10 Tahun Reformasi Hasilkan BBM Naik

Berikut ini adalah artikel dari situs Berita Sore yang sepandangan dengan sikap HMI. Selamat membaca!

Sepuluh tahun gerakan reformasi di Indonesia, tetapi upaya penegakan hukum, terutama pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) belum sesuai dengan harapan.

Penilaian itu disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Boy Yendra Tamin, SH.MH di Padang, ketika diminta tanggapannya upaya penegakan hukum di era reformasi ini yang sudah mencapai usia satu dasawarsa.

Sepuluh tahun reformasi jalannya pemerintahan tidak ada kemajuan signifikan, malahan meskipun presidennya sudah berganti empat kali, sejak tumbangnya Soeharto digantikan BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY yang terlihat rakyat kian menderita.

Itulah fakta miris yang diakibatkan lemahnya penegakan hukum. Di mata pengamat, hal itu menunjukkan bentuk komitmen aparat pemerintah masih lemah dan kurang serius menjalan agenda reformasi, khusus dalam penegakan hukum terhadap pelaku KKN.

Kondisi yang sama juga ditemukan pada masyarakat yang kian melemah dalam memberi dorongan dan memberantas KKN. Malahan 10 tahun reformasi berjalan, legislatif masih terkesan ikut jadi penghalang dalam penegakan hukum terhadap pelaku KKN sehingga ke depannya kita berharap supremasi hukum dapat ditegakkan secara optimal, tanpa pilih kasih, khusus dalam penindak KKN di Indonesia, semua elemen harus memperkuat komitmen dan bukan slogan saja.

Kini, beban berat ada di pundak Presiden SBY yang akan menaikkan harga BBM. Rakyat protes. Alasan pemerintah dinilai mengada-ada, tidak realistis, sehingga mantan KSAD Tyasno S dengan ketus mengatakan, yang ingin ditolong rakyat, bukan APBN. Menaikkan harga BBM sama dengan membuat rakyat semakin menderita meskipun APBN tertolong.

Kalau kini aksi unjuk rasa kenaikan BBM terjadi dan marak di berbagai daerah hal itu menunjukkan masyarakat tidak setuju dengan sikap Presiden SBY yang seenaknya dan pintarnya hanya menaikkan harga BBM. Padahal, tuntutan reformasi belum dijalankan, penghematan belum dilakukan, efisiensi anggaran belum dilakukan, para koruptor masih bebas berkeliaran, hukum masih belum berjalan.

Hemat kita, kalau aksi demo terus marak di berbagai daerah dan melibatkan massa dalam jumlah banyak, besar kemungkinan pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM sebesar 30 persen sesuai dengan perkiraan. Hal yang sama pernah terjadi di masa lalu, bahkan di masa Soeharto

Memang sejak pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga BBM akibat kenaikan harga minyak dunia yang kini menembus harga 125 dolar Amerika per barrelnya, sudah muncul reaksi keras dari publik.

Khususnya kalangan mahasiswa, LSM dll. Hanya saja, jumlahnya masih terbilang kecil, sehingga kehadiran kelompok penekan yang jauh lebih besar masih diharapkan. Memang, semakin tinggi harga minyak dunia maka semakin besar defisit anggaran pemerintah yang konon mencapai Rp 234,4 triliun, di antaranya subsidi BBM saja mencapai Rp 126,8 triliun, listrik Rp 60,29 trilun. Namun defisit itu dapat ditutupi bila kasus BLBI dapat ditangani dengan baik dan uang negara dapat dikembalikan. Belum lagi kasus-kasus lainnya.

Pemerintah saat ini jangan membuat alasan yang sifatnya membodohi rakyat, seperti mengatakan perkembangan ekonomi global untuk menaikkan harga BBM.

Sebab, trend kenaikan harga minyak dunia sudah terjadi sejak setahun lalu, namun sejak setahun lalu pula pemerintahan kita (SBY – JK) terlena, tidak melakukan apa-apa. Dan kini seenaknya pula SBY – JK akan menaikkan harga BBM sehingga dipastikan kehidupanmasyarakat semakin terpuruk menanggung beban hidup yang lebih berat.

Posted in: Kebijakan Pemerintah