Maunya apa?

Oleh: Ikhwan Muslim Nasution

Pernah terdengar, cukuplah apa yang diucapkan Sayyid Quthb, ideolog kedua Ikhwanul Muslimin yang—bi iznillah—syahid di tiang gantungan rezim otoriter Mesir, dalam Ma’aalim fith-Thariiq (Diterjemahkan dengan judul Petunjuk Jalan, 2006) mengingatkan kita semua. Beliau menyatakan, “Mereka ingin agama ini mengubah karakteristik, manhaj, dan sejarahnya agar mirip dengan teori dan manhaj ciptaan manusia. Mereka mencoba mengubah alur agama ini demi kecenderungan-kecenderungan mereka. Kecenderungan yang mencerminkan kekerdilan jiwa saat menyaksikan sistem buatan manusia yang dewasa ini semakin banyak diminati.”, (hal.39). Sehingga, dari pembacaan penyimpangan ini, kita tidak lagi terkejut dan “jantungan” ketika menyaksikan pengakuan yang diutarakan dengan percaya diri atas nama “ijtihad politik” oleh salah satu partai politik—yang katanya—Islam bahwa mereka menyatakan diri secara ikhlas sebagai “partai terbuka yang inklusif, nasionalis, religius dan sangat menghargai pluralitas”. Baru-baru ini, dalam Mukernas-nya di Bali, mereka menyerukan kebangkitan semangat kebangsaan menuju kejayaan nasional. Komitmen mereka sebagai partai politik—yang katanya—Islam yang menjunjung tinggi pluralitas, ditunjukkan lewat “aksi nyata” dengan mengumumkan—dengan keyakinan yang tinggi akan kebenaran “ijtihad politiknya”—untuk menerima orang-orang non-muslim (seperti Kristen di Papua dan Hindu di Bali) sebagai kader, pengurus, dan calon legislatif dari partai politik—yang katanya—Islam tersebut.

Sekali lagi, kita harus membiasakan diri dengan kenyataan pahit seperti yang telah dengan terang-terangan ditampilkan oleh parpol—yang katanya—Islam tersebut. Bagaimana mungkin mereka membuka diri terhadap orang-orang kafir dalam “pemaknaan” yang gegabah seperti itu? Dalil dan logika mana yang mereka harapkan akan mendukung “ijtihad politik” mereka itu? Adakah lelucon yang lebih tidak masuk akal selain “harapan” absurd bahwa seorang Kristen dan Hindu akan mendukung dan memperjuangkan syariat Islam di DPR/D? Belum cukup jelaskah bagi kita kasus “kota Injil” Manokwari? Lupakah kita kepahitan yang dialami seorang anggota DPRD muslim di Bali yang “dikecam” hanya karena mengucapkan basmalah dan salam di dalam ruang sidang legislatif? Bagaimana dengan larangan Tuhan dalam ayat-ayat suci untuk tidak mengambil wali dan teman kepercayaan dari orang-orang kafir? Apakah nasionalisme itu sesuatu yang sakral sehingga lebih ditonjolkan dibandingkan ikatan ideologi Islam? Benarkah ikatan kebangsaan itu sesuatu pemikiran yang maju, memajukan, dan termaju? Pertanyaan pamungkas adalah, “Apakah Islam membutuhkan demokrasi?” Yang paling utama dalam perkara ini adalah kejujuran, sehingga, “jangan ada dusta di antara kita”.

Read More

Mencari Wajah Baru PKS

Tidak banyak partai baru yang bisa bertahan dalam era politik “tarung bebas” sekarang ini. Di antara partai politik baru yang mampu bertahan itu, yang paling menarik adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS merupakan partai menarik karena banyak alasan. Pertama, ia besar karena bertumpu pada kemampuan berorganisasi, bukan pada karisma seorang tokoh tertentu. Kedua, ia didominasi anak-anak muda yang rata-rata berpendidikan tinggi dan bersemangat tinggi.
Ketiga, ia berasal dari sebuah gerakan sosial yang kental dengan nuansa agama sehingga disebut juga sebagai “gerakan dakwah”. Keempat, ia (sempat) mewarnai politik Indonesia dengan “politik program” -program bersih dan peduli-, sesuatu yang terasa menyegarkan di tengah politik Indonesia yang didominasi jargon, bahkan tipu muslihat kepada rakyat.
Masa hidup PKS juga menarik untuk dicermati. Masa hidup itu mungkin bisa dibagi ke dalam empat periode besar.

