1 Juni 2008, sejumlah elemen masyarakat termasuk massa dan anggota PDIP dan elemen umat Islam seperti FUI, HTI, dan FPI, sudah mengantungi izin untuk melakukan aksi unjuk rasa di Monas, Jakarta. Sedangkan AKKBB menurut laporan ke pihak kepolisian hanya melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI, sekitar tiga kilometer dari kawasan Silang Monas.

Jalur Demo dan Polisi yang Aneh

Dari Bundaran HI, tiba-tiba massa AKKBB bergerak long-march ke kawasan silang Monas yang sudah dipenuhi massa umat Islam yang tengah berdemo. Padahal pemberitahuannya hanya ke Bundaran HI. Aparat kepolisian berusaha mencegah massa AKKBB yang sebagiannya merupakan pendemo bayaran yang sesungguhnya tidak tahu apa-apa menuju silang Monas di mana massa elemen umat Islam tengah melakukan demo, agar tidak terjadi bentrok.

Namun massa AKKBB membandel dan polisi (anehnya) tidak mampu menghalangi massa AKKBB mendekati massa umat Islam. Setelah berdekatan, orator dari massa AKKBB memprovokasi massa umat Islam yang banyak terdiri dari para laskar meneriakkan, “Laskar setan!” dan sebagainya. Terang, mendapat provokasi seperti ini anak-anak muda dari massa Islam marah. Apalagi di antara massa AKKBB yang berada di dekat massa Islam ada yang membawa-bawa spanduk besar berisi penolakan SKB Ahmadiyah. Ini jelas provokasi. Anak-anak Laskar Islam pun menyerbu massa AKKBB. Dan terjadilah rusuh Monas.

Dalam tulisan ketiga, akan dipaparkan keanehan lainnya ba’da peristiwa Monas yaitu sikap SBY yang tiba-tiba cepat tanggap (biasanya peragu dan lamban), respon Kedubes AS dan pejabat Kedubes AS yang menjenguk korban, plintiran media massa baik itu cetak maupun teve, dan sebagainya.

Apa pun itu, semua ini telah berhasil membelokkan isu utama negeri ini dari yang tadinya menyoroti kenaikan BBM dan penolakan Ahmadiyah, menjadi isu sentral pembubaran FPI. Baik SBY maupun para liberalis dan non-Muslim yang tergabung dalam AKKBB (termasuk kelompok sesat Ahamdiyah) diuntungkan.

Pernyataan Resmi Munarman SH Terkait Insiden Monas

2008-06-05T19:13:00.000-07:00

Munarman SH Disembunyikan Jenderal dan Pejabat Tinggi Negara, Beliau Tidak Kabur Layaknya Pelaku Kriminal Sebagaimana Pemberitaan Media

2008-06-05T18:16:00.000-07:00

Sebagaimana diterbitkan Eramuslim, aktivis HAM dan Advokat, yang juga mantan Ketua Umum YLBHI Munarman SH menyatakan, pemberangusan terhadap ormas Islam merupakan bentuk kongkrit dan sisi lain peperangan yang dilancarkan AS dan sekutunya untuk mempertahankan dominasi kekuasaan pada sistem yang berlaku di tanah air.

Menurutnya, saat ini ada dua level yang menjadi target AS dalam perangnya melawan terorisme; pertama, terhadap terorisme itu sendiri dan kedua secara politis terhadap ormas-ormas Islam.

Ia juga mensinyalir ada kelompok tertentu yang memang dilatih untuk 'menyerang' ormas-ormas Islam. Berikut petikan wawancara dengan Munarman SH usai acara Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan bertema 'FBR, FPI vs LSM Komparador' di Jakarta, Senin (19/6/2006).

Munarman SH kini menghilang. Terkait menghilangnya Munarman SH, mantan Presiden RI dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengaku mengetahui bahwa Panglima Laskar Islam Munarman disembunyikan dan dilindungi oleh seorang jenderal dalam Kompas Kamis, 5 Juni 2008. Sehingga beliau tidak bisa disamakan dengan para kriminalis lainnya. Munarman SH adalah Komando Laskar Pembela Islam. Sebagaimana tampak di video tragedi Monas, 1/6/2008, beliau terlihat kesulitan mengendalikan massanya yang bertindak keras pada massa AKKBB karena provokasinya yang menyeret SARA.

Lanjut Gus Dur, "Jenderal ini diperintah oleh seorang pejabat negara. Saya tahu kok, namanya tahu, alamatnya tahu. Tapi yang jelas suruhan," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/6/2008). Munarman hingga saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang dikeluarkan polisi terkait kekerasan di Monas.

Namun, Gus Dur enggan menyebutkan nama dan jabatan jenderal tersebut, bahkan ketika didesak untuk memberitahukan inisial nama jenderal tersebut.

Yusril I M Sepakat Ahmadiyah Sesat

2008-06-04T21:34:00.000-07:00

Berikut ini adalah isi e-mail yang Bob Syahrial Ghozali, salah satu kader HMI, dapatkan dari Bpk Yusril Ihza Mahendra, aktifis KAHMI dan mantan Ketua Umum PBB yang baru-baru ini menjadi artis membintangi film Cheng Ho. Isinya terkait eksistensi Ahmadiyah di Indonesia. Selamat membaca!

1. QS AL AHZAB 40: ” Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-nabi”

2. Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Perumpamaan saya dan para Nabi sebelum saya seperti orang yang membangun satu bangunan lalu dia membaguskan dan membuat indah bangunan itu kecuali tempat batu yang ada di salah satu sudut. Kemudian orang-orang mengelilinginya dan mereka ta’juk lalu berkata: ‘kenapa kamu tidak taruh batu ini.?’ Nabi menjawab : Sayalah batu itu dan saya penutup Nabi-nabi”

3. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jubair bin Mut’im RA bahwa Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya saya mempunyai nama-nama, saya Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Mahi, yang mana Allah menghapuskan kekafiran karena saya, saya Al-Hasyir yang mana manusia berkumpul di kaki saya, saya Al-Aqib yang tidak ada Nabi setelahnya”

4. Abu Daud dan yang lain dalam hadist Thauban Al-Thawil, bersabda Nabi Muhammad SAW:

“Akan ada pada umatku 30 pendusta semuanya mengaku nabi, dan saya penutup para Nabi dan tidak ada nabi setelahku”

5. Khutbah terakhir Rasulullah …

” …Wahai manusia, tidak ada nabi atau rasul yang akan datang sesudahku dan tidak ada agama baru yang akan lahir.Karena itu, wahai manusia, berpikirlah dengan baik dan pahamilah kata-kata yang kusampaikan kepadamu. Aku tinggalkan dua hal: Al Quran dan Sunnah, contoh-contoh dariku; dan jika kamu ikuti keduanya kamu tidak akan pernah tersesat …”

6. Rasulullah SAW menjelaskan: “Suku Israel dipimpim oleh Nabi-nabi. Jika seorang Nabi meninggal dunia, seorang nabi lain meneruskannya. Tetapi tidak ada nabi yang akan datang sesudahku; hanya para kalifah yang akan menjadi penerusku (Bukhari, Kitab-ul-Manaqib).

7. Rasulullah SAW menegaskan: “Posisiku dalam hubungan dengan nabi-nabi yang datang sebelumku dapat dijelaskan dengan contoh berikut: Seorang laki-laki mendirikan sebuah bangunan dan menghiasinya dengan keindahan yang agung, tetapi dia menyisakan sebuah lubang di sudut untuk tempat sebuah batu yang belum dipasang. Orang-orang melihat sekeliling bangunan tersebut dan mengagumi keindahannya, tetapi bertanya-tanya, kenapa ada sebuah batu yang hilang dari lubang tersebut? Aku seperti batu yang hilang itu dan aku adalah yang terakhir dalam jajaran Nabi-nabi”. (Bukhari, Kitab-ul-Manaqib).

8. Rasulullah SAW menyatakan: “Allah telah memberkati aku dengan enam macam kebaikan yang tidak dinikmati Nabi-nabi terdahulu: - Aku dikaruniai keahlian berbicara yang efektif dan sempurna. - Aku diberi kemenangan karena musuh gentar menghadapiku - Harta rampasan perang dihalalkan bagiku. -Seluruh bumi telah dijadikan tempatku beribadah dan juga telah menjadi alat pensuci bagiku. Dengan kata lain, dalam agamaku, melakukan shalat tidak harus di suatu tempat ibadah tertentu. Shalat dapat dilakukan di manapun di atas bumi. Dan jika air tidak tersedia, ummatku diizinkan untuk berwudhu dengan tanah (Tayammum) dan membersihkan dirinya dengan tanah jika air untuk mandi langka. - Aku diutus Allah untuk menyampaikan pesan suciNYA bagi seluruh dunia. – Dan jajaran Kenabian telah mencapai akhirnya padaku (Riwayat Muslim, Tirmidhi, Ibnu Majah)

9. Rasulullah SAW menegaskan: “Rantai Kerasulan dan Kenabian telah sampai pada akhirnya. Tidak akan ada lagi rasul dan nabi sesudahku”. (Tirmidhi, Kitab-ur-Rouya, Bab Zahab-un-Nubuwwa; Musnad Ahmad; Marwiyat-Anas bin Malik).

10. Rasulullah SAW menjelaskan: ‘Saya Muhammad, Saya Ahmad, Saya Pembersih dan kekafiran harus dihapuskan melalui aku; Saya Pengumpul, Manusia harus berkumpul pada hari kiamat yang datang sesudahku. (Dengan kata lain, Kiamat adalah satu-satunya yang akan datang sesudahku); dan saya adalah Yang Terakhir dalam arti tidak ada nabi yang datang sesudahku”. (Bukhari dan Muslim, Kitab-ul-Fada’il, Bab Asmaun-Nabi; Tirmidhi, Kitab-ul-Adab, Bab Asma-un-Nabi; Muatta’, Kitab-u-Asma-in-Nabi; Al-Mustadrak Hakim, Kitab-ut-Tarikh, Bab Asma-un-Nabi).

11. Rasulullah SAW menjelaskan: “Allah yang Maha Kuasa tidak mengirim seorang Nabi pun ke dunia ini yang tidak memperingatkan ummatnya tentang kemunculan Dajjal (Anti-Kristus, tetapi Dajjal tidak muncul dalam masa mereka). Aku yang terakhir dalam jajaran Nabi-Nabi dan kalian ummat terakhir yang beriman. Tidak diragukan, suatu saat, Dajjal akan datang dari antara kamu”. (Ibnu Majah, Kitabul Fitan, Bab Dajjal).

