Apabila dicermati, adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah, Keraton, dan masyarakat DIY dalam hal keistimewaan wilayah pemerintahan DIY, Pemerintah cenderung ahistori terhadap DIY yang akhirnya banyak menimbulkan pertentangan dari Keraton. Maka ada baiknya jika menampung banyak aspirasi masyarakat DIY, dan untuk hal dimungkinkannya vacuum of power pasca 9 Oktober DPR RI seharusnya dapat memberikan naungan hukum yang dapat memberikan ruang gerak bagi sultan untuk memegang sementara waktu pemerintahan DIY.