Meminjam periode hidup manusia, mungkin kita sebut periodisasi tersebut sebagai periode kandungan, periode balita, periode remaja, dan periode dewasa muda. Periode kandungan adalah masa-masa ketika PKS belum menjadi partai politik dan masih berbentuk gerakan sosial keagamaan yang disebut Tarbiyah atau Usrah sebagaimana disinggung di atas.
Pada periode itu, banyak kader utama PKS yang masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Mereka belajar keterampilan di kampus sambil belajar agama di bawah bimbingan para murabbi atau mentor yang membimbing mereka bukan hanya dalam soal kuliah, namun juga karir dan masa depan.

Kader-kader muda itu umumnya gelisah dengan nasib bangsa dan kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, namun terbelakang. Mereka mencita-citakan masyarakat Indonesia yang maju dalam sains, ekonomi, dan teknologi, namun tetap religius dalam hidup keseharian.

Gerakan reformasi 1998 membuka peluang bagi kader-kader dakwah itu dari peran-peran yang bersifat sosial keagamaan menjadi gerakan politik. Dimulai dengan kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang tiba-tiba jadi organisasi mahasiswa paling solid dan terorganisasi sampai deklarasi Partai Keadilan (PK) yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999.
Inilah fase balita dalam hidup PKS. Sesuai dengan namanya, sebagai balita, PK belum bisa bicara banyak dalam perolehan hasil pemilu. Pada 1999 itu, PK hanya mendapatkan 1,4 persen suara nasional. Meskipun berstatus “partai balita” (partai di bawah lima tahun), PK berhasil menggebrak dan mewarnai “kanvas besar” politik Indonesia. Pada periode 1999-2004, dengan segelintir anggota DPR dan DPRD yang dimilikinya, PK banyak tampil di publik dengan cara dan tata laku politik yang dianggap kontras -setidaknya berbeda dalam arti positif- dengan politisi atau partai politik lain yang lebih dulu dikenal masyarakat Indonesia.
Aneka tata laku yang berbeda itu mulai demonstrasi partai yang tertib dan rapi, sikap antikorupsi, sampai aneka program pro-publik seperti bakti sosial bidang pendidikan, kesehatan, maupun bencana alam. Dengan “diferensiasi politik” yang demikian, pada Pemilu 2004, PK yang harus berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan limpahan suara yang sangat signifikan. Suara PKS melonjak dari 1,4 persen menjadi 7,3 persen. Kenaikan suara itu mengakibatkan jumlah anggota DPR/DPRD asal PKS juga melonjak drastis.
Raihan suara yang signifikan di berbagai daerah juga meningkatkan peran politik PKS sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, baik dalam kapasitas sebagai kendaraan politik maupun mesin politik calon kepala daerah. Inilah saatnya sang partai balita menjadi partai remaja.

Dalam kamus psikologi perkembangan, masa remaja juga dikenal sebagai masa pancaroba -masa transisi- dari anak-anak ke dewasa. Pada masa itu, remaja mengalami banyak perubahan dan tantangan, baik biologis maupun psikologis. Kondisi pancaroba itu juga terjadi pada PKS sebagai partai remaja. Kader-kader PKS yang duduk di pemerintahan -baik eksekutif maupun legislatif- adalah orang-orang baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah berkarir di pemerintahan. Sampai tataran tertentu, mereka masih “gagap” berpolitik, terutama berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik lain yang sudah lebih mapan.

Contoh-contoh kegagapan politik itu, antara lain, tampak pada kegagalan Fraksi PKS DKI Jakarta menjadikan kadernya sebagai ketua DPRD DKI Jakarta, padahal kursi PKS paling banyak di ibu kota provinsi. Begitu pula gonjang-ganjing politik yang dialami Nurmahmudi Ismail di Kota Depok. Di satu sisi benar bahwa gonjang-ganjing tersebut merupakan kelanjutan dari sengketa pada masa pilkada. Di sisi lain, hal itu juga menunjukkan kekurangterampilan Nurmahmudi sebagai representasi dari PKS untuk membangun konsensus politik dengan kekuatan politik lain. Padahal, dalam posisi sebagai kepala daerah, Nurmahmudi memiliki kapasitas dan sumber daya untuk membangun konsensus tersebut.