12. Abdur Rahman bin Jubair melaporkan: “Saya mendengar Abdullah bin ‘Amr ibn-’As menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan bergabung dengan mereka. Tindak-tanduknya memberi kesan seolah-olah beliau akan meninggalkan kita. Beliau berkata: “Aku Muhammad, Nabi Allah yang buta huruf”, dan mengulangi pernyataan itu tiga kali. Lalu beliau menegaskan: “Tidak ada lagi Nabi sesudahku”. (Musnad Ahmad, Marwiyat ‘Abdullah bin ‘Amr ibn-’As).

13. Rasulullah SAW berkata: ” Allah tidak akan mengutus Nabi sesudahku, tetapi hanya Mubashirat”. Dikatakan, apa yang dimaksud dengan al-Mubashirat. Beliau berkata: Visi yang baik atau visi yang suci”. (Musnad Ahmad, marwiyat Abu Tufail, Nasa’i, Abu Dawud). (Dengan kata lain tidak ada kemungkinan turunnya wahyu Allah di masa yang akan datang. Paling tinggi, jika seseorang mendapat inspirasi dari Allah, dia akan menerimanya dalam bentuk mimpi yang suci).

14. Rasulullah SAW berkata: “Jika benar seorang Nabi akan datang sesudahku, orang itu tentunya Umar bin Khattab”. (Tirmidhi, Kitab-ul-Manaqib).

15. Rasulullah SAW berkata kepada ‘Ali, “Hubunganmu denganku ialah seperti hubungan Harun dengan Musa. Tetapi tidak ada Nabi yang akan datang sesudahku”. (Bukhari dan Muslim, Kitab Fada’il as-Sahaba).

16. Rasulullah SAW menjelaskan: “Di antara suku Israel sebelum kamu, benar-benar ada orang-orang yang berkomunikasi dengan Tuhan, meskipun mereka bukanlah NabiNYA. Jika ada satu orang di antara ummatku yang akan berkomunikasi dengan Allah, orangnya tidak lain daripada Umar. (Bukhari, Kitab-ul-Manaqib)

17. Rasulullah SAW berkata: “Tidak ada Nabi yang akan datang sesudahku dan karena itu, tidak akan ada ummat lain pengikut nabi baru apapun”. (Baihaqi, Kitab-ul-Rouya; Tabrani)

Selain itu,

Di bawah adalah dalil Nabi Muhammad Nabi dan Rasul terakhir dan tidak ada Nabi sesudahnya. Ini adalah dalil-dalil dari Al Qur’an dan Hadits yang mematahkan argumen kelompok Ahmadiyah yang menyatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi.

Ketika disodorkan ayat: QS AL AHZAB 40: ” Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-nabi”. ada yang berargumen bahwa Nabi Muhammad hanya Nabi terakhir. Bukan Rasul terakhir. Namun hadits di bawah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya Nabi terakhir, tapi juga Rasul terakhir:

Rasulullah SAW menegaskan: “Rantai Kerasulan dan Kenabian telah sampai pada akhirnya. Tidak akan ada lagi rasul dan nabi sesudahku”. (Tirmidhi, Kitab-ur-Rouya, Bab Zahab-un-Nubuwwa; Musnad Ahmad; Marwiyat-Anas bin Malik).

FPI Diprovokasi Sebutan Laskar Kafir dan Tembakan AKKBB

2008-06-04T20:58:00.000-07:00

Membongkar Jaringan AKKBB (1)

2008-06-04T20:37:00.000-07:00

Artikel ini kami dapatkan dari Eramuslim. Sangat kita harapkan adanya tindak lanjut dari pihak-pihak terkait untuk menyelamatkan Indonesia dan umat Islam. Dukung pembubaran Ahmadiyah, inti pembusukan akidah umat Islam Indonesia! Selamat membaca!

Nama Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menjadi buah bibir setelah peristiwa rusuh di silang Monas pada hari ahad siang, 1 Juni 2008. Sebelumnya, aliansi ini sering kali diidentikan dengan gerakan pembelaan terhadap kelompok sesat Ahmadiyah, sebuah kelompok yang mengaku bagian dari Islam namun memiliki kitab suci Tadzkirah—bukan al-Qur’an—dan Rasul Mirza Ghulam Ahmad, bukan Rasulullah Muhammad SAW.

Jika menilik perjalanan historis dan ideologi kelompok sesat Ahmadiyah dengan AKKBB, maka akan bisa ditemukan benang merahnya, yakni permusuhan terhadap syariat Islam, pertemanan dengan kalangan Zionis, mengedepankan berbaik sangka terhadap non-Muslim dan mendahulukan kecurigaan terhadap kaum Muslimin.

Ketika Ahmadiyah lahir di India, Mirza Ghulam Ahmad mengeluarkan seruan agar umat Islam India taat dan tsiqah kepada penjajah Inggris, dan mengharamkan jihad melawan Inggris. Padahal saat itu, banyak sekali perwira-perwira tentara Inggris, para penentu kebijakannya, terdiri dari orang-orang Yahudi Inggris seperti Jenderal Allenby dan sebagainya. Dengan kata lain, seruan Ghulam Ahmad dini sesungguhnya mengusung kepentingan kaum Yahudi Inggris.

Bagaimana dengan AKKBB? Aliansi cair ini terdiri dari banyak organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan juga kelompok-kelompok “keagamaan”, termasuk kelompok sesat Ahmadiyah. Mereka yang tergabung dalam AKKBB adalah:

* Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
* National Integration Movement (IIM)
* The Wahid Institute
* Kontras
* LBH Jakarta
* Jaingan Islam Kampus (JIK)
* Jaringan Islam Liberal (JIL)
* Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
* Generasi Muda Antar Iman (GMAI)
* Institut Dian/Interfidei
* Masyarakat Dialog Antar Agama
* Komunitas Jatimulya
* eLSAM
* Lakpesdam NU
* YLBHI
* Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika
* Lembaga Kajian Agama dan Jender
* Pusaka Padang
* Yayasan Tunas Muda Indonesia
* Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
* Crisis Center GKI
* Persekutuan Gereja-gereeja Indonesia (PGI)
* Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci)
* Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
* Gerakan Ahmadiyah Indonesia
* Tim Pembela Kebebasan Beragama
* El Ai Em Ambon
* Fatayat NU
* Yayasan Ahimsa (YA) Jakarta
* Gedong Gandhi Ashram (GGA) Bali
* Koalisi Perempuan Indonesia
* Dinamika Edukasi Dasar (DED) Yogya
* Forum Persaudaraan antar Umat Beriman Yogyakarta
* Forum Suara Hati Kebersamaan Bangsa (FSHKB) Solo
* SHEEP Yogyakarta Indonesia
* Forum Lintas Agama Jawa Timur Surabaya
* Lembaga Kajian Agama dan Sosial Surabaya
* LSM Adriani Poso
* PRKP Poso
* Komunitas Gereja Damai
* Komunitas Gereja Sukapura
* GAKTANA
* Wahana Kebangsaan
* Yayasan Tifa
* Komunitas Penghayat
* Forum Mahasiswa Syariahse-Indonesia NTB
* Relawan untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (REDHAM) Lombok
* Forum Komunikasi Lintas Agama Gorontalo
* Crisis Center SAG Manado
* LK3 Banjarmasin
* Forum Dialog Antar Kita (FORLOG-Antar Kita) Sulsel Makassar
* Jaringan Antar Iman se-Sulawesi
* Forum Dialog Kalimantan Selatan (FORLOG Kalsel) Banjarmasin
* PERCIK Salatiga
* Sumatera Cultural Institut Medan
* Muslim Institut Medan
* PUSHAM UII Yogyakarta
* Swabine Yasmine Flores-Ende
* Komunitas Peradaban Aceh
* Yayasan Jurnal Perempuan
* AJI Damai Yogyakarta
* Ashram Gandhi Puri Bali
* Gerakan Nurani Ibu
* Rumah Indonesia

Menurut data yang ada, AKKBB merupakan aliansi cair dari 64 organisasi, kelompok, dan lembaga swadaya masyarakat. Banyak, memang. Tapi kebanyakan merupakan organisasi ‘ladang tadah hujan’ yang bersifat insidental dan aktivitasnya tergantung ada ‘curah hujan’ atau tidak. Maksudnya, kelompok atau organisasi yang hanya dimaksudkan untuk menampung donasi dari sponsor asing, dan hanya bergerak jika ada dana keras yang tersedia.

Namun ada beberapa yang memang memiliki ideologi yang jelas dan bergerak di akar rumput. Walau demikian, yang terkenal hanya ada beberapa dan inilah yang menjadi motor penggerak utama dari aliansi besar ini.

Keseluruhan organisasi dan kelompok ini sebenarnya bisa disatukan dalam satu kata, yakni: Amerika. Kita tentu paham, Amerika adalah gudang dari isme-isme yang “aneh-aneh” seperti gerakan liberal, gerakan feminisme, HAM, Demokrasi, dan sebagainya. Ini tentu dalam tataran ide atau Das Sollen kata orang Jerman.

Namun dalam tataran faktual, yang terjadi di lapangan ternyata sebaliknya. Kalangan intelektual dunia paham bahwa negara yang paling anti demokrasi di dunia adalah Amerika, negara yang paling banyak melanggar HAM adalah Amerika, negara yang merestui pasangan gay dan lesbian menikah (di gereja pula!) atas nama liberalisme adalah Amerika, dan sebagainya. Dan kita tentu juga paham, ada satu istilah yang bisa menghimpun semua kebobrokkan Amerika sekarang ini: ZIONISME.

Bukan kebetulan jika banyak tokoh-tokoh AKKBB merupakan orang-orang yang merelakan dirinya menjadi pelayan kepentingan Zionisme Internasional. Sebut saja Abdurrahman Wahid, ikon Ghoyim Zionis Indonesia. Lalu ada Ulil Abshar Abdala dan kawan-kawannya di JIL, lalu Goenawan Muhammad yang pada tahun 2006 menerima penghargaan Dan David Prize dan uang kontan senilai US$ 250, 000 di Tel Aviv (source: indolink.com), dan sejenisnya. Tidak terhitung berapa banyak anggota AKKBB yang telah mengunjungi Israel sambil menghujat gerakan Islam Indonesia di depan orang-orang Ziuonis Yahudi di sana.

Mereka ini memang bergerak dengan mengusung wacana demokrasi, HAM, anti kekerasan, pluralitas, keberagaman, dan sebagainya. Sesuatu yang absurd sesungguhnya karena donatur utama mereka, Amerika, terang-terangan menginjak-injak prinsip-prinsip ini di berbagai belahan dunia seperti di Palestina, Irak, Afghanistan, dan sebagainya.

Jelas, bukan sesuatu yang aneh jika kelompok seperti ini membela Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah memang bagian dari mereka, bagian dari upaya pengrusakkan dan penghancuran agama Allah di muka bumi ini.

Bagi yang ingin mengetahui ideologi aliansi ini maka silakan mengklik situs-situs kelompok mereka seperti libforall.com, Islamlib.com. dan lainnya.
Walau demikian, tidak semua simpatisan maupun anggota AKKBB yang sebenarnya menyadari 'The Hidden Agenda' di balik AKKBB, karena agenda besar ini hanya diketahui oleh pucuk-pucuk pimpinan aliansi ini, sedangkan simpatisan maupun anggota di tingkat akar rumput kebanyakan hanya terikat secara emosionil kepada pimpinannya dan tidak berdasarkan pemahaman dan ilmu yang cukup.

Ingat, 14 Mei 2008 Adalah 60 Tahun Berdirinya Negara Israel di Palestina

2008-05-14T20:50:00.001-07:00

Untuk memperingati hari kelam dan dukungan HMI pada eksistensi Palestina, berikut ini adalah artikel dari situs Berita Sore yang sepandangan. Selamat membaca!

Konflik Arab dan Israel telah berlangsung selama enam dasawarsa sejak para pegiat Zionis Yahudi memproklamirkan kemerdekaan Israel di tanah Palestina pada 14 Mei 1948.

Sejak saat itu, bangsa Arab dan Palestina menjadikan tanggal itu sebagai peringatan tragedi kemanusiaan, yaitu mengenang ketika jutaan rakyat Palestina lari meninggalkan rumah dan tanah air mereka untuk menyelamatkan diri dari kekejaman Zionis.

Memperingati 60 tahun tragedi Palestina itu, Jakarta mengadakan Konferensi Internasional bertema “Kemerdekaan dan Hak Kembali Pengungsi Palestina dan 60 Tahun Pembersihan Etnis” Konferensi selama dua hari yang diprakarsai Universitas Indonesia (UI) dan “Voice of Palestine: Indonesian Society of Palestine Freedom” di Hotel Makara, UI Depok, Jawa Barat, itu menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan tokoh nasional dan internasional.

Sementara itu, Israel menjadikan tanggal 14 Mei sebagai hari keramat. Presiden AS George W Bush dan sejumlah kalangan pemimpin dunia menghadiri HUT kemerdekaan ke-60 pada 14 Mei 2008 di Israel.

Hingga kini jutaan pengungsi Palestina masih menanggung derita di kamp-kamp pengungsi karena Israel menolak keinginan mereka kembali ke tanah airnya.

Sejauh ini belum ada tanda-tanda konflik itu akan berakhir kendati telah diadakan sejumlah konferensi perdamaian internasional Timur Tengah (Timteng).

Kronologis

Berikut kronologi konflik kedua bangsa keturunan Semit tersebut.

14 Mei 1948 - Tokoh Zionis Yahudi David Ben-Gurion memproklamirkan kemerdekaan Israel di Tel Aviv pada pukul 16:00 waktu setempat. Haqana, kelompok teroris Yahudi melancarkan “Operasi Schfifon” untuk mencaplok Kota Suci Jerusalem.

15 Mei - Penjajah Inggris mengakhiri mandatnya di Palestina. Presiden AS Harry S. Truman menyatakan pengakuan terhadap kemerdekaan Israel. Mesir, Yordan, Suriah, Irak, Lebanon, Arab Saudi menyatakan perang terhadap Israel.

Pasukan pertama Mesir menyeberang perbatasan Palestina dan menyerang koloni Kfar Darom dan Nirim di Negev. Pasukan Transjordan menyeberangi Sungai Yordan ke Palestina, sementara pasukan Lebanon menyerbu desa Malkiya dan Qadas, yang sebelumnya diserang dan dicaplok Haqanah. Warga Arab secara besar-besaran lari menyelamatkan diri dari tanah air mereka ke kamp-kamp pengungsi.

28 Mei - Pasukan Irak menyerang Tul Karm dan menguasai Geulim, Kfar Yona dan Ein Vered. Belakangan pasukan Irak dipukul mundur oleh pasukan Alexandroni, Israel.

11 Desember - Resolusi PBB 194 menyerukan gencatan senjata, dan mengimbau para pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka.

27 April 1949 - PBB dan AS memprakarsai Konferensi Lausanne sebagai sarana perundingan gencatan senjata Israel-Arab, namun tidak tercapai karena diboikot Arab.

29 Oktober 1956 - Israel menyerbu Semenanjung Sinai di Mesir, bersamaan dengan perang Terusan Suez yang dilancarkan Inggris dan Perancis terhadap Mesir.

1964 - Para tokoh Palestina pimpinan Yasser Arafat mengadakan Kongres Palestina yang menghasilkan pembentukan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

5 Juni 1967 - Israel melancarkan serangan terhadap Mesir dan Suriah. Perang Enam Hari tersebut Israel mencaplok seruluh Palestina, Semenanjung Sinai (Mesir), dan Dataran Tinggi Golan (Suriah).

5 September 1972 - Pejuang Palestina membunuh 11 atlet Israel dalam Olimpiade Munich.

6 Oktober 1973 - Israel dan Suriah menyerang Sinai dan Golan yang dicaplok Israel. Meski tidak berhasil mengambil alih kembali tanah yang diduduki Iseral, tapi Mesir dan Suriah dalam perang itu mengklaim menang.

19 November 1977 - Presiden Mesir Anwar Saddat melakukan kunjungan bersejarah ke Israel.

17 September 1978 - Presiden Saddat dan PM Israel Menachem Begin menandatangi kesepakatan damai di Camp David yang diprakarsai Presiden AS Jimmy Carter.

26 Maret 1979 - Saddat dan Begin menandatangani perjanjian damai di Gedung Putih.

7 Juni 1981 - Militer Israel melancarkan serangan udara terhadap reaktor nuklir Irak.

25 April 1982 - Israel menyerahkan kembali Semenanjung Sinai kepada Mesir.

6 Juni 1982 - Israel mencaplok Lebanon dan memaksa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pimpinan Yasser Arafat keluar dari Lebanon.

16 September 1982 - Pembunuhan besar-besaran kamp pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila oleh Israel.

28 November 1987 - Rakyat Israel memulai “intifada”, aksi lempar batu terhadap tentara Israel.

30 Maret 1991 - Imigrasi besar-besaran kaum Yahudi Uni Soviet ke Israel.

30 Oktober 1991 - AS dan Uni Soviet memprakarsai konferensi perdamaian Timteng di Madrid, Spanyol.

13 September 1993 - Presiden Palestina dan PM Israel Yitzhak Rabin menandatangani perjanjian damai di Gedung Putih untuk pembentukan wilayah Otonomi Palestina atas prakarsa Presiden AS Bill Clinton.

26 Oktober 1994 - Israel dan Yordan menandatangani perjanjian damai prakarsa Presiden Clinton.

10 Januari 2000 - Israel menarik pasukannya dari Lebanon Selatan.

28 September 2000 - Intifada kedua dimulai setelah pemimpin Israel Ariel Sharon secara provokatif memasuki Masjidil Aqsa di Jerusalem.

30 April 2003 - “Peta Jalan” perdamaian Israel-Palestina dibentuk kuartet beranggotakan AS, Uni Eropa, PBB, dan Rusia.

8 Februari 2005 - Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan PM Ariel Sharon mendeklarasikan gencatan senjata.

22 Agustus 2005 - Israel menarik pasukan pemukim Yahudi dari Jalur Gaza setelah 38 tahun dicaploknya.

Juli 2006 - Perang Hizbullah dan Israel pecah yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang Lebanon dan sekitar 200 warga Israel tewas.

27 November 2007 - Presiden AS George Bush memparakarsai Konferensi Annapolis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina.
14 Mei 2008 - Israel merayakan 60 tahun kemerdekaannya secara besar-besaran yang dihadiri sejumlah pemimpin dunia termasuk Presiden Bush. Di pihak lain, dunia Arab juga memperingatinya sebagai tragedi kemanusiaan.

10 Tahun Reformasi Hasilkan BBM Naik

2008-05-14T20:42:00.000-07:00

Berikut ini adalah artikel dari situs Berita Sore yang sepandangan dengan sikap HMI. Selamat membaca!

Sepuluh tahun gerakan reformasi di Indonesia, tetapi upaya penegakan hukum, terutama pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) belum sesuai dengan harapan.

Penilaian itu disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Boy Yendra Tamin, SH.MH di Padang, ketika diminta tanggapannya upaya penegakan hukum di era reformasi ini yang sudah mencapai usia satu dasawarsa.

Sepuluh tahun reformasi jalannya pemerintahan tidak ada kemajuan signifikan, malahan meskipun presidennya sudah berganti empat kali, sejak tumbangnya Soeharto digantikan BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY yang terlihat rakyat kian menderita.

Itulah fakta miris yang diakibatkan lemahnya penegakan hukum. Di mata pengamat, hal itu menunjukkan bentuk komitmen aparat pemerintah masih lemah dan kurang serius menjalan agenda reformasi, khusus dalam penegakan hukum terhadap pelaku KKN.

Kondisi yang sama juga ditemukan pada masyarakat yang kian melemah dalam memberi dorongan dan memberantas KKN. Malahan 10 tahun reformasi berjalan, legislatif masih terkesan ikut jadi penghalang dalam penegakan hukum terhadap pelaku KKN sehingga ke depannya kita berharap supremasi hukum dapat ditegakkan secara optimal, tanpa pilih kasih, khusus dalam penindak KKN di Indonesia, semua elemen harus memperkuat komitmen dan bukan slogan saja.

Kini, beban berat ada di pundak Presiden SBY yang akan menaikkan harga BBM. Rakyat protes. Alasan pemerintah dinilai mengada-ada, tidak realistis, sehingga mantan KSAD Tyasno S dengan ketus mengatakan, yang ingin ditolong rakyat, bukan APBN. Menaikkan harga BBM sama dengan membuat rakyat semakin menderita meskipun APBN tertolong.