Namun, contoh kegagapan yang paling serius kiranya terletak pada berkembangnya pencitraan kekinian PKS sebagai partai yang eksklusif, hanya untuk, bahkan mengusung agenda agama tertentu. Bahkan, dalam pilkada di DKI Jakarta, dikembangkan isu PKS sebagai kelompok Taliban ala Indonesia. Di satu sisi, citra semacam itu mungkin merupakan produk manuver politik dari lawan-lawan politik. Namun, di sisi lain pencitraan tersebut mungkin berasal dari tingkah laku, sikap politik, dan atribut-atribut yang dipakai PKS dan kader-kadernya.
Citra atau atribusi negatif, apalagi “Talibanisme”, sangat tidak menguntungkan PKS, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, PKS akan kesulitan menambah suara, apalagi untuk menjadi partai terbesar di Indonesia, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan multikultural. Dalam jangka panjang, citra semacam itu bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial serta politik antara PKS dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.

Karena itu, menjadi menarik bagi kita mengamati kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS yang diselenggarakan di Bali pada 1-3 Februari 2008. Lebih menarik lagi bila kita melihat logo mukernas berupa lambang padi dan bulan sabit emas khas PKS diapit Candi Bentar. Diberitakan, peserta mukernas menggunakan “udeng” atau ikat kepala khas Bali, sementara mukernas itu akan dibantu pengamanan adat Bali. Timbul kesan kuat bahwa dengan pemilihan Bali sebagai tempat mukernas berikut semua atribut yang disebut tadi, PKS ingin membangun citra baru sebagai partai yang akomodatif, toleran, dan bersahabat dengan kelompok agama dan budaya mana pun di Indonesia, khususnya Bali yang didominasi masyarakat beragama Hindu.

Oleh Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Jakarta
(Jawapos, Sabtu, 02 Feb 2008)

Read More

Ayat Ayat Cinta

Ayat Ayat Cinta OST

Rossa with Ayat-ayat Cinta

Desir pasir di padang tandus
Segar sang pemikiran hati
Terkisah ku di antara
Cinta yang rumit
Bila keyakinanku datang
Kasih bukan sekedar cinta
Pengorbanan cinta yang agung Kupertaruhkan
Maafkan bila ku tak sempurna

Cinta ini tak mungkin ku cegah
Ayat-ayat cinta bercerita
Cintaku padamu
Bila bahagia mulai menyentuh

Seakan ku bisa hidup lebih lama
Namun harus kutinggalkan cinta
Ketika ku bersujud


Trailer Ayat Ayat Cinta

Sinopsis
Ini adalah kisah cinta. Tapi bukan cuma sekedar kisah cinta yang biasa. Ini tentang bagaimana menghadapi turun-naiknya persoalan hidup dengan cara Islam. Fahri bin Abdillah adalah pelajar Indonesia yang berusaha menggapai gelar masternya di Al Ahzar. Berjibaku dengan panas-debu Mesir. Berkutat dengan berbagai macam target dan kesederhanaan hidup. Bertahan dengan menjadi penerjemah buku-buku agama. Semua target dijalani Fahri dengan penuh antusiasme kecuali satu: menikah.

Kenapa? Karena Fahri adalah laki-laki taat yang begitu ‘lurus’. Dia tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Dia kurang artikulatif saat berhadapan dengan mahluk bernama perempuan. Hanya ada sedikit perempuan yang dekat dengannya selama ini. Neneknya, Ibunya dan saudara perempuannya.
Betul begitu? Sepertinya pindah ke Mesir membuat hal itu berubah. Tersebutlah Maria Girgis. Tetangga satu flat yang beragama Kristen Koptik tapi mengagumi Al Quran. Dan menganggumi Fahri. Kekaguman yang berubah menjadi cinta. Sayang cinta Maria hanya tercurah dalam diary saja.

Lalu ada Nurul. Anak seorang kyai terkenal yang juga mengeruk ilmu di Al Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh hati pada gadis manis ini. Sayang rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuatnya tidak pernah menunjukkan rasa apa pun pada Nurul. Sementara Nurul pun menjadi ragu dan selalu menebak-nebak.
Setelah itu ada Noura. Juga tetangga yang selalu disika Ayahnya sendiri. Fahri berempati penuh dengan Noura dan ingin menolongnya. Sayang hanya empati saja. Tidak lebih. Namun Noura yang mengharap lebih. Dan nantinya ini menjadi masalah besar ketika Noura menuduh Fahri memperkosanya.

Terakhir muncullah Aisha. Si mata indah yang menyihir Fahri. Sejak sebuah kejadian di metro, saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisha jatuh cinta pada Fahri. Dan Fahri juga tidak bisa membohongi hatinya.

Lalu bagaimana bocah desa nan lurus itu menghadapi ini semua? Siapa yang dipilihnya? Bisakah dia menjalani semua dalam jalur Islam yang sangat dia yakini?

Klik segala hal tentang ini di http://www.ayatayatcintathemovie.com/ segera.

Read More

Selamat Ulang Tahun untuk HMI

Kematangan karena perjalanan yang panjang adalah modal tak ternilai yang jarang dimiliki siapapun dan kapanpun. Saat dan sepantasnyalah HMI menjadi teladan bagi yang lain.

Segenap kader HMI Cabang Malang mengucapkan:

Selamat ulang tahun ke-61 HMI!

Teriring harapan dan doa selalu dari kami; semoga HMI makin Islami, makin intelek, dan makin baik dari hari ke hari. Amin.

Mars Hijau Hitam

Bulan sabit kejayaan
Bintang lima kemenangan
Angka satu ketauhidan
Jantung pusat kehidupan

Panji Kemanusiaan t’lah dikibarkan
Pena kebenaran t’lah ditorehkan
Perisai keadilan t’lah ditegakkan
Himpunan Mahasiswa Islam

Hijau keteguhan iman
Hitam kedalaman ilmu
Putih ketulusan niat
Menuju ridho Ilahi

Panji Kemanusiaan t’lah dikibarkan
Pena kebenaran t’lah ditorehkan
Perisai keadilan t’lah ditegakkan
Himpunan Mahasiswa Islam

Iman perinsip abadi
Ilmu bekal yang hakiki
Amal kendaraan diri
Menuju ridho ilahi

Panji Kemanusiaan t’lah dikibarkan
Pena kebenaran t’lah ditorehkan
Perisai keadilan t’lah ditegakkan
Himpunan Mahasiswa Islam

Read More

Hari Ini 61 Tahun HMI

Oleh Akbar Tandjung

Jangan Pernah Menjadi Tua
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berulang tahun lagi hari ini, 5 Februari 2008. Usianya kini bertambah menjadi 61 tahun. Meski merupakan organisasi kemahasiswaan Islam tertua di Indonesia, HMI tidak pantas disebut tua. Istilah yang lebih tepat adalah memasuki tahap dewasa. Pada level inilah, hemat saya, HMI harus terus tumbuh dan berkembang. Dengan begitu, HMI tidak pernah menjadi tua.

Dengan status dewasa, tantangan yang harus dipikul memang menjadi lebih besar. Namun, tantangan itu tentu cukup berimbang dengan modal yang dimiliki, baik secara ideologi, sistem, maupun struktur organisasinya. Tinggal bagaimana potensi besar tersebut bisa dikelola secara cerdas di tengah perubahan suasana berbangsa dan bernegara saat ini.

Panglima Besar Jenderal Soedirman pada peringatan dies natalis pertama HMI di Jogjakarta pada 1948 pernah berpesan. Ketika itu, dia berkata, HMI bukan semata-mata Himpunan Mahasiswa Islam, tapi Harapan Masyarakat Indonesia. Keyakinan beliau hendaknya tetap menjadi salah satu sumber inspirasi dan motivasi bagi segenap kader HMI.

Perubahan

Awal kelahiran HMI bermula dari sekelompok mahasiswa di Kampus UII (Universitas Islam Indonesia) yang dipimpin Lafran Pane. Latar belakang pendiriannya tak lain adalah untuk memajukan syiar Islam dan memajukan bangsa Indonesia yang baru merengkuh kemerdekaan. Kelahiran HMI memang cukup banyak disemangati cita-cita kebangsaan Indonesia, selain Islam.

Karena itu, dalam perjalanannya, ada tiga garis penting yang membingkai karakter ke-HMI-an. Ketiganya adalah keislaman, keindonesiaan, dan keintelektualan. Resultante ketiganya akan membentuk sosok-sosok insan cita, yakni kombinasi ideal dari insan akademis, insan pencipta, dan insan pengabdi.