Kalau kini aksi unjuk rasa kenaikan BBM terjadi dan marak di berbagai daerah hal itu menunjukkan masyarakat tidak setuju dengan sikap Presiden SBY yang seenaknya dan pintarnya hanya menaikkan harga BBM. Padahal, tuntutan reformasi belum dijalankan, penghematan belum dilakukan, efisiensi anggaran belum dilakukan, para koruptor masih bebas berkeliaran, hukum masih belum berjalan.

Hemat kita, kalau aksi demo terus marak di berbagai daerah dan melibatkan massa dalam jumlah banyak, besar kemungkinan pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM sebesar 30 persen sesuai dengan perkiraan. Hal yang sama pernah terjadi di masa lalu, bahkan di masa Soeharto

Memang sejak pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga BBM akibat kenaikan harga minyak dunia yang kini menembus harga 125 dolar Amerika per barrelnya, sudah muncul reaksi keras dari publik.

Khususnya kalangan mahasiswa, LSM dll. Hanya saja, jumlahnya masih terbilang kecil, sehingga kehadiran kelompok penekan yang jauh lebih besar masih diharapkan. Memang, semakin tinggi harga minyak dunia maka semakin besar defisit anggaran pemerintah yang konon mencapai Rp 234,4 triliun, di antaranya subsidi BBM saja mencapai Rp 126,8 triliun, listrik Rp 60,29 trilun. Namun defisit itu dapat ditutupi bila kasus BLBI dapat ditangani dengan baik dan uang negara dapat dikembalikan. Belum lagi kasus-kasus lainnya.

Pemerintah saat ini jangan membuat alasan yang sifatnya membodohi rakyat, seperti mengatakan perkembangan ekonomi global untuk menaikkan harga BBM.

Sebab, trend kenaikan harga minyak dunia sudah terjadi sejak setahun lalu, namun sejak setahun lalu pula pemerintahan kita (SBY – JK) terlena, tidak melakukan apa-apa. Dan kini seenaknya pula SBY – JK akan menaikkan harga BBM sehingga dipastikan kehidupanmasyarakat semakin terpuruk menanggung beban hidup yang lebih berat.

Alumni HMI (MPO) Tolak Semua Cagub Jawa Timur

2008-05-14T20:16:00.000-07:00

Alumni HMI (MPO) menolak semua calon yang berasal dari partai politik pada Pilkada Jawa Timur tahun 2008 dan Pemilu 2009.

Ikatan Alumi HMI yang menyatakan dirinya berasal HMI yang konsisten mempertahankan islam sebagai asasnya sejak awal berdiri tahun 1947 ini menyatakan dukungannya kepada calon pemimpin jawa timur dan calon presiden Indonesia dari calonn independen, yang berpihak dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Pernyataan ini disampaikan Alumi HMI (MPO) pada temu alumni di HMI (MPO) se-Jatim di Gedung Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA Unibraw), Minggu (11/5) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, mereka juga menolak kenaikan harga BBM, monopoli microsoft, kapitalisasi yang mengarah pada liberalisasi pendidikan, regulasi kebijakan impor dan penguatan produk lokal.

Menurut Ketua Panitia Temu Alumni HMI (MPO) Se-Jatim, Fudhan, pernyataan Alumni HMI (MPO) ini merupakan kekecewaan mereka terhadap pemimpin yang berasal dari partai politik yang hanya mengutamakan nalar transaksional yang mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan rakyat banyak.

“Pemahaman komprehensif sebagai produk modernitas dalam perumusan kebijakan hanya dapat dilakukan dengan melihat yang terjadi pada masyarakat di lapisan paling bawah, “ kata Fudhan.

Pilkada Jawa Timur menurut rencana akan dilaksanakan pada 23 Juli mendatang. Saat ini ada enam pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri di KPUD setempat. Keenam pasangan tersebut semuanya diusung oleh partai politik. Mereka adalah

1. Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Partai Golkar)
2. Sutjipto - Ridwan Hisjam (PDIP)
3. Khofifah Indar Parawansa - Mudjiono (koalisi 12 parpol)
4. Achmady-Suhartono (PKB kubu Gus Dur)
5. Soekarwo-Saifullah Yusuf (Partai Demokrat-PAN)
6. Samiatun-Aris Darmawan (PKB kubu Muhaimin Iskandar)

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2008

2008-05-02T21:07:00.000-07:00

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Lantas bagaimana tanggapan HMI tentang pendidikan di Indonesia?
Memprihatinkan, mengenaskan, dan memilukan adalah kata dan istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi pendikan di tanah air saat ini. Betapa tidak, setelah lebih dari setengah abad merdeka dari kaum penjajah, kondisi dunia pendidikan belum banyak berubah. Padahal pendidikan merupakan cara dan langkah utama untuk mengejar ketertinggalan dalam semua bidang kehidupan.

Nampaknya pendidikan di tanah air sebatas menjadi isu menarik yang dijual oleh para politisi untuk menggaet simpati masyarakat luas pada musim kampanye. Masih terngiang dalam ingatan, ucapan dan pernyataan mereka (baca: politisi) yang kini mengisi lembaga eksekutif dan legislatif pada kampanye 2004 lalu, berujar, “Seandainya mereka diberi kesempatan untuk menjalankan amanah rakyat—hal utama yang akan dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas dunia pendidikan”.

Tidak hanya itu, mereka juga berjanji akan menggratiskan biaya pendidikan. Tetapi yang terjadi sekarang ibarat api jauh dari panggang. Biaya pendidikan semakin tinggi. Banyak anak negeri yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Yang lebih tragis, tidak sedikit dari anak bangsa yang bunuh diri karena tidak mampu menahan malu akibat tidak kuat mananggung biaya pendidikan.

Begitu juga halnya dengan peningkatan mutu. Kebijakan pemerintah sebagai upaya dalam meningkatan mutu pendidikan tidak tampil sebagai solusi melainkan lebih banyak menjadi masalah bagi dunia pendidikan kita. Tengok saja, setiap pemerintah mengeluarkan keputusan yang berkenaan dengan pendidikan selalu mendapat respon negatif dari guru dan pakar-pakar pendidikan terkemuka. Keputusan untuk tetap melaksanakan Ujian Nasional (UN) beserta aturan-aturannya, merupakan bukti nyata sikap keras penguasa.

Buktinya, keberadaan UN sebagai bagian dari kebijakan politik pemerintah malah telah membelokkan arah pendidikan. Proses pendidikan hanya mengarah pada usaha pengejaran target kelulusan ketimbang sebagai ajang interaksi nilai-nilai dan pengetahuan. Selain itu, UN telah menimbulkan tindakan-tindakan tidak terpuji (kecurangan) dari pelaku-pelaku pendidikan. Kecurangan di Deli Serdang (Sumut), Makassar, Solo, dan Batam terkait pelaksanaan UN merupakan bukti nyata bahwa evaluasi yang diterapkan pemerintah belum menjawab problem-problem pendidikan.

Di samping persoalan di atas, problem pendidikan yang tidak kalah peliknya, yaitu keberadaan infrastruktur yang keberadaannya tidak memberikan rasa aman bagi guru dan murid yang tengah mengadakan proses belajar mengajar.

Masih segar dalam ingatan tentang kejadian ambruknya atap sebuah sekolah di Bandung. Di tengah retorika pemerintah untuk memperbaiki bangsa melalui pendidikan, Kamis, (26/03/08) sebuah Sekolah Dasar, tepatnya, SD No. 01 Pasundan, Bandung, atap kelasnya roboh dan melukai 31 siswa yang sedang belajar. Tentu, tidak terlintas dalam pikiran semua siswa dan guru yang sedang menempati ruangan kelas, bahwa atap kelas mereka akan roboh.mengingat atap sekolah yang ambruk tersebut tergolong masih baru. Lebih jauh, atap kelas yang ambruk tersebut menurut informasi baru diresmikan beberapa bulan yang lalu. Belum genap setahun. Tentu menjadi aneh dan patut dicari musabbabnya mengapa peristiwa naas ini sampai terjadi?

Lain Bandung, lain Jakarta. Jumat (22/02/08) salah satu harian di Ibu Kota memuat berita di halaman depan tentang keadaan sebuah SD di daerah Kramatjati, Jakarta Timur yang hampir roboh, karena bangunan gedung sekolah yang sudah terlalu tua dan tidak pernah mengalami perbaikan sama sekali terhitung sejak sekolah dibangun. Bangunan sekolah sudah tidak layak pakai sebagai tempat belajar. Kusen-kusen pintu dan jendela sudah rapuh, dipenuhi dipenuhi rayap dengan warna yang sudah tidak karuan. Lantai sekolah lebih banyak yang bolong. Atap sekolah bocor, sehingga dapat dipastikan, jika hujan turun kelas berubah menjadi ruangan berlumpur.

Kerusakan sekolah, baik itu karena usia yang lama, atau karena kecurangan pemborong sudah sering terjadi di tanah air. Beberapa waktu yang lalu, salah satu sekolah di daerah Duren Sawit ambruk. Ambruknya sekolah ini disebabkan oleh usianya yang sudah tua dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Tidak sedikit, karena kejadian ini telah melahirkan korban. Dan perlu dicatat, masih ada ribuan sekolah yang mengalami nasib yang sama dengan ketiga sekolah di atas yang tersebar di nusantara.

Realitas di atas paradoks dengan komitmen pemerintah yang sering mengatakan, bahwa pemerintah berupaya keras memperbaiki dunia pendidikan. Patut dipertanyakan tentang banyaknya keputusan- keputusan pemerintah yang malah lebih banyak memberatkan praktisi praktisi pendidikan,dan anak didik khususnya serta dunia pendidikan kita umumnya. Bagi masyarakat, seyogyanya, apapun bentuk keputusan pemerintah mengenai pendidikan harus membawa keuntungan bagi dunia pendidikan kita.

Meski kasus ambruknya sebuah sekolah kerap terjadi di berbagai daerah, namun belum ada tindakan konkrit dari pemerintah untuk memperbaikinya.

Dalam hal ini, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang sejak awal berdirinya sangat berkomitmen terhadap dunia pendidikan di tanah air melihat, bahwa peristiwa atap sekolah ambruk, sekolah roboh dan keputusan politik penguasa terkait dengan pendidikan yang justru bertentangan dengan pendidikan harus segera diakhiri.

PB HMI menilai, hingga saat ini belum ada upaya-upaya kongkrit dan langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dunia pendidikan kita.Hal ini patut disayangkan mengingat dapat membawa dampak buruk bagi anak didik sebagai sasaran pembelajaran. Bagaimana anak didik akan menikmati suasana belajar bila lingkungan sekolah dan kebijakan politik pendidikan penguasa selalu mengancam perasaan dan jiwa mereka?

Karena itu bersamaan dengan peringatan hari pendidikan, PB HMI menyatakan:

Pertama, mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran 20% bagi dunia pendidikan.

Kedua, mendorong pemerintah untuk serius memperbaiki dunia pendidikan.

Ketiga, meminta pemerintah untuk mencabut semua kebijakan-kebijakan politik pendidikan yang keberadaannya bertentangan dengan pendidikan itu sendiri.

Keempat, mendesak pemerintah untuk segera menangkap dan menghukum pihak-pihak, oknum- oknum yang sering merugikan dan memanfaatkan dunia dunia pendidikan.

Dunia pendidikan kita sangat jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara lain. Banyak yang perlu dibenahi. Tidak hanya pada aspek kebijakan, tetapi juga infrastruktur yang lebih layak dan tidak membahayakan murid. Anak-anak negeri ini harus mendapatkan keamanan yang pantas untuk mendukung kenyamanan belajar mereka. Bukan ancaman yang membahayakan mereka.

Pilkada dan HMI

2008-04-29T23:56:00.000-07:00

Keterangan: Salah satu contoh proses Pilkada 2008

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

* Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi
* Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten
* Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Bagaimana sikap terbaik HMI di seluruh Indonesia dalam menyikapi Pilkada?
Perhelatan pesta demokrasi seperti Pilkada merupakan salah satu agenda besar dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Bayangkan, selama kurun waktu 2003-2009, akan ada sekitar 160 pemilihan berlangsung, baik itu tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Sebagai event pergantian pemimpin, Pilkada menyandang pengharapan yang besar dari ratusan juta masyarakat. Ditengah kemiskinan rakyat Indonesia yang relative tinggi, tuntutan bahwa perhelatan pilkada bukan hanya sekedar membawa nilai demokrasi saja, akan tetapi juga dapat membawa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Dosen Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang Abdurrahman menilai ada korelasi signifikan antara pemimpin yang terpilih dengan kondisi kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, pemimpin yang baik tidak hanya akan mengumbar janji akan memberikan kesejahteraan pada saat dan menjelang Pilkada, tapi membuktikan janji-janjinya saat dirinya memegang kekuasaan. Abdurrahman menyebut sidiq,amanah,tabligh dan fathonah sebagai difat-sifat Rosulllah SAW yang patut diteladani seorang pemimpin.

Konfercab HMI Cabang Malang Periode 2008-2009

2008-04-28T20:39:00.000-07:00

HMI Cabang Malang mengadakan Konfercab pada 27-28 April 2008 bertempat di sekretariat Cabang. Dai sini terpilih Azwin K sebagai Ketua Umum untuk periode 2008-2009 menggantikan Ketua Umum sbelumnya yakni I Fudhan PA.

Gambar 1: Formateur dan Mide Formateur yang terpilih dalam Konfercab HMI Cabang Malang periode 2008-2009.

Gambar 2: Majalah dinding HMI Cabang Malang

Gambar 3: Meja Sidang Konfercab.

Gambar 4: Perpustakaan HMI Cabang Malang.

Gambar 6: Kanda Ibnu Muzab, wakil HMI Badko Inbagteng (Indonesia Bagian Tengah)

Maunya apa?

2008-02-07T16:12:00.000-08:00

Oleh: Ikhwan Muslim Nasution

Pernah terdengar, cukuplah apa yang diucapkan Sayyid Quthb, ideolog kedua Ikhwanul Muslimin yang—bi iznillah—syahid di tiang gantungan rezim otoriter Mesir, dalam Ma’aalim fith-Thariiq (Diterjemahkan dengan judul Petunjuk Jalan, 2006) mengingatkan kita semua. Beliau menyatakan, “Mereka ingin agama ini mengubah karakteristik, manhaj, dan sejarahnya agar mirip dengan teori dan manhaj ciptaan manusia. Mereka mencoba mengubah alur agama ini demi kecenderungan-kecenderungan mereka. Kecenderungan yang mencerminkan kekerdilan jiwa saat menyaksikan sistem buatan manusia yang dewasa ini semakin banyak diminati.”, (hal.39). Sehingga, dari pembacaan penyimpangan ini, kita tidak lagi terkejut dan “jantungan” ketika menyaksikan pengakuan yang diutarakan dengan percaya diri atas nama “ijtihad politik” oleh salah satu partai politik—yang katanya—Islam bahwa mereka menyatakan diri secara ikhlas sebagai “partai terbuka yang inklusif, nasionalis, religius dan sangat menghargai pluralitas”. Baru-baru ini, dalam Mukernas-nya di Bali, mereka menyerukan kebangkitan semangat kebangsaan menuju kejayaan nasional. Komitmen mereka sebagai partai politik—yang katanya—Islam yang menjunjung tinggi pluralitas, ditunjukkan lewat “aksi nyata” dengan mengumumkan—dengan keyakinan yang tinggi akan kebenaran “ijtihad politiknya”—untuk menerima orang-orang non-muslim (seperti Kristen di Papua dan Hindu di Bali) sebagai kader, pengurus, dan calon legislatif dari partai politik—yang katanya—Islam tersebut.

Sekali lagi, kita harus membiasakan diri dengan kenyataan pahit seperti yang telah dengan terang-terangan ditampilkan oleh parpol—yang katanya—Islam tersebut. Bagaimana mungkin mereka membuka diri terhadap orang-orang kafir dalam “pemaknaan” yang gegabah seperti itu? Dalil dan logika mana yang mereka harapkan akan mendukung “ijtihad politik” mereka itu? Adakah lelucon yang lebih tidak masuk akal selain “harapan” absurd bahwa seorang Kristen dan Hindu akan mendukung dan memperjuangkan syariat Islam di DPR/D? Belum cukup jelaskah bagi kita kasus “kota Injil” Manokwari? Lupakah kita kepahitan yang dialami seorang anggota DPRD muslim di Bali yang “dikecam” hanya karena mengucapkan basmalah dan salam di dalam ruang sidang legislatif? Bagaimana dengan larangan Tuhan dalam ayat-ayat suci untuk tidak mengambil wali dan teman kepercayaan dari orang-orang kafir? Apakah nasionalisme itu sesuatu yang sakral sehingga lebih ditonjolkan dibandingkan ikatan ideologi Islam? Benarkah ikatan kebangsaan itu sesuatu pemikiran yang maju, memajukan, dan termaju? Pertanyaan pamungkas adalah, “Apakah Islam membutuhkan demokrasi?” Yang paling utama dalam perkara ini adalah kejujuran, sehingga, “jangan ada dusta di antara kita”.

Mencari Wajah Baru PKS

2008-02-07T15:32:00.000-08:00

Tidak banyak partai baru yang bisa bertahan dalam era politik “tarung bebas” sekarang ini. Di antara partai politik baru yang mampu bertahan itu, yang paling menarik adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS merupakan partai menarik karena banyak alasan. Pertama, ia besar karena bertumpu pada kemampuan berorganisasi, bukan pada karisma seorang tokoh tertentu. Kedua, ia didominasi anak-anak muda yang rata-rata berpendidikan tinggi dan bersemangat tinggi.
Ketiga, ia berasal dari sebuah gerakan sosial yang kental dengan nuansa agama sehingga disebut juga sebagai “gerakan dakwah”. Keempat, ia (sempat) mewarnai politik Indonesia dengan “politik program” -program bersih dan peduli-, sesuatu yang terasa menyegarkan di tengah politik Indonesia yang didominasi jargon, bahkan tipu muslihat kepada rakyat.
Masa hidup PKS juga menarik untuk dicermati. Masa hidup itu mungkin bisa dibagi ke dalam empat periode besar.

Meminjam periode hidup manusia, mungkin kita sebut periodisasi tersebut sebagai periode kandungan, periode balita, periode remaja, dan periode dewasa muda. Periode kandungan adalah masa-masa ketika PKS belum menjadi partai politik dan masih berbentuk gerakan sosial keagamaan yang disebut Tarbiyah atau Usrah sebagaimana disinggung di atas.
Pada periode itu, banyak kader utama PKS yang masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Mereka belajar keterampilan di kampus sambil belajar agama di bawah bimbingan para murabbi atau mentor yang membimbing mereka bukan hanya dalam soal kuliah, namun juga karir dan masa depan.

Kader-kader muda itu umumnya gelisah dengan nasib bangsa dan kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, namun terbelakang. Mereka mencita-citakan masyarakat Indonesia yang maju dalam sains, ekonomi, dan teknologi, namun tetap religius dalam hidup keseharian.

Gerakan reformasi 1998 membuka peluang bagi kader-kader dakwah itu dari peran-peran yang bersifat sosial keagamaan menjadi gerakan politik. Dimulai dengan kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang tiba-tiba jadi organisasi mahasiswa paling solid dan terorganisasi sampai deklarasi Partai Keadilan (PK) yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999.
Inilah fase balita dalam hidup PKS. Sesuai dengan namanya, sebagai balita, PK belum bisa bicara banyak dalam perolehan hasil pemilu. Pada 1999 itu, PK hanya mendapatkan 1,4 persen suara nasional. Meskipun berstatus “partai balita” (partai di bawah lima tahun), PK berhasil menggebrak dan mewarnai “kanvas besar” politik Indonesia. Pada periode 1999-2004, dengan segelintir anggota DPR dan DPRD yang dimilikinya, PK banyak tampil di publik dengan cara dan tata laku politik yang dianggap kontras -setidaknya berbeda dalam arti positif- dengan politisi atau partai politik lain yang lebih dulu dikenal masyarakat Indonesia.
Aneka tata laku yang berbeda itu mulai demonstrasi partai yang tertib dan rapi, sikap antikorupsi, sampai aneka program pro-publik seperti bakti sosial bidang pendidikan, kesehatan, maupun bencana alam. Dengan “diferensiasi politik” yang demikian, pada Pemilu 2004, PK yang harus berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan limpahan suara yang sangat signifikan. Suara PKS melonjak dari 1,4 persen menjadi 7,3 persen. Kenaikan suara itu mengakibatkan jumlah anggota DPR/DPRD asal PKS juga melonjak drastis.
Raihan suara yang signifikan di berbagai daerah juga meningkatkan peran politik PKS sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, baik dalam kapasitas sebagai kendaraan politik maupun mesin politik calon kepala daerah. Inilah saatnya sang partai balita menjadi partai remaja.

Dalam kamus psikologi perkembangan, masa remaja juga dikenal sebagai masa pancaroba -masa transisi- dari anak-anak ke dewasa. Pada masa itu, remaja mengalami banyak perubahan dan tantangan, baik biologis maupun psikologis. Kondisi pancaroba itu juga terjadi pada PKS sebagai partai remaja. Kader-kader PKS yang duduk di pemerintahan -baik eksekutif maupun legislatif- adalah orang-orang baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah berkarir di pemerintahan. Sampai tataran tertentu, mereka masih “gagap” berpolitik, terutama berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik lain yang sudah lebih mapan.

Contoh-contoh kegagapan politik itu, antara lain, tampak pada kegagalan Fraksi PKS DKI Jakarta menjadikan kadernya sebagai ketua DPRD DKI Jakarta, padahal kursi PKS paling banyak di ibu kota provinsi. Begitu pula gonjang-ganjing politik yang dialami Nurmahmudi Ismail di Kota Depok. Di satu sisi benar bahwa gonjang-ganjing tersebut merupakan kelanjutan dari sengketa pada masa pilkada. Di sisi lain, hal itu juga menunjukkan kekurangterampilan Nurmahmudi sebagai representasi dari PKS untuk membangun konsensus politik dengan kekuatan politik lain. Padahal, dalam posisi sebagai kepala daerah, Nurmahmudi memiliki kapasitas dan sumber daya untuk membangun konsensus tersebut.

Namun, contoh kegagapan yang paling serius kiranya terletak pada berkembangnya pencitraan kekinian PKS sebagai partai yang eksklusif, hanya untuk, bahkan mengusung agenda agama tertentu. Bahkan, dalam pilkada di DKI Jakarta, dikembangkan isu PKS sebagai kelompok Taliban ala Indonesia. Di satu sisi, citra semacam itu mungkin merupakan produk manuver politik dari lawan-lawan politik. Namun, di sisi lain pencitraan tersebut mungkin berasal dari tingkah laku, sikap politik, dan atribut-atribut yang dipakai PKS dan kader-kadernya.
Citra atau atribusi negatif, apalagi “Talibanisme”, sangat tidak menguntungkan PKS, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, PKS akan kesulitan menambah suara, apalagi untuk menjadi partai terbesar di Indonesia, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan multikultural. Dalam jangka panjang, citra semacam itu bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial serta politik antara PKS dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.

Karena itu, menjadi menarik bagi kita mengamati kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS yang diselenggarakan di Bali pada 1-3 Februari 2008. Lebih menarik lagi bila kita melihat logo mukernas berupa lambang padi dan bulan sabit emas khas PKS diapit Candi Bentar. Diberitakan, peserta mukernas menggunakan “udeng” atau ikat kepala khas Bali, sementara mukernas itu akan dibantu pengamanan adat Bali. Timbul kesan kuat bahwa dengan pemilihan Bali sebagai tempat mukernas berikut semua atribut yang disebut tadi, PKS ingin membangun citra baru sebagai partai yang akomodatif, toleran, dan bersahabat dengan kelompok agama dan budaya mana pun di Indonesia, khususnya Bali yang didominasi masyarakat beragama Hindu.

Oleh Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Jakarta
(Jawapos, Sabtu, 02 Feb 2008)

Ayat Ayat Cinta

2008-02-05T08:47:00.000-08:00

Ayat Ayat Cinta OST

Rossa with Ayat-ayat Cinta

Desir pasir di padang tandus
Segar sang pemikiran hati
Terkisah ku di antara
Cinta yang rumit
Bila keyakinanku datang
Kasih bukan sekedar cinta
Pengorbanan cinta yang agung Kupertaruhkan
Maafkan bila ku tak sempurna

Cinta ini tak mungkin ku cegah
Ayat-ayat cinta bercerita
Cintaku padamu
Bila bahagia mulai menyentuh

Seakan ku bisa hidup lebih lama
Namun harus kutinggalkan cinta
Ketika ku bersujud

Trailer Ayat Ayat Cinta

Sinopsis
Ini adalah kisah cinta. Tapi bukan cuma sekedar kisah cinta yang biasa. Ini tentang bagaimana menghadapi turun-naiknya persoalan hidup dengan cara Islam. Fahri bin Abdillah adalah pelajar Indonesia yang berusaha menggapai gelar masternya di Al Ahzar. Berjibaku dengan panas-debu Mesir. Berkutat dengan berbagai macam target dan kesederhanaan hidup. Bertahan dengan menjadi penerjemah buku-buku agama. Semua target dijalani Fahri dengan penuh antusiasme kecuali satu: menikah.

Kenapa? Karena Fahri adalah laki-laki taat yang begitu ‘lurus’. Dia tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Dia kurang artikulatif saat berhadapan dengan mahluk bernama perempuan. Hanya ada sedikit perempuan yang dekat dengannya selama ini. Neneknya, Ibunya dan saudara perempuannya.
Betul begitu? Sepertinya pindah ke Mesir membuat hal itu berubah. Tersebutlah Maria Girgis. Tetangga satu flat yang beragama Kristen Koptik tapi mengagumi Al Quran. Dan menganggumi Fahri. Kekaguman yang berubah menjadi cinta. Sayang cinta Maria hanya tercurah dalam diary saja.

Lalu ada Nurul. Anak seorang kyai terkenal yang juga mengeruk ilmu di Al Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh hati pada gadis manis ini. Sayang rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuatnya tidak pernah menunjukkan rasa apa pun pada Nurul. Sementara Nurul pun menjadi ragu dan selalu menebak-nebak.
Setelah itu ada Noura. Juga tetangga yang selalu disika Ayahnya sendiri. Fahri berempati penuh dengan Noura dan ingin menolongnya. Sayang hanya empati saja. Tidak lebih. Namun Noura yang mengharap lebih. Dan nantinya ini menjadi masalah besar ketika Noura menuduh Fahri memperkosanya.

Terakhir muncullah Aisha. Si mata indah yang menyihir Fahri. Sejak sebuah kejadian di metro, saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisha jatuh cinta pada Fahri. Dan Fahri juga tidak bisa membohongi hatinya.

Lalu bagaimana bocah desa nan lurus itu menghadapi ini semua? Siapa yang dipilihnya? Bisakah dia menjalani semua dalam jalur Islam yang sangat dia yakini?

Klik segala hal tentang ini di http://www.ayatayatcintathemovie.com/ segera.

Selamat Ulang Tahun untuk HMI

2008-02-05T03:42:00.000-08:00

Kematangan karena perjalanan yang panjang adalah modal tak ternilai yang jarang dimiliki siapapun dan kapanpun. Saat dan sepantasnyalah HMI menjadi teladan bagi yang lain.

Segenap kader HMI Cabang Malang mengucapkan:

Selamat ulang tahun ke-61 HMI!

Teriring harapan dan doa selalu dari kami; semoga HMI makin Islami, makin intelek, dan makin baik dari hari ke hari. Amin.

Mars Hijau Hitam

Bulan sabit kejayaan
Bintang lima kemenangan
Angka satu ketauhidan
Jantung pusat kehidupan

Panji Kemanusiaan t’lah dikibarkan
Pena kebenaran t’lah ditorehkan
Perisai keadilan t’lah ditegakkan
Himpunan Mahasiswa Islam

Hijau keteguhan iman
Hitam kedalaman ilmu
Putih ketulusan niat
Menuju ridho Ilahi

Panji Kemanusiaan t’lah dikibarkan
Pena kebenaran t’lah ditorehkan
Perisai keadilan t’lah ditegakkan
Himpunan Mahasiswa Islam

Iman perinsip abadi
Ilmu bekal yang hakiki
Amal kendaraan diri
Menuju ridho ilahi

Panji Kemanusiaan t’lah dikibarkan
Pena kebenaran t’lah ditorehkan
Perisai keadilan t’lah ditegakkan
Himpunan Mahasiswa Islam

Hari Ini 61 Tahun HMI

2008-02-05T03:05:00.001-08:00

Oleh Akbar Tandjung

Jangan Pernah Menjadi Tua
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berulang tahun lagi hari ini, 5 Februari 2008. Usianya kini bertambah menjadi 61 tahun. Meski merupakan organisasi kemahasiswaan Islam tertua di Indonesia, HMI tidak pantas disebut tua. Istilah yang lebih tepat adalah memasuki tahap dewasa. Pada level inilah, hemat saya, HMI harus terus tumbuh dan berkembang. Dengan begitu, HMI tidak pernah menjadi tua.

Dengan status dewasa, tantangan yang harus dipikul memang menjadi lebih besar. Namun, tantangan itu tentu cukup berimbang dengan modal yang dimiliki, baik secara ideologi, sistem, maupun struktur organisasinya. Tinggal bagaimana potensi besar tersebut bisa dikelola secara cerdas di tengah perubahan suasana berbangsa dan bernegara saat ini.

Panglima Besar Jenderal Soedirman pada peringatan dies natalis pertama HMI di Jogjakarta pada 1948 pernah berpesan. Ketika itu, dia berkata, HMI bukan semata-mata Himpunan Mahasiswa Islam, tapi Harapan Masyarakat Indonesia. Keyakinan beliau hendaknya tetap menjadi salah satu sumber inspirasi dan motivasi bagi segenap kader HMI.

Perubahan

Awal kelahiran HMI bermula dari sekelompok mahasiswa di Kampus UII (Universitas Islam Indonesia) yang dipimpin Lafran Pane. Latar belakang pendiriannya tak lain adalah untuk memajukan syiar Islam dan memajukan bangsa Indonesia yang baru merengkuh kemerdekaan. Kelahiran HMI memang cukup banyak disemangati cita-cita kebangsaan Indonesia, selain Islam.

Karena itu, dalam perjalanannya, ada tiga garis penting yang membingkai karakter ke-HMI-an. Ketiganya adalah keislaman, keindonesiaan, dan keintelektualan. Resultante ketiganya akan membentuk sosok-sosok insan cita, yakni kombinasi ideal dari insan akademis, insan pencipta, dan insan pengabdi.

HMI bertanggung jawab mewujudkan cita-cita nasional sebagai bagian dari pengabdiannya terhadap Allah SWT. Dengan demikian, kader-kader HMI harus siap memberikan kontribusi. Termasuk, mengisi struktur kepemimpinan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Ketika reformasi bergulir, muncul otokritik tentang peran HMI. Bahkan, ada yang menyebut HMI hanya menjadi beban sejarah. Namun, dengan berani saya katakan, perjalanan sejarah HMI justru penuh dengan kiprah emas. Sejumlah momentum perubahan bangsa yang sangat penting tak pernah lepas dari kontribusi HMI.

Pada periode 1965-1966, misalnya. HMI memelopori gerakan menentang G 30 S yang mencoba memberontak terhadap Pancasila. Bersama gerakan mahasiswa lain, HMI ikut menggulirkan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang meliputi turunkan harga barang, bubarkan PKI, dan perombakan kabinet. HMI memiliki peran yang sangat menentukan dalam menekan Bung Karno yang berpuncak pada keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Bukan hanya itu, HMI juga membidani kelahiran kelompok Cipayung pada 1972. Sebuah kelompok kerja sama lintas organisasi mahasiswa dan lintas agama. Dari sana, dideklarasikan komitmen bersama para pemuda untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil-makmur, menghormati kemajemukan bangsa, dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa dunia.

Pendirian organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 23 juli 1973 juga diwarnai peran kader-kader HMI. Sebab, ada kesadaran perlunya wadah yang mampu menghimpun potensi pemuda dari berbagai latar belakang. Wadah tersebut harus ada guna mempersiapkan pelibatan unsur pemuda dalam pembangunan nasional. Itu semua hanya segelintir karya HMI bagi bangsa dan negara.

Jaga Terus Independensi

Untuk tumbuh secara sehat, HMI harus tetap mengembangkan nalar kritisnya. Independensi HMI tidak boleh terpengaruh berbagai kepentingan pragmatis yang beriorientasi kekuasaan an sich. Hanya dengan idealisme itu, HMI mampu terus menjadi rumah pencerahan yang menarik.

Secara institusi, HMI jangan tergoda, apalagi sampai terjebak untuk mengambil bagian atau masuk ke lingkaran dalam kekuasaan. Seandainya sudah selesai proses mahasiswanya dan menjadi alumni, lantas ada keterpanggilan politik, tentu boleh-boleh saja.

Apalagi, setelah reformasi bergulir, opsi politik kian terbuka. Parpol-parpol mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Perkembangan itu juga membuka peluang bagi kader-kader HMI.

Pilihan tersebut baik-baik saja, asalkan idealisme untuk menjadi politisi yang betul-betul memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara terus terjaga. HMI juga bertanggung jawab untuk terus mengingatkan KAHMI-nya agar konsisten menjaga idealisme itu.

Tentu saja, hanya mengerdilkan HMI, jika kita beranggapan ruang pengabdian itu hanya politik. Masih banyak ladang kekaryaan lain yang sudah dirambah para alumnus HMI, mulai perguruan tinggi, lembaga pemerintah, sampai profesional. Semua sesuai panggilan jiwa masing-masing untuk memberikan pengabdian yang terbaik.

Secara institusi, HMI mulai merasakan "kejayaannya" memasuki 1970-an. Ketika itu, ada boom intelektual Islam untuk menghimpun diri di HMI. Tak sedikit generasi itu yang kini mencatatkan diri sebagai tokoh-tokoh nasional. Tak sedikit pula di antara mereka yang sedang menduduki posisi puncak di sejumlah lembaga negara. Mereka semua merupakan produk pengaderan HMI pada rentang 20 atau 25 tahun lalu.

Pertanyaannya, sudah siapkah kader-kader HMI yang kini sedang berproses di kampus-kampus untuk menyongsong masanya? Dengan persaingan yang semakin tajam dan ketat, masa depan jelas tidak mungkin lebih gampang. Makanya, HMI harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan ragam metode pengaderannya. Sebab, tantangan yang akan dihadapi jauh lebih bersifat kualitatif.

Pada akhirnya, kualitas SDM sangat menentukan. Kesadaran untuk berkompetisi secara sehat dan terbuka harus dimiliki kader-kader HMI. Kultur kompetisi itu bisa dimulai dengan belajar memelihara basis dan menghadapi kompetitor baru di kampus secara elegan.

Produktivitas dan kreativitas dengan sendirinya akan terasah melalui proses tersebut. Sebab, menjaga basis hanya bisa dilakukan dengan berkiprah secara konkret dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik itu yang bersifat student need maupun student interest. Intinya, HMI jangan sampai lepas dari kampus dan lupa jati dirinya. Di kampus, HMI harus memperlihatkan perannya. Selamat dies natalis ke-61. (**)

Dr Akbar Tandjung, mantan ketua umum PB HMI

Sumber: Jawa Pos

Catatan Hari Lahir HMI ke-61, Revitalisasi Spirit Gerakan Kecendekiawanan HMI

2008-02-05T03:02:00.000-08:00

Ciri gerakan intelektual yang
dikembangkan HMI adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebajikan,
kejujuran dan keadilan, serta penghargaan atas perbedaan pendapat

Menyoroti perkembangan gerakan mahasiswa dewasa ini memang menarik, yang tentunya dalam kerangka gerakan mahasiswa yang mesti ditafsirkan ulang secara lebih aktual dan kontekstual sesuai dengan perkembangan sosio-kultural kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kontekstualisasi gerakan mahasiswa Indonesia penting sebagai konsekuensi logis perkembangan sejarah kehidupan manusia dan Bangsa
Indonesia yang tidak lepas dari ruang dan waktu.

Jika sebelum kemerdekan 1945 gerakan mahasiswa identik dengan upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan atau kolonialisme bangsa asing, dalam era Orde Lama berorientasi mempertahankan kemerdekaan, pada era Orde Baru mengisi ruang-ruang pembangunan, maka dalam konteks era reformasi saat ini, yang tentunya menuntut sejumlah perubahan paradigma gerakan menuju revitalisasi semangat zamannya.

Visi dan misi gerakan mahasiswa Indonesia mesti diarahkan pada fragmentasi proses
perubahan sosial politik dan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan hidup
masyarakat luas di negeri ini. Termasuk yang sangat urgen di dalamnya adalah
pemberantasan prilaku korupsi yang sangat membahayakan masa depan kehidupan umat
manusia.

Gerakan mahasiswa Indonesia harus lebih mengacu pada proses pemberdayaan
dan pengembangan masyarakat (community development), baik dalam kerangka pemikiran maupun praksisnya di lapangan. Gerakan-gerakan sosial seperti aksi jalanan atau demonstrasi sebagai satu model ekspresi kritik sosial atas kebijakan publik dan
politik yang dipandang kurang berpihak atas kepentingan hidup masyarakat
luas tetap penting.

Tapi konseptualisasi-konseptualisasi gagasan yang bersifat sistimatis guna mengubah dan atau memengaruhi arah kebijakan politik itu juga penting, sehingga aksi ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
Maka dalam konteks inilah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilahirkan sejak 5
Februari 1947 lalu, memiliki peran strategis dengan tradisi intelektualitasnya
yang begitu kental seiring perjalanan sejarah bangsa. Jargon sebagai organisasi
gerakan pembaharu atau gerakan intelektual sangat melekat dalam diri HMI.

Cita-cita menjadikan HMI sebagai "inetelektual yang ulama, atau ulama yang
intelektual," adalah salah satu misi suci HMI. Ciri gerakan intelektual yang
dikembangkan HMI adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebajikan,
kejujuran dan keadilan, serta penghargaan atas perbedaan pendapat.

Sehingga atas
dasar itulah, sejak HMI dilahirkan di Tanah Air tercinta ini, sikap kritisnya
terhadap persoalan kebangsaan, kemahasiswaan dan keislaman, menyatu dalam
aktivitasnya sebagai komunitas intelektual (intelectual community).

Penegasan HMI sebagai gerakan intelektual setidaknya tertuang dalam Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga HMI yang bertujuan, menjadikan kader (Islam) sebagai
insan akademis dan pengabdi yang mendorong cita-cita untuk mewujudkan kehidupan
masyarakat yang adil dan makmur dalam ridho Allah SWT. Tradisi intelektualitas HMI
sudah dibuktikan lewat sejarahnya.

Dalam lintasan sejarah pendirian HMI yang
dipelopori oleh Lafran Pane (alm), diwarnai pro dan kontra. Sebagian kalangan
berpendapat, pendirian HMI dituduh sebagai pemecah-belah mahasiswa, seperti
dilontarkan oleh Persyarikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY), sebuah organisasi yang
berdiri pada tahun 1946. Reaksi ini muncul karena PMY berbeda ideologis, yaitu
berhaluan komunisme, sedangkan HMI, berhaluan Islam. Bahkan, setelah HMI berdiri
(lebih kurang 14 bulan) reaksi yang sama juga dilontarkan Gerakan Pemuda Islam
Indonesia (GPII) yang didirikan di Jakarta pada 2 Oktober 1945, dan dari Pelajar
Islam Indonesia (PII) yang berdiri di Jogjakarta 4 Mei 1947, yang menyatakan tak perlu mendirikan organisasi
kemahasiswaan secara khusus, karena memecah belah mahasiswa.
Menghadapi reaksi tersebut, HMI melancarkan gerakan intelektual dengan
mendatangkan penceramah untuk mendiskusikan tentang perlunya gagasan meningkatkan kesadaran ideologi, politik dan organisasi mahasiswa Islam. Tokoh yang diundang antara lain, Ismail Banda MA, Mr Ali Sastroamidjojo dan dosen-dosen Sekolah Tinggi Islam (embrio UII).
Dari ceramah-ceramah tersebut, hasilnya disebarkan di kalangan
mahasiswa dan masyarakat sehingga kemudian HMI dengan cepat populer di Nusantara.
Selanjutnya HMI pun mengembangkan sayapnya ke berbagai universitas, perguruan
tinggi dan akademisi di seluruh nusantara (Dr H Agus salim Sitompul, 2002).

Dalam konteks kekinian, tradisi gerakan intelektual HMI sesungguhnya harus hadir
dengan semangat baru dalam gerak dan dinamika zaman dengan senantiasa
mengedepankan nilai-nilai keislaman, dan kemanusiaan dan kebangsaan tetapi dengan
format yang lebih kekinian.

Hemat saya, HMI sebagai gerakan intelektual yang memiliki sejarah yang panjang,
dalam konteks perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini,
penting kirannya untuk terus melakukan revitalisasi gerakan intelektual yang
intensif menyangkut berbagai hal: sosial, politik, ekonomi, budaya, agama dan
lain-lain sebagai satu referensi untuk memengaruhi proses-proses pengambilan
kebijakan publik dan politik di sentra-sentra pemerintahan.

Hal ini penting dilakukan sebagai kontinuitas perjuangan dalam posisi dirinya sebagai elemen kaum intelektual dan aset masa depan bangsa. Karena banyaknya kader HMI, setidaknya HMI
memiliki tanggung jawab sosial yang besar, yakni mengabdi pada kebenaran sebagai
satu dimensi ideologi perjuangan.

Sementara objektivikasi perjuangannya harus senantiasa mengacu pada
klausul-klausul teoretis yang memungkinkan tercapainya tingkat kesejahteraan hidup
masyarakat secara luas di negeri ini. Oleh karena itu, gerakan-gerakan HMI harus
tidak sebatas mengkritisi berbagai kebijakan publik dan politik tetapi adalah
bagaimana membangun konseptualisasi-konseptualisasi teoritis guna menyelesaikan
berbagai persoalan sosial yang kini menghambat proses pertumbuhan pembangunan
bangsa.

Kritik sosial sebagai satu perwujudan sikap demokrasi adalah penting, tetapi
konseptualisasi teoritis sebagai media penyelesaian masalah (problem solving) jauh
lebih penting dan bermakna bagi proses pembangunan bangsa ini. Dalam konteks ini,
setidaknya HMI mampu bergerak lebih progresif. Demonstrasi dalam konteks kebutuhan
arah reformasi bangsa dan negara saat ini memang penting untuk dilakukan.

Tetapi, perlu dipikirkan ulang menyangkut strategi gerakan masa depan yang lebih maksimal
dalam upaya pembangunan bangsa tercinta ini. Yang jelas, HMI ke depan harus mampu
mengokohkan kembali gerakan intelektualnya, sehingga diharapkan HMI mampu
melahirkan aspek pencerahan bagi seluruh totalitas proses pembangunan bangsa ini.
Apapun bentuk gerakannya, karena kebenaran harus selalu menjadi satu standar
perjuangan yang abadi.

Lukman Santoso Az
Peneliti Pada Centre for Studies of Religion and State (CSRS)
dan Ketua Tanfidziyah PPM Hasyim Asyarie Jogjakarta.

Sumber: Surya

Partai Golongan Karya (Partai Golkar)

2008-01-14T09:41:00.000-08:00

Partai Golongan Karya (Partai Golkar) adalah salah satu partai politik besar Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelunya di masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain.

Sekarang ini, Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Umum DPP Golkar, Jusuf Kalla, yang juga wakil presiden saat ini. Sebelumnya jabatan ini dipegang oleh Akbar Tandjung.

Golkar pada pemilu 1999 memperoleh suara 22 % suara. Ini merupakan kemerosotan yang jauh sekali dari pada pemilu-pemilu sebelumnya. Karena, dalam pemilu 1997 partai Golkar memperoleh suara sebanyak 70,2%, sedangkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga sekitar 60 sampai 70%. Contohnya, dalam pemilu tahun 1987 Golkar dapat menguasai secara mutlak 299 kursi dalam DPR. Selama Orde Baru, DPR ada dalam cengkeraman Golkar dan militer, karena Golkar selalu memenangkan pemilu secara mutlak.

Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

Peraturan Monoloyalitas merupakan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya. Setelah Suharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, kebijakan ini dicabut. Sekarang pegawai negeri sipil bebas menentukan wadah aspirasi politiknya.

Soeharto

2008-01-13T13:29:00.000-08:00

Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto, (ER, EYD: Suharto), atau juga dikenal sebagai Haji Muhammad Soeharto (lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921) adalah Presiden Indonesia yang kedua, menggantikan Soekarno.

Ia mulai menjabat sejak keluarnya Supersemar yang dinilai kontroversial pada tanggal 12 Maret 1967 sebagai Pejabat Presiden, dan setahun kemudian dilantik sebagai Presiden pada tanggal 27 Maret 1968 oleh MPRS.

Soeharto dipilih kembali oleh suara MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR RI oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden.

Soeharto menikah dengan Suhartini "Tien" dan dikaruniai 6 anak, yaitu Sigit Harjojudanto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi (Titiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek). Nama panggilan beliau adalah "Pak Harto".

Soeharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta. Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda, KNIL. Selama Perang Dunia II, dia menjadi komandan peleton, kemudian kompi di dalam militer yang disponsori oleh Jepang yang dikenal sebagai tentara PETA (Pembela Tanah Air).

Setelah proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno pada 1945, pasukannya bentrok dengan Belanda yang sedang berupaya mendirikan kembali kolonialisme di Indonesia. Soeharto dikenal luas dalam militer dengan serangan tiba-tibanya yang menguasai Yogyakarta pada 1 Maret 1949 (lihat Serangan Umum 1 Maret) hanya dalam waktu enam jam. Namun gerakan ini cenderung ditafsirkan sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia terhadap pasukan Belanda. Penggagas sebenarnya dalam serangan ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai raja Yogyakarta, Gubernur Militer serta Menteri Pertahanan.

Di tahun berikutnya dia bekerja sebagai pejabat militer di Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Pada 1959 dia terlibat kasus penyelundupan dan kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Namun atas saran Jendral Gatot Subroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung, Jawa Barat meskipun menurut koleganya di SESKOAD, Kolonel Hario Kecik yang akhirnya menjadi Pangdam Mulawarman, Soeharto mengalami konflik pribadi dengan Kolonel D.I. Panjaitan. Sebelumnya Letkol Soeharto menjadi komandan penumpasan pemberontakan di Makassar dibawah komando Kolonel Alex Kawilarang di mana Soeharto mengalami konflik pribadi dengan Kawilarang akibat keteledorannya sehingga huru-hara meletus kembali ketika Kawilarang melaporkan situasi Makassar yang dianggap aman kepada Presiden Soekarno di Jakarta.

Pada 1961 dia mencapai pangkat brigadir jendral dan memimpin Komando Mandala yang bertugas merebut Irian Barat. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Soeharto yang telah naik pangkat menjadi mayor jenderal, ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal A.H. Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) hingga 1965.

Pada 1965, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Darat mengalami konflik internal, terutama akibat politik Nasakom pada saat itu sehingga digambarkan pecah menjadi dua faksi, satu sayap kiri dan satu lagi sayap kanan, dengan Soeharto berada di bagian sayap kanan. Hal terpenting yang diperoleh Soeharto dari operasi militer ini adalah perkenalannya dengan Kol. Laut Sudomo, Mayor Ali Murtopo, Kapten Benny Murdani yang kemudian tercatat sebagai orang-orang terpenting dan strategis di tubuh pemerintahannya kelak.

Pada pagi hari 1 Oktober 1965, beberapa pasukan pengawal Kepresidenan, Tjakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri bersama pasukan lain menculik dan membunuh enam orang jendral. Pada peristiwa itu Jendral A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata berhasil lolos. Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jendral Soeharto, meski menjadi sebuah pertanyaan apakah Soeharto ini terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal sebagai G-30-S itu. Beberapa sumber mengatakan, Pasukan Tjakrabirawa yang terlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan pada "Hari ABRI", 5 Oktober 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal.

Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G-30-S (Gerakan 30 September). Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro Soekarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis (PKI) membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500 ribu "tersangka komunis", kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar "operasi komunis" Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Been Huang, bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: "Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi Angkatan Bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana anda harus memukul keras pada saat yang tepat." Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di State Department's Bureau of Intelligence and Research di 1965: "Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya."¹ Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.

Jendral Soeharto akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS pada tahun 1967, kemudian mendirikan apa yang disebut Orde Baru.

Beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik.

Jendral Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua badan intelijen - Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut "musuh negara" dihukum mati (meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990).

Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan, CIA melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari Pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timor Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990-an. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengumjungi Washington pada 1995 pejabat administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah "orang seperti kita" atau "orang golongan kita".

Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968 dia resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN.

Ekonomi Indonesia benar-benar amburadul di pertengahan 1960-an. Soeharto pun kemudian meminta nasehat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai "mafia Berkeley". Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini, kesuksesan mereka tidak bisa dipungkiri. Peran Sudjono Humardani sebagai asisten finansial besar artinya dalam pencapaian ini.

Di bidang sosial politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai asisten untuk masalah-masalah politik. Menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan partai politik dilakukan melalui fusi dalam sistem kepartaian.

Soeharto membangun dan memperluas konsep "Jalan Tengah"-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoritis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen.

Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Moertopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan.

Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.

Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Sehingga organisasi massa tak lebih dari wayang-wayang Orde Baru.

Kemudian pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru.

Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Taiwan dan Korea Selatan.

Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah "mayoritas tunggal" di mana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.

Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat.

Presiden Soeharto dinilai memulai penekanan terhadap suku Tionghoa, melarang penggunaan tulisan Tionghoa tertulis di berbagai material tertulis, dan menutup organisasi Tionghoa karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis.

Pada 1970 Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik.

Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam anaknya. Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam.

Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan "electoral college". dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan Amerika Serikat dan Australia, ia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni Portugal Timor Timur setelah Portugal mundur dan gerakan Fretilin memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur Sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tidakan Fretilin yang menurutnya mengundang campur tangan Uni Soviet. Kemudian pemerintahan pro integrasi dipasang oleh Indonesia meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia. Pada 15 Juli 1976 Timor Timur menjadi provinsi Timor Timur sampai wilayah tersebut dialihkan ke administrasi PBB pada 1999.

Catatan hak asasi manusia Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya.

Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 (peristiwa Sabtu Kelabu) yang dikenal sebagai "Peristiwa Kudatuli" (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).

Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia di tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.

Mekipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie.

Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto.

Soeharto memiliki dan mengetuai tujuh buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.

Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999.

Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.[1]

Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006.

Sebagai presiden Indonesia selama lebih dari 30 tahun, Soeharto telah banyak mempengaruhi sejarah Indonesia. Dengan pengambil alihan kekuasaan dari Soekarno, Soeharto dengan dukungan dari Amerika Serikat memberantas paham komunisme dan melarang pembentukan partai komunis. Dijadikannya Timor Timur sebagai provinsi ke-27 (saat itu) juga dilakukannya karena kekhawatirannya bahwa partai Fretilin (Frente Revolucinaria De Timor Leste Independente /partai yang berhaluan sosialis-komunis) akan berkuasa di sana bila dibiarkan merdeka. Hal ini telah mengakibatkan menelan ratusan ribu korban jiwa sipil.