HMI bertanggung jawab mewujudkan cita-cita nasional sebagai bagian dari pengabdiannya terhadap Allah SWT. Dengan demikian, kader-kader HMI harus siap memberikan kontribusi. Termasuk, mengisi struktur kepemimpinan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Ketika reformasi bergulir, muncul otokritik tentang peran HMI. Bahkan, ada yang menyebut HMI hanya menjadi beban sejarah. Namun, dengan berani saya katakan, perjalanan sejarah HMI justru penuh dengan kiprah emas. Sejumlah momentum perubahan bangsa yang sangat penting tak pernah lepas dari kontribusi HMI.

Pada periode 1965-1966, misalnya. HMI memelopori gerakan menentang G 30 S yang mencoba memberontak terhadap Pancasila. Bersama gerakan mahasiswa lain, HMI ikut menggulirkan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang meliputi turunkan harga barang, bubarkan PKI, dan perombakan kabinet. HMI memiliki peran yang sangat menentukan dalam menekan Bung Karno yang berpuncak pada keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Bukan hanya itu, HMI juga membidani kelahiran kelompok Cipayung pada 1972. Sebuah kelompok kerja sama lintas organisasi mahasiswa dan lintas agama. Dari sana, dideklarasikan komitmen bersama para pemuda untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil-makmur, menghormati kemajemukan bangsa, dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa dunia.

Pendirian organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 23 juli 1973 juga diwarnai peran kader-kader HMI. Sebab, ada kesadaran perlunya wadah yang mampu menghimpun potensi pemuda dari berbagai latar belakang. Wadah tersebut harus ada guna mempersiapkan pelibatan unsur pemuda dalam pembangunan nasional. Itu semua hanya segelintir karya HMI bagi bangsa dan negara.

Jaga Terus Independensi

Untuk tumbuh secara sehat, HMI harus tetap mengembangkan nalar kritisnya. Independensi HMI tidak boleh terpengaruh berbagai kepentingan pragmatis yang beriorientasi kekuasaan an sich. Hanya dengan idealisme itu, HMI mampu terus menjadi rumah pencerahan yang menarik.

Secara institusi, HMI jangan tergoda, apalagi sampai terjebak untuk mengambil bagian atau masuk ke lingkaran dalam kekuasaan. Seandainya sudah selesai proses mahasiswanya dan menjadi alumni, lantas ada keterpanggilan politik, tentu boleh-boleh saja.

Apalagi, setelah reformasi bergulir, opsi politik kian terbuka. Parpol-parpol mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Perkembangan itu juga membuka peluang bagi kader-kader HMI.

Pilihan tersebut baik-baik saja, asalkan idealisme untuk menjadi politisi yang betul-betul memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara terus terjaga. HMI juga bertanggung jawab untuk terus mengingatkan KAHMI-nya agar konsisten menjaga idealisme itu.

Tentu saja, hanya mengerdilkan HMI, jika kita beranggapan ruang pengabdian itu hanya politik. Masih banyak ladang kekaryaan lain yang sudah dirambah para alumnus HMI, mulai perguruan tinggi, lembaga pemerintah, sampai profesional. Semua sesuai panggilan jiwa masing-masing untuk memberikan pengabdian yang terbaik.

Secara institusi, HMI mulai merasakan "kejayaannya" memasuki 1970-an. Ketika itu, ada boom intelektual Islam untuk menghimpun diri di HMI. Tak sedikit generasi itu yang kini mencatatkan diri sebagai tokoh-tokoh nasional. Tak sedikit pula di antara mereka yang sedang menduduki posisi puncak di sejumlah lembaga negara. Mereka semua merupakan produk pengaderan HMI pada rentang 20 atau 25 tahun lalu.

Pertanyaannya, sudah siapkah kader-kader HMI yang kini sedang berproses di kampus-kampus untuk menyongsong masanya? Dengan persaingan yang semakin tajam dan ketat, masa depan jelas tidak mungkin lebih gampang. Makanya, HMI harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan ragam metode pengaderannya. Sebab, tantangan yang akan dihadapi jauh lebih bersifat kualitatif.

Pada akhirnya, kualitas SDM sangat menentukan. Kesadaran untuk berkompetisi secara sehat dan terbuka harus dimiliki kader-kader HMI. Kultur kompetisi itu bisa dimulai dengan belajar memelihara basis dan menghadapi kompetitor baru di kampus secara elegan.

Produktivitas dan kreativitas dengan sendirinya akan terasah melalui proses tersebut. Sebab, menjaga basis hanya bisa dilakukan dengan berkiprah secara konkret dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik itu yang bersifat student need maupun student interest. Intinya, HMI jangan sampai lepas dari kampus dan lupa jati dirinya. Di kampus, HMI harus memperlihatkan perannya. Selamat dies natalis ke-61. (**)

Dr Akbar Tandjung, mantan ketua umum PB HMI

Sumber: Jawa Pos

Read More

Catatan Hari Lahir HMI ke-61, Revitalisasi Spirit Gerakan Kecendekiawanan HMI

Ciri gerakan intelektual yang
dikembangkan HMI adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebajikan,
kejujuran dan keadilan, serta penghargaan atas perbedaan pendapat

Menyoroti perkembangan gerakan mahasiswa dewasa ini memang menarik, yang tentunya dalam kerangka gerakan mahasiswa yang mesti ditafsirkan ulang secara lebih aktual dan kontekstual sesuai dengan perkembangan sosio-kultural kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kontekstualisasi gerakan mahasiswa Indonesia penting sebagai konsekuensi logis perkembangan sejarah kehidupan manusia dan Bangsa
Indonesia yang tidak lepas dari ruang dan waktu.

Jika sebelum kemerdekan 1945 gerakan mahasiswa identik dengan upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan atau kolonialisme bangsa asing, dalam era Orde Lama berorientasi mempertahankan kemerdekaan, pada era Orde Baru mengisi ruang-ruang pembangunan, maka dalam konteks era reformasi saat ini, yang tentunya menuntut sejumlah perubahan paradigma gerakan menuju revitalisasi semangat zamannya.

Visi dan misi gerakan mahasiswa Indonesia mesti diarahkan pada fragmentasi proses
perubahan sosial politik dan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan hidup
masyarakat luas di negeri ini. Termasuk yang sangat urgen di dalamnya adalah
pemberantasan prilaku korupsi yang sangat membahayakan masa depan kehidupan umat
manusia.

Gerakan mahasiswa Indonesia harus lebih mengacu pada proses pemberdayaan
dan pengembangan masyarakat (community development), baik dalam kerangka pemikiran maupun praksisnya di lapangan. Gerakan-gerakan sosial seperti aksi jalanan atau demonstrasi sebagai satu model ekspresi kritik sosial atas kebijakan publik dan
politik yang dipandang kurang berpihak atas kepentingan hidup masyarakat
luas tetap penting.

Tapi konseptualisasi-konseptualisasi gagasan yang bersifat sistimatis guna mengubah dan atau memengaruhi arah kebijakan politik itu juga penting, sehingga aksi ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
Maka dalam konteks inilah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilahirkan sejak 5
Februari 1947 lalu, memiliki peran strategis dengan tradisi intelektualitasnya
yang begitu kental seiring perjalanan sejarah bangsa. Jargon sebagai organisasi
gerakan pembaharu atau gerakan intelektual sangat melekat dalam diri HMI.

Cita-cita menjadikan HMI sebagai "inetelektual yang ulama, atau ulama yang
intelektual," adalah salah satu misi suci HMI. Ciri gerakan intelektual yang
dikembangkan HMI adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebajikan,
kejujuran dan keadilan, serta penghargaan atas perbedaan pendapat.

Sehingga atas
dasar itulah, sejak HMI dilahirkan di Tanah Air tercinta ini, sikap kritisnya
terhadap persoalan kebangsaan, kemahasiswaan dan keislaman, menyatu dalam
aktivitasnya sebagai komunitas intelektual (intelectual community).

Penegasan HMI sebagai gerakan intelektual setidaknya tertuang dalam Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga HMI yang bertujuan, menjadikan kader (Islam) sebagai
insan akademis dan pengabdi yang mendorong cita-cita untuk mewujudkan kehidupan
masyarakat yang adil dan makmur dalam ridho Allah SWT. Tradisi intelektualitas HMI
sudah dibuktikan lewat sejarahnya.

Dalam lintasan sejarah pendirian HMI yang
dipelopori oleh Lafran Pane (alm), diwarnai pro dan kontra. Sebagian kalangan
berpendapat, pendirian HMI dituduh sebagai pemecah-belah mahasiswa, seperti
dilontarkan oleh Persyarikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY), sebuah organisasi yang
berdiri pada tahun 1946. Reaksi ini muncul karena PMY berbeda ideologis, yaitu
berhaluan komunisme, sedangkan HMI, berhaluan Islam. Bahkan, setelah HMI berdiri
(lebih kurang 14 bulan) reaksi yang sama juga dilontarkan Gerakan Pemuda Islam
Indonesia (GPII) yang didirikan di Jakarta pada 2 Oktober 1945, dan dari Pelajar
Islam Indonesia (PII) yang berdiri di Jogjakarta 4 Mei 1947, yang menyatakan tak perlu mendirikan organisasi
kemahasiswaan secara khusus, karena memecah belah mahasiswa.
Menghadapi reaksi tersebut, HMI melancarkan gerakan intelektual dengan
mendatangkan penceramah untuk mendiskusikan tentang perlunya gagasan meningkatkan kesadaran ideologi, politik dan organisasi mahasiswa Islam. Tokoh yang diundang antara lain, Ismail Banda MA, Mr Ali Sastroamidjojo dan dosen-dosen Sekolah Tinggi Islam (embrio UII).
Dari ceramah-ceramah tersebut, hasilnya disebarkan di kalangan
mahasiswa dan masyarakat sehingga kemudian HMI dengan cepat populer di Nusantara.
Selanjutnya HMI pun mengembangkan sayapnya ke berbagai universitas, perguruan
tinggi dan akademisi di seluruh nusantara (Dr H Agus salim Sitompul, 2002).

Dalam konteks kekinian, tradisi gerakan intelektual HMI sesungguhnya harus hadir
dengan semangat baru dalam gerak dan dinamika zaman dengan senantiasa
mengedepankan nilai-nilai keislaman, dan kemanusiaan dan kebangsaan tetapi dengan
format yang lebih kekinian.

Hemat saya, HMI sebagai gerakan intelektual yang memiliki sejarah yang panjang,
dalam konteks perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini,
penting kirannya untuk terus melakukan revitalisasi gerakan intelektual yang
intensif menyangkut berbagai hal: sosial, politik, ekonomi, budaya, agama dan
lain-lain sebagai satu referensi untuk memengaruhi proses-proses pengambilan
kebijakan publik dan politik di sentra-sentra pemerintahan.

Hal ini penting dilakukan sebagai kontinuitas perjuangan dalam posisi dirinya sebagai elemen kaum intelektual dan aset masa depan bangsa. Karena banyaknya kader HMI, setidaknya HMI
memiliki tanggung jawab sosial yang besar, yakni mengabdi pada kebenaran sebagai
satu dimensi ideologi perjuangan.

Sementara objektivikasi perjuangannya harus senantiasa mengacu pada
klausul-klausul teoretis yang memungkinkan tercapainya tingkat kesejahteraan hidup
masyarakat secara luas di negeri ini. Oleh karena itu, gerakan-gerakan HMI harus
tidak sebatas mengkritisi berbagai kebijakan publik dan politik tetapi adalah
bagaimana membangun konseptualisasi-konseptualisasi teoritis guna menyelesaikan
berbagai persoalan sosial yang kini menghambat proses pertumbuhan pembangunan
bangsa.

Kritik sosial sebagai satu perwujudan sikap demokrasi adalah penting, tetapi
konseptualisasi teoritis sebagai media penyelesaian masalah (problem solving) jauh
lebih penting dan bermakna bagi proses pembangunan bangsa ini. Dalam konteks ini,
setidaknya HMI mampu bergerak lebih progresif. Demonstrasi dalam konteks kebutuhan
arah reformasi bangsa dan negara saat ini memang penting untuk dilakukan.

Tetapi, perlu dipikirkan ulang menyangkut strategi gerakan masa depan yang lebih maksimal
dalam upaya pembangunan bangsa tercinta ini. Yang jelas, HMI ke depan harus mampu
mengokohkan kembali gerakan intelektualnya, sehingga diharapkan HMI mampu
melahirkan aspek pencerahan bagi seluruh totalitas proses pembangunan bangsa ini.
Apapun bentuk gerakannya, karena kebenaran harus selalu menjadi satu standar
perjuangan yang abadi.

Lukman Santoso Az
Peneliti Pada Centre for Studies of Religion and State (CSRS)
dan Ketua Tanfidziyah PPM Hasyim Asyarie Jogjakarta.

Sumber: Surya

Read